PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang, adalah wilayah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah suatu Dewan yang ditetapkan oleh Presiden, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disingkat BPKS, adalah suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk oleh DKS dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

4. Pola . . .

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

(1) Kekayaan BPKS merupakan kekayaan negara yang tidak

dipisahkan.

(2) Anggaran . . .

(2) Anggaran BPKS bersifat dinamis dan fleksibel yang

menerapkan praktek bisnis yang sehat.

(3) BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan

layanan umum didasarkan pada praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang

BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2) Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.

(3) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) termasuk pengelolaan aset.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pola pengelolaan keuangan pada BPKS merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5 . . .

BPKS merupakan instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh DKS untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh DKS. DKS bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BPKS sehingga DKS harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

(1) Dalam pengelolaan keuangan, Kepala BPKS paling sedikit:

• menyusun rencana strategis bisnis, pola tata kelola, standar pelayanan minimum untuk ditetapkan Ketua DKS;

• menetapkan tarif layanan dengan persetujuan DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan;

• mengusulkan remunerasi kepada Menteri Keuangan;

• mengusulkan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas kepada Menteri Keuangan melalui DKS;

• menandatangani perjanjian kinerja tahunan bersama DKS; dan

• menyampaikan rencana strategis bisnis, pola tata kelola dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan Ketua DKS kepada Menteri Keuangan.

(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, harus mempertimbangkan:

• aspek kontinuitas dan pengembangan layanan;

• daya beli masyarakat;

• asas keadilan dan kepatutan; dan

• kompetisi yang sehat.

(3) Penyampaian usulan remunerasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui surat Ketua DKS.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e paling sedikit meliputi kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 7 . . .

Kepala BPKS bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pengguna Anggaran” adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BPKS. Yang dimaksud dengan “Pengguna Barang” adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara pada BPKS. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

(1) BPKS mengusahakan sendiri sumber pendapatan untuk

mendanai belanjanya.

(2) Sumber pendapatan BPKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperoleh dari:

• jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

• hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh sesuai peraturan perundangan;

• hasil . . .

• hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;

• hak pengelolaan atas tanah dan/atau bangunan; dan/atau

• penerimaan lainnya yang sah.

(3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemberi hibah.

(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

digunakan langsung untuk membiayai belanja BPKS.

(6) Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), BPKS dapat memperoleh pendapatan dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

(1) BPKS menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) BPKS menyusun RBA dengan mengacu pada rencana

strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RBA . . .

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

berdasarkan kebutuhan dan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

(1) Dalam rangka konsolidasi RBA ke dalam RKA-KL, BPKS

menyusun ikhtisar RBA.

(2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6).

(1) BPKS mengajukan RBA dan Ikhtisar RBA kepada DKS

untuk memperoleh pengesahan.

(2) BPKS mengajukan RBA dan Ikhtisar RBA yang telah

disahkan oleh DKS kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri usulan standar pelayanan minimum, serta biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

(3) Menteri Keuangan mengkaji RBA dan Ikhtisar RBA yang

mencakup standar biaya dan anggaran BPKS, kinerja keuangan BPKS, serta besaran persentase ambang batas.

(4) Hasil . . .

(4) Hasil kajian atas RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

(5) Dalam hal batas waktu penganggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara terlampaui dan RBA beserta Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan DKS, BPKS dapat menggunakan RBA dan Ikhtisar RBA tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan RKA-KL.

(6) Penyusunan RBA dan RKA-KL mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai RBA dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan RKA-KL.

Bagian Ketiga Akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja

(1) BPKS wajib mengakuntansikan setiap transaksi keuangan

dan mengelola secara tertib dokumen pendukungnya.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan BPKS diselenggarakan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), BPKS dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) BPKS . . .

(4) BPKS mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi

dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Laporan Keuangan BPKS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi:

• laporan operasional;
• neraca;
• laporan arus kas; dan
• catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.

(2) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan

oleh BPKS dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran Laporan Keuangan BPKS.

(4) Laporan Keuangan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan secara berkala kepada DKS.

(5) Selain menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), BPKS menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir, melalui DKS.

(7) Laporan Keuangan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

pertanggungjawaban keuangan BPKS selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(8) Laporan . . .

(8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BPKS diaudit oleh

pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPKS menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat

(1) Pembinaan teknis BPKS dilakukan oleh DKS.

(2) Pembinaan keuangan BPKS dilakukan oleh Menteri

Keuangan.

(3) Untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan teknis

dan keuangan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dewan pengawas.

(4) Selain tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dewan pengawas dapat melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan berdasarkan penugasan dari DKS dan Menteri Keuangan.

(5) Keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina teknis, pembina keuangan dan profesional.

(6) Dewan pengawas BPKS dibentuk dengan keputusan DKS,

dengan ketentuan:

• unsur pembina teknis dan profesional ditunjuk oleh DKS; dan

• unsur . . .

• unsur pembina keuangan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• BPKS menjadi lembaga/instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.
• Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberlakukan pula sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BPKS wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 271

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

LYDIA SILVANNA DJAMAN

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

I. UMUM Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau disebut Kawasan Sabang terletak pada posisi strategis karena berada tepat pada jalur kapal internasional dan Asia Selatan. Dengan posisi yang sedemikian strategis, maka Kawasan Sabang dapat dijadikan sebagai salah satu pintu gerbang bagi arus masuk investasi asing, sentral pengembangan industri sarat teknologi, dan pintu gerbang bagi pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara lain. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), sebagai instansi pemerintah pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural (LNS), dibentuk untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya di Kawasan Sabang. Dengan tugas yang sedemikian strategis di satu pihak, dan seiring dengan semakin tingginya tingkat persaingan dalam perekonomian global di pihak lain, maka BPKS dituntut dapat menyediakan infrastruktur, kemudahan dalam perijinan, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan sejenis yang berada di negara-negara tetangga. Guna mendukung tugas tersebut, maka kepada BPKS diberikan keleluasaan dalam mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya, dapat memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan APBD serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keharusan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara yang berlaku umum pada instansi pemerintah disadari akan menghambat pelaksanaaan tugasnya.

Pasal 68 . . .

Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara telah membuka koridor bagi instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pengaturan secara khusus ini disediakan bagi instansi- instansi pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik, untuk membedakannya dari fungsi pemerintah selaku regulator dan penentu kebijakan. Fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan barang. Instansi tersebut, dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen keuangan berbasis hasil/kinerja. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 belum dapat mengakomodasi penerapan PPK-BLU pada BPKS. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 hanya mengatur penerapan PPK-BLU pada instansi pemerintah yang berada di bawah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, sedangkan BPKS tidak berada di bawah suatu kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penerapan PPK- BLU pada BPKS perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri yang merupakan pelengkap dari pengaturan PPK-BLU sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.

II. PASAL DEMI PASAL