Pasal 3

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang

BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2) Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.

(3) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) termasuk pengelolaan aset.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.