Pasal 7

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri, menyampaikan surat permintaan penyelesaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 5 ayat (1) kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Surat permintaan penyelesaian atas kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

(3) Surat permintaan penyelesaian kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:

• NPHD;
• berita acara rekonsiliasi; dan
• surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1).