Pasal 9

(1) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (5) dapat bersumber dari DAU dan/atau

DBH yang sedang dikenakan sanksi penundaan penyaluran.

(2) Dalam hal terdapat sisa alokasi DAU dan/atau DBH yang

sedang dikenakan sanksi penundaan penyaluran setelah dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran kembali sisa alokasi DAU dan/atau DBH yang sedang dikenakan sanksi penundaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU.