PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang selanjutnya disingkat Pilkada Serentak adalah pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Indonesia.
2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di

bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
3. Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH yang selanjutnya disingkat DHP DAU/DBH adalah dana yang bersumber dari pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH dalam rangka pendanaan Pilkada Serentak tahun
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di provinsi.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di kabupaten/kota.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

(1) Daerah wajib merealisasikan kewajiban hibah Pilkada

Serentak tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen NPHD yang bersumber dari APBD.

(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:

• penarikan dana TDF;
• pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
• pemotongan penyaluran TKD lainnya dan/atau kelayakan bagi daerah dalam menerima insentif fiskal pada tahun berjalan atau tahun berikutnya, yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penarikan dana TDF dan/atau pemotongan penyaluran

DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling tinggi sebesar selisih antara nilai kewajiban hibah dalam NPHD dengan kewajiban yang telah direalisasikan.

(4) Penarikan Dana TDF dan/atau pemotongan penyaluran

DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan kewajiban pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pendanaan Pilkada Serentak.

(1) Penarikan dana TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Daerah yang masih memiliki saldo dana TDF.

(2) Pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Daerah yang:

• tidak memiliki saldo dana TDF; atau

• memiliki saldo dana TDF namun tidak mencukupi untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri melakukan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Daerah, KPU, dan Bawaslu untuk menentukan besaran kewajiban hibah Pilkada Serentak tahun 2024 yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota.

(2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah.

(3) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), minimal memuat:

• nama Daerah;
• jumlah kewajiban pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dalam NPHD;
• jumlah realisasi atas kewajiban pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024 sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara; dan
• jumlah rincian kekurangan kewajiban pendanaan yang disepakati.

(4) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah dalam surat penetapan.

(5) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah:

• tidak bersedia melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan/atau
• tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pada saat rekonsiliasi dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan besaran kewajiban Pemerintah Daerah dalam dukungan pendanaan Pilkada Serentak dalam surat penetapan.

(2) Penetapan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data yang berasal dari KPU dan Bawaslu.

Penetapan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Kepala Daerah, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri, menyampaikan surat permintaan penyelesaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 5 ayat (1) kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Surat permintaan penyelesaian atas kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

(3) Surat permintaan penyelesaian kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:

• NPHD;
• berita acara rekonsiliasi; dan
• surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1).

(1) Berdasarkan surat permintaan penyelesaian kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola DTU melakukan penghitungan besaran:

• penarikan dana TDF; dan/atau
• pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH.

(2) Penghitungan besaran penarikan dana TDF masing-masing

Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

• saldo dana TDF masing-masing Daerah; dan
• kewajiban pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024 yang belum dipenuhi masing-masing Daerah.

(3) Saldo dana TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan saldo dana TDF pada tanggal penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5 ayat (1).

(4) Dalam hal saldo dana TDF sebagaimana dimakud pada

ayat (2) huruf a lebih kecil dari kewajiban pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH.

(5) Penghitungan besaran pemotongan penyaluran DAU

dan/atau DBH masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

• pemotongan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diluar belanja pegawai yang dilakukan adalah maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari DAU bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2024; dan/atau
• pemotongan penyaluran DBH yang tidak ditentukan penggunaannya yang dilakukan terhadap akumulasi DBH triwulan III dan triwulan IV tahun 2024.

(6) Pelaksanaan pemotongan DAU bulan September, Oktober,

November, dan Desember tahun 2024 dilakukan sekaligus paling cepat pada bulan September 2024.

(7) Dalam hal terdapat sisa alokasi setelah atas pemotongan

penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sisa alokasi tersebut disalurkan pada periode penyaluran DAU berikutnya secara proporsional sampai dengan penyaluran DAU bulan Desember 2024.

(8) Penyaluran DAU pada periode berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan syarat salur sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.

(9) Pemotongan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf b dapat berupa penyaluran DBH tahun berjalan dan/atau kurang bayar DBH yang tidak ditentukan penggunaannya.

(10) Pelaksanaan pemotongan DBH sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b dilakukan sekaligus paling cepat pada triwulan III tahun 2024.

(11) Dalam hal terdapat sisa alokasi setelah pemotongan

penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sisa alokasi tersebut disalurkan pada triwulan IV tahun 2024 dengan memperhatikan pemenuhan syarat salur sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.

(12) Besaran penarikan TDF sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan besaran pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

(1) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (5) dapat bersumber dari DAU dan/atau

DBH yang sedang dikenakan sanksi penundaan penyaluran.

(2) Dalam hal terdapat sisa alokasi DAU dan/atau DBH yang

sedang dikenakan sanksi penundaan penyaluran setelah dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran kembali sisa alokasi DAU dan/atau DBH yang sedang dikenakan sanksi penundaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.

(1) Dalam hal pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tidak mencukupi besaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemenuhan sisa kewajiban dapat bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan melalui pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.

(3) Pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Bagian Kedua Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (12), Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, menyampaikan rekomendasi penarikan dana TDF kepada Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku

KPA BUN TDF.

(2) KPA BUN TDF mengajukan SPM penarikan dana TDF ke

KPPN Jakarta II minimal memuat:

• nama penerima;
• nomor rekening
• nama rekening; dan
• nama bank, milik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Penarikan Dana TDF ke rekening KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui RKUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penarikan Dana TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana TDF dari kepala Daerah yang diterima paling lama 2

(dua) hari kerja setelah Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan.

(5) Dalam hal surat kuasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) belum diterima sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dianggap memberikan kuasa kepada pemerintah pusat untuk melakukan pemindahbukuan dana TDF dalam rangka penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (12), Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola DTU, menyampaikan rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH, dan penyetoran DHP DAU dan/atau DBH kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), KPA BUN Penyaluran DTU melakukan:

• pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH; dan
• penyetoran DHP DAU dan/atau DBH kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(3) DHP DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran pihak ketiga.

(1) Penyetoran DHP DAU dan/atau DBH dilaksanakan

berdasarkan pencatatan DHP DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Penyetoran DHP DAU dan/atau DBH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk penyetoran DHP DAU dan/atau DBH kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk menampung dana hibah dalam rangka Pilkada Serentak 2024.

(3) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran dan

surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyetoran DHP DAU dan/atau DBH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.

Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyampaikan surat pemberitahuan realisasi penarikan dana TDF dan pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Kementerian Keuangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan kewenangan masing-masing atas kegiatan penarikan dana TDF dan/atau pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita acara rekonsiliasi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN

PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK

MENDANAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

TAHUN 2024

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

KEWAJIBAN PENDANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI