Pasal 13

(1) BPKS wajib mengakuntansikan setiap transaksi keuangan

dan mengelola secara tertib dokumen pendukungnya.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan BPKS diselenggarakan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), BPKS dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) BPKS . . .

(4) BPKS mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi

dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.