Peraturan Badan Nomor 44-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Direksi: a. bagi BPR dan BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dewan Komisaris: a. bagi BPR dan BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi BPR dan BPRS yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang berlaku bagi BPR dan BPRS. 7. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP. 9. Program Pemeliharaan Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut dengan Program Pemeliharaan adalah program pengkinian kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja.

Maksud dan tujuan Sertifikasi Kompetensi Kerja, yaitu: a. memastikan dan memelihara kompetensi kerja sumber

daya manusia BPR dan BPRS mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan; dan b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia BPR dan BPRS menuju terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan.

(1) BPR dan BPRS harus menerapkan tata kelola termasuk manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi secara efektif dan terencana. (2) Dalam rangka menerapkan tata kelola termasuk manajemen sumber daya manusia secara efektif dan terencana, BPR dan BPRS harus mengisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaannya.

(1) BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris. (3) Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS.

(1) Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam 2 (dua) tingkat berdasarkan total aset BPR dan BPRS, yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 dan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. (2) Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam 1 (satu) tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS.

(1) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). (2) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Anggota Direksi BPR dan BPRS yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 yang masih berlaku, dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 dengan menambah jumlah unit kompetensi yang dipersyaratkan pada Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sesuai dengan SKKNI yang tidak tercakup pada unit kompetensi untuk memperoleh Sertifikasi Kompetensi Kerja tingkat 1.

(1) Dalam hal BPR dan BPRS mengalami peningkatan total aset menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga

ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. (2) Anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak total aset BPR dan BPRS memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat perbedaan sisa batas waktu pemenuhan kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi anggota Direksi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan BPRS, pemenuhan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi anggota Direksi BPRS dapat menggunakan sisa batas waktu yang lebih lama.

(1) Bagi BPR dan BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan total aset setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), anggota Direksi BPR dan BPRS tetap wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi BPR yang mengalami penurunan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi calon anggota Direksi BPR.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Untuk memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Sertifikasi Profesi harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi perbankan yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi sumber daya manusia BPR dan BPRS; b. memiliki lisensi dari BNSP; c. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi kerja sumber daya manusia BPR dan BPRS; d. merupakan badan hukum yang terpisah dari pendirinya dan mampu bertindak secara profesional serta independen termasuk terhadap industri BPR dan BPRS; e. memiliki struktur organisasi paling kurang terdiri dari unsur pengarah, dan unsur pelaksana yang independen dan tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, serta pegawai BPR dan BPRS; dan f. merupakan organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik INDONESIA. (2) Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi Anggaran Dasar Lembaga Sertifikasi Profesi; b. fotokopi lisensi yang masih berlaku dari BNSP yang mencakup ruang lingkup kegiatan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; c. struktur organisasi dan wilayah operasional Lembaga Sertifikasi Profesi; d. skema sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi; dan

e. kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan proses sertifikasi.

(1) Berdasarkan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan nama Lembaga Sertifikasi Profesi dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. (2) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan nama Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs jejaring (website) Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Sertifikasi Profesi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selama melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Standar kompetensi kerja yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah SKKNI yang diberlakukan bagi BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Lembaga Sertifikasi Profesi harus menerapkan metode dan prosedur uji kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi. (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode yang menjamin penilaian secara objektif dan sistematis.

Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur tertulis yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya seluruh proses sertifikasi dengan baik dan mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau pelanggaran; b. menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja atas nama BNSP yang mencantumkan antara lain nama pemegang sertifikat, jenjang kualifikasi, bidang pekerjaan atau profesi, unit kompetensi, dan masa berlaku sertifikat; c. menyesuaikan materi uji Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dalam industri BPR dan BPRS; dan d. menyampaikan laporan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan memperhatikan ketentuan BNSP.

(1) BPR dan BPRS wajib mengikutsertakan setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dalam Program Pemeliharaan kompetensi kerja secara berkala. (2) Jangka waktu Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja sebagai salah satu persyaratan perpanjangan masa berlaku Sertifikat

Kompetensi Kerja. (3) Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja. (4) BPR dan BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib dokumen Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. melakukan koordinasi dengan BNSP dalam rangka evaluasi terhadap kualitas standar Sertifikasi Kompetensi Kerja dan materi yang diujikan dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan b. mencantumkan atau menghapus nama Lembaga Sertifikasi Profesi dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi di OJK dan di dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan. (2) Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.

(1) BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, dan/atau Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis;

b. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS satu predikat; c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS. (2) Lembaga Sertifikasi Profesi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 19 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa penghapusan nama Lembaga Sertifikasi Profesi dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi di Otoritas Jasa Keuangan dan di dalam pengumuman pada situs web Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan 3 (tiga) surat peringatan dengan tenggang waktu surat peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang tidak mengikuti Program Pemeliharaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang mengakibatkan Sertifikat Kompetensi Kerja yang dimiliki tidak berlaku, dikenakan sanksi wajib mengikuti uji kompetensi kerja untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja.

Sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sertifikat kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang masih berlaku berdasarkan SKKNI bagi BPR dan BPRS diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah melakukan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 6/34/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004 tentang Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
2. Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 8/23/DPbS tanggal 20 Oktober 2006 tentang Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY