Peraturan Badan Nomor 29-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Direksi: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.
3. Dewan Komisaris: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah

organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.

(1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan. (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris.

(1) Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid. (2) Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.

Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat:

a. ikhtisar data keuangan penting; b. informasi saham (jika ada); c. laporan Direksi; d. laporan Dewan Komisaris; e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; f. analisis dan pembahasan manajemen; g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

(1) Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa INDONESIA dan bahasa asing. (2) Laporan Tahunan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris. (3) Laporan Tahunan yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang menggunakan Bahasa INDONESIA. (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa INDONESIA.

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disusun sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan isi Laporan Tahunan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Laporan Tahunan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. (2) Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham. (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada). (4) Laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi Laporan Tahunan.

Kewajiban penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi Emiten yang hanya menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Tahunan.

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di INDONESIA dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Batas waktu penyampaian Laporan Tahunan wajib sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. Penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain dilakukan pada tanggal yang sama; dan c. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disampaikan dalam bentuk: a. dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) di antaranya dalam bentuk asli; dan b. salinan dokumen elektronik. (2) Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (3) Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dalam bentuk asli. (4) Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

(5) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Laporan Tahunan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik disampaikan secara terpisah, penghitungan ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan didasarkan pada Laporan Tahunan yang lebih dahulu diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal penyajian Laporan Tahunan dalam Bahasa INDONESIA dan bahasa asing disajikan dalam buku yang terpisah, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (8) Penyampaian Laporan Tahunan yang disajikan dalam buku terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama.

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 jatuh pada hari libur, Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.

(1) Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan Tahunan yang dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

(1) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan. (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain yang menandatangani Laporan Tahunan wajib menyertakan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.

Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha;

f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada masyarakat.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.6 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk penyusunan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2017, kecuali ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 13 mulai berlaku untuk Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY