PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah utang kepabeanan dan/ a tau utang cukai.
2. Utang Kepabeanan adalah pajak berupa bea masuk dan bea keluar yang masih harus dibayar, termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi berupa denda, dan/ a tau bunga berdasarkan t.Jndang-Undang Kepabeanan.
3. Utang Cukai adalah pajak berupa tagihan cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga berdasarkan U ndang-U ndang Cukai.
4. Penundaan adalah pengunduran jangka waktu pembayaran Utang Kepabeanan.
5. Pengangsuran adalah pembayaran Utang secara bertahap.
6. Pembayaran Awal adalah pembayaran Utang yang telah mendapatkan persetujuan • Penundaan atau persetujuan Pengangsuran sebelum jatuh tempo yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur J enderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Pengangsuran.
7. Pihak Yang Terutang adalah orang pribadi atau badan hukum yang namanya tercantum dalam dokumen yang menyebabkan timbulnya Utang.
8. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik barang kena cukai.
9. Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat Pihak Yang Terutang melunasi Utang.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan Cukai.
12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang- U ndang Cuka.i.

(1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan:

• Penundaan atau Pengangsuran terhadap Utang Kepabeanan; atau
• Pengangsuran terhadap Utang Cukai.

(2) Utang yang dapat diberikan Penundaan atau

Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang yang timbul dari:

• surat penetapan;
• surat tagihan;
• Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; atau
• putusan badan peradilan pajak.

(3) Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam hal Utang sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum.

(4) Upaya administratif atau upaya hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

• keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
• banding sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
• pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 92A ayat ( 1) Undang-Undang Kepabeanan; atau
• pembetulan surat tagihan atau surat keputusan ke beratan a tau pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Cukai.

(1) Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Pihak Yang Teruta:ng dalam membayar Utang.

(2) Pengangsuran Utang Cukai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pihak Yang Terutang yang merupakan Pengusaha Pabrik yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan kahar. •

( 1) Pihak Yang Terutang dapat mengajukan permohonan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan dalam jangka waktu paling lambat sebelum surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Bea dan Cukai kepada Pihak Yang Terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang; dan
• dilampiri dengan:

1. surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak;
2. laporan keuangan periode berjalan dan laporan keuangan tahun sebelumnya, atau catatan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
3. catatan keuangan, yang paling sedikit memuat informasi terkait dengan:

• total aset;
• total utang;
• total ekuitas;
• aset lancar;
• utang lancar;
• laba ditahan;
• penjualan;
• laba sebelum bunga dan pajak; dan
• laba bersih, dalam hal Pihak Yang Terutang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan

1. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal permohonan bukan diajukan oleh Pihak Yang Terutang.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajukan karena Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak Yang Terutang juga harus melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.

(5) Permohonan dinyatakan diterima secara lengkap apabila

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

( 1) Kepala Kan tor Bea dan Cukai melakukan peneli tian terhadap permohonan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4);
• jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
• pemenuhan syarat Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
• kredibilitas Pihak Yang Terutang;
• kondisi keuangan Pihak Yang Terutang; dan
• keadaan kahar.

Penelitian terhadap kredibilitas Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk memastikan Pihak Yang Terutang tidak mempunyai tunggakan Utang yang telah diberitahukan surat paksanya.

( 1) Penelitian terhadap kondisi keuangan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menilai dan memastikan Pihak Yang Terutang mengalami kesulitan keuangan.

(2) Penilaian terhadap kondisi keuangan Pihak Yang

Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memeriksa:

• laporan keuangan Pihak Yang Terutang; atau
• catatan keuangan, dalam hal diajukan oleh Pihak Yang Terutang yang tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan.

Pasal8 Penelitian terhadap keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan meneliti kebenaran surat keterangan mengenai keadaan kahar dari instansi terkait yang disampaikan oleh Pihak Yang Terutang.

Pasal9 Kepala Kantor Bea dan Cukai <la.pat melakukan wawancara dan/ atau peninjauan lokasi dalam melakukan penelitian· terhadap kondisi keuangan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur

Jenderal memberikan:

• persetujuan Penundaan atau Pengangsuran; atau
• penolakan Penundaan atau Pengangsuran, terhadap permohonan Penundaan atau Pengangsuran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat diberikan dalam hal:

• permohonan dinyatakan lengkap;
• jangka waktu permohonan terpenuhi;
• Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4);

• persyaratan kredibilitas terpenuhi;
• hasil penelitian kondisi keuangan menunjukkan Pihak Yang Terutang dalam kondisi kesulitan keuangan;dan
• hasil penelitian menunjukan Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar, dalam hal alasan permohonan Penundaan atau Pengangsuran karena keadaan kahar.

(3) Dalam hal permohonan Penundaan atau Pengangsuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan persetujuan, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan:

• Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang :µierupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
• Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
• Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dalam hal:

• permohonan tidak lengkap;
• jangka waktu permohonan tidak terpenuhi;

• Utang sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 flYat (4);
• persyaratan kredibilitas tidak terpenuhi;
• hasil penelitian kondisi keuangan menunjukkan Pihak Yang Terutang tidak dalam kondisi kesulitan keuangan; dan/atau
• hasil penelitian menunjukan Pihak Yang Terutang tidak mengalami keadaan kahar, dalam hal alasan permohonan Penundaan atau Pengangsuran karena keadaan kahar.

(5) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur

Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama

Direktur Jenderal tidak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penundaan atau Pengangsuran dianggap disetujui.

(8) Dalam hal permohonan dianggap disetujui sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

(9) Apabila terhadap Utang telah diterbitkan surat paksa

namun belum diberitahukan, surat paksa dilakukan· pembatalan dalam hal Utang telah diberikan persetujuan untu~ dilakukan Penundaan atau Pengangsuran.

BABV JAMINAN

( 1) Dalam hal permohonan Penundaan atau Pengangsuran telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (7), Pihak Yang Terutang harus menyerahkan:

• jaminan bank;
• jaminan dari perusahaan asuransi;
• jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

• jaminan dari lembaga penjamin;
• jaminan perusahaan (Corporate Guarantee); atau
• jaminan aset berwujud.

(2) Besaran nilai jaminan yang diserahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

• paling sedikit sebesar Utang yang diajukan Penundaan ditambah bunga, dalam hal diberikan persetujuan Penundaan; atau
• paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Utang yang diaJukan Pengangsuran ditambah bunga, dalam hal diberikan persetujuan Pengangsuran. (3") Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa penjaminan paling singkat selama jangka waktu Penundaan atau Pengangsuran ditambah 30 (tiga puluh) hari.

(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diserahkan ke Kantor Bea dan Cukai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)" atau Pasal 10 ayat (8).

(5) Atas penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diterbitkan bukti penerimaan jaminan.

(6) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan penerbitan bukti penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai.

(1) Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan· Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan.

(2) Penu'ndaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(3) Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai

persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran, Utang yang tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dikenakan secara kumulatif untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(5) Penghitungan bunga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

• dalam hal diberikan Penundaan, bunga dihitung berdasarkan pokok Utang; dan
• dalam hal diberikan Pengangsuran, bunga dihitung berdasarkan sisa pokok Utang.

(6) Dalam Pengangsuran Utang, angsuran atas pokok Utang

dibayar dalam jumlah yang sama untuk setiap angsuran.

(1) Utang yang telah mendapatkan Keputusan Direktur

Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (8), dapat dilakukan Pembayaran Awal.

(2) Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan untuk sebagian Utang atau seluruh Utang berdasarkan:

• permohonan Pihak Yang Terutang; atau
• Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang memperhitungkan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang.

(1) Pembayaran Awal untuk sebagian Utang atau seluruh

Utang berdasarkan permohonan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengajukan permohonan Pembayaran Awal kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilampiri dengan:

• Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran; dan
• surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal Permohonan tidak diajukan oleh Pihak Yang Terutang.

(3) Permohonan Pembayaran Awal dinyatakan diterima

secara lengkap apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian

terhadap permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1).

(2) Penelitian permohonan Pembayaran Awal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2).

(3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan

Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan Pembayaran Awal Penundaan atau surat persetujuan Pembayaran Awal Pengangsuran.

(4) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan

Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

(5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan Pembayaran Awal diterima secara lengkap.

(6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembayaran Awal untuk sebagian Utang atau seluruh

Utang berdasarkan Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memperhitungkan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang.

(2) Pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan

dan cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

(1) Pihak Yang Terutang melakukan pembayaran sesua1

dengan nilai yang tercantum dalam persetujuan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (3) paling lambat sebelum tanggal pengenaan bunga bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Dalam hal persetujuan Pembayaran Awal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau Pembayaran Awal berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya untuk sebagian Utang, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penghitungan kembali skema Penundaan Utang Kepabeanan atau skema Pengangsuran Utang yang masih harus dibayar.

(3) Berdasarkan hasil penghitungan kembali skema

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Kep~tusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang.

(4) Perubahan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak:

• tanggal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
• tanggal Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang memperhitungkan pengembalian penerimaan negara terhadap Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

(5) Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Bea. dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan:

• Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan skema Penundaan U tang Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
• Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan skema Pengangsuran Utang dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan.

Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (8), dicabut dalam

hal:

• Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
• Pihak Yang Terutang tidak melunasi Utang sampai dengan jatuh tempo Penundaan;
• Pihak Yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
• Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
• Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan a tau Pengangsuran diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan; atau

1. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan:
2. pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan; atau
3. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1)· Undang-Undang Cukai.

(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur

Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran dalam jangka waktu paling lambat 5 (Hrna) hari kerja terhitung sejak diketahuinya alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai

persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur· Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran dicabut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlaku kete11-tuan sebagai berikut:

• jaminan dicairkan atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai;
• dilakukan pemblokiran akses kepabeanan sesuai dengan ketentuan pe.raturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemblokiran di bidang kepabeanan;
• tidak diberikan pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelunasan cukai; dan/atau
• dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan Utang.

(2) Dalam hal seluruh tagihan telah dibayar lunas, jaminan

dikembalikan kepada Pihak Yang Terutang.

(3) Pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai.

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan monitoring dan

evaluasi atas pelaksanaan Penundaan atau Pengangsuran Utang paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:

• Direktur Jenderal, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau• Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
• Kepala Kantor Wilayah, dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

BABX

PENGELOLAAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN

SECARA ELEKTRONIK

( 1) Pelaksanaan:

• pengajuan permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1);

• penelitian permohonan Penundaan atau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 5 ayat (1);
• persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penundaan a tau permohonan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
• pengajuan permohonan Pembayaran Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
• persetujuan atau penolakan Pembayaran Awai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
• pencabutan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
• pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan
• monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui portal Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

(2) Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

belum tersedia atau mengalami gangguan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. secara manual.

Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengena1 persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (8) telah diterbitkan dan jaminan telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

• Pejabat Bea dan Cukai melakukan pembukaan pemblokiran akses kepabeanan, dalam hal dilakukan pemblokiran akses kepabeanan kepada Pihak Yang Terutang karena tidak melunasi Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran;
• Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kembali atas penyediaan dan pemesanan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang men&atur mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai, dalam hal pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai kepada Pihak Yang Terutang tidak diberikan karena tidak melunasi Utang Cukai yang diajukan Pengangsuran; dan
• atas tagihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/ atau Pajak Penghasilan

Pasal 22 Impor, diterbitkan Surat Pemberitahuan Piutang

Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penagihan bea masuk dan/ a tau cukai.

Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam pemberian Penundaan atau Pengangsuran Utang.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• permohonan Penundaan atau Pengangsuran yang telah diajukan dan belum mendapat keputusan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
• penyelesaian atas Penundaan atau Pengangsuran yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan / a tau Sanksi Administrasi Berupa Denda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 T Nomor 1227).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku berlaku:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai; dan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1059

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG

KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN

UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ................ (1) ............ . ......... (2) ...... . Lampiran : ................ (3) ........... . Hal : Permohonan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang Kepabeanan dan Cukai

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala ............ (4) .......... .. .............................. (5) ........... .

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................. (6) ......................... .. Jabatan : ................................. (7) ......................... .. Nama Perusahaan : ................................. (8) ......................... .. Alamat Perusahaan: ................................. (9) .......................... .

NPWP : ................................ (10) ......................... ..

dengan 1m mengajukan permohonan untuk dapat melakukan Penundaan/ Pengangsuran) Utang Kepabeanan dan Cukai atas surat penetapan/surat tagihan/ Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak) Nomor .... (11) ..... tanggal ...... (12) ..... , dengan rincian sebagai berikut: Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai : Rp ............... (13) .................. . Sanksi Administrasi : Rp ............... (14) .................. . Jumlah : Rp ............... (15) .................. . Skema : Penundaan/Pengangsuran) Lama Penundaan/Pengangsuran) : ..... (16) ..... bulan Permohonan ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa kondisi kesulitan keuangan perusahaan dan/ atau keadaan kahar dengan uraian sebagai berikut: ...................................................... (17) ................................................................... . Dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan Penundaan/ Pengangsuran*), terlampir bersama ini kami sampaikan:

• surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*);
• laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan periode berjalan);
• catatan keuangan atau data terkait lainnya*); dan
• surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi suatu keadaan kahar****).

Dalam hal permohonan kami disetujui, kami bersedia menyerahkan jaminan sesuai yang dipersyaratkan. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat Kami,

.......... (18) ........ ..

Keterangan: *) coret yang tidak perlu. ) wajib dilampirkan dalam hal Penanggung Utang wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. *) wajib dilampirkan dalam hal Penanggung Utang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. ****) hanyajika Pemohon mengalami keadaan kahar.

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan diajukan. Nomor (3) diisi jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (4) diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (5) diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (6) diisi nama Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi jabatan Pihak Yang Terutang. Nomor (8) diisi nama perusahaan Pihak Yang Terutang. Nomor (9) diisi alamat perusahaan Pihak Yang Terutang. Nomor (10) diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang. Nomor (11) diisi nomor surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan. peradilan pajak. Nomor (12) diisi tanggal surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur ~enderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak. Nomor (13) diisi jumlah besaran bea masuk, bea keluar, atau cukai yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran). Nomor (14) diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran. Nomor (15) diisi jumlah total Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran. Nomor (16) diisijangka waktu lama Penundaan atau Pengangsurah). Nomor (17) diisi pertimbangan permohonan diajukan termasuk uraian kondisi kesulitan keuangan dan/ a tau keadaan kahar yang dihadapi. Nomor (18) diisi nama Pihak Yang Terutang dan tanda tarigan.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI

PERSETUJUAN PEMBERIAN PENUNDMN UTANG KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ

NOMOR ........ (1) ........ .

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDMN UTANG KEPABEANAN KEPADA ........... (2) ......... .

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ,

Menimbang a. bahwa ........... (2).......... melalui surat ........... (3).......... telah menyampaikan permohonan Penundaan Utang Kepabeanan;

• bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Penundaan Utang Kepabeanan beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh ........... (2) .......... , diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Penundaan Utang Kepabeanan dapat diberikan persetujuan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (2) .......... ;

Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (4) ...... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDMN UTANG KEPABEANAN KEPADA

.......... (2) ......... .

KESATU Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:

• Pihak Yang Terutang : ......... (2) ........ .
• NPWP : ........ (5) ........ .
• Alamat : ......... (6) ........ . untuk melakukan Penundaan Utang Kepabeanan sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor ...... (7) ...... sebesar ...... (8) ....... (..... (9) ...... ). KEDUA Kepada ...... (2)...... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp ..... (10) ..... (..... (11) ..... ) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu ..... (12) ..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal .......... (13) ......... . KETIGA Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan (corporate- guarantee), atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar ..... (14) ..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal ..... (15) ..... , paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini. KEEMPAT Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak Yang Terutang sebelumnya telah dilakukan pemblokiran akses kepabeanan karena tidak melunasi Utang yang diajukan Penundaan, dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai peinbukaan blokir akses kepabeanan. KELIMA Utang yang diberikan persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebagian ataupun seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. f f!

KEENAM Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

• Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampru dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
• Pihak Yang Terutang tidak melunasi Utang sampai dengan tanggal jatuh tempo Penundaan;
• Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
• Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/ atau Undang-Undang Cukai;
• Utang yang telah mendapatkan persetujU:an Penundaan diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai; atau
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat

(1) Undang-Undang Kepabeanan;

KETUJUH Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka:

• dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
• dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan. di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
• dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan peruhdang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai KEDELAPAN Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan. KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur ...... (17) ...... ;
3. Kepala Kantor Wilayah ...... (18) ...... ; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di ........ (19) ...... .. pada tanggal ......... (20) ...... ..

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........... (16) ...... ,

................... (21) .................... .

*) caret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang. Nomor (2) diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan. Nomor (3) diisi nomor dan tanggal surat permohonan. Nomor (4) diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Nomor (5) diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor (6) diisi alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak. Nomor (8) diisi jumlah Utang sesuru surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak dalam angka. Nomor (9) diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak dalam huruf. Nomor (10) diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam angka. Nomor (11) diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam huruf. Nomor (12) diisi jangka waktu pemberian Penundaan. Nomor (13) diisi tanggal jatuh tempo Penundaan. Nomor (14) diisi nilai jaminan dalam mata uang Rupiah. Nomor (15) diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Penundaan ditambah 1 (satu) bulan). Nomor (16) diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang. Nomor (17) diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. Nomor (18) diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur. Nomor (19) diisi tempat Keputusan Direktur· Jenderal mengena1 persetujuan Penundaan ditetapkan. Nomor (20) diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan. Nomor (21) diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ...... (1) ......... .

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN KEPADA ........... (2) ........ ..

D1REKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang a. bahwa ........... (2).......... melalui surat ........... (3).......... telah menyampaikan permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanan;

• bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanan beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh ........... (2) .......... , diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanan dapat diberikan persetujuan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan Kepada .......... (2) .......... ;

Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (4) ...... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN KEPADA

.......... (2) ......... .

KESATU Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:

• Pihak Yang Terutang : ......... (2) ........ .
• NPWP : ........ (5) ........ .
• Alamat : ......... (6) ........ . untuk melakukan Pengangsuran Utang Kepabeanan sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengena1 keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor ...... (7) ...... sebesar ...... (8) ....... (..... (9) ...... ). KEDUA Kepada ..... (2) ..... diperkenankan untuk melakukan Pengangsuran dengan skema pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. KETIGA Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan, atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar ..... (10) ..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal ..... (11) ..... , paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur J enderal ini. KEEMPAT Dalam haljaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak Yang Terutang sebelumnya telah dilakukap. pemblokiran akses kepabeanan karena tidak melunasi Utang yang diajukan Pengangsuran, dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pembukaan blokir akses kepabeanan. KELIMA Utang yang diberikan persetujuan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

KEENAM Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

• Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktlir Jenderal ini;
• Pihak Yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
• Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
• Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/ atau Undang-Undang Cukai;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai; atau
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;

KETUJUH Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka:

• dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
• dilakukan pencairan atau klaiin jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
• dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai. KEDELAPAN Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan. KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direl;(tur ...... (13) ...... ;
3. Kepala Kantor Wilayah ...... (14) ...... ; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di ........ (15) ....... . pada tanggal ......... (16) ...... ..

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........... (12) ...... ,

................... (17) .................... .

*) caret yang tidak perlu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ....... (1) ......... .

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

KEPADA .......... (2) ......... .

SKEMA PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

BUNGA

(2%XJUMLAH BUNGA TANGGAL JATUHANGSURANKE BEAMASUK BEAKELUAR SANKSI ADMINSITRASI UTANGYANG (2%XSISA TOTAL TEMPO TELAHLEWAT JUMLAH UTANG)

JATUH TEMPO)

..... (18) ..... ..... (19) ..... ..... (20) ..... ..... (21) ..... ..... (22) ..... . .... (23) ..... ..... (24) ..... . .... (25) .....

.......... .......... .......... .......... JUMLAH •••••••••• •••••••••• ••••••••••

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........... (12) ...... ,

................... (17) .................... .

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nopior Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang. Nomor (2) diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran. Nomor (3) diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pengangsuran Utang. Nomor (4) diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan dan Cukai. Nomor (5) diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor (6) diisi alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak. Nomor (8) diisi jumlah Utang sesua1 surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak) dalam angka. Nomor (9) diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan. peradilan pajak) dalam angka. Nomor (10) diisi nilai jaminan dalam mata uang Rupiah (paling sedikit 25% (dua,puluh lima persen) dari Utang ditambah bunga). Nomor (11) diisi tanggal batas berlakunya jaminan Oangka waktu Pengangsuran ditambah 1 (satu) bulan). Nomor (12) diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang. Nomor (13) diisi nama direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. Nomor (14) diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur. Nomor (15) diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan. Nomor (16) diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan. Nomor (17) diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan. Nomor (18) diisi urutan bulan Pengangsuran. Nomor (19) diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (20) diisi juml?-h besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (21) diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (22) diisi besaran bunga, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) xjumlah Utang yang telah lewatjatuh tempo. Nomor (23) diisi besaran bunga, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) x sisajumlah Utang. Nomor (24) diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga. Nomor (25) diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ...... (1) ......... .

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA ........... (2) ......... .

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang a. bahwa ........... (2).......... melalui surat ........... (3).......... telah menyampaikan permohonan Pengangsuran Utang Cukai;

• bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengangsuran Utang Cukai beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh ........... (2) .......... , diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pengangsuran Utang Cukai dapat diberikan persetujuan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hunif b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Cukai Kepada .......... (2) .......... ;

Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (4) ...... tentang Penundaan atau· Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA

.......... (2) ......... .

KESATU Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:

• Pihak Yang Terutang : ........ -.(2) ........ .
• NPWP : ........ (5) ........ .
• Alamat : ......... (6) ........ . untuk melakukan Pengangsuran Utang Cukai sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor ...... (7) ...... sebesar ...... (8) ....... (..... (9) ...... ). KEDUA Kepada ..... (2) ..... diperkenankan untuk melakukan Pengangsuran dengan skema pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. KETIGA Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,. jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan, atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar ..... (10) ..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal ..... (11) ..... , paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini. KEEMPAT Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak Yang Terutang sebelumnya tidak diberikan pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai karena tidak melunasi Utang Cukai yang diajukan Pengangsuran, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kembali a~as penyediaan dan pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai. KELIMA Utang yang diberikan persetujuan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

KEENAM Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

• Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
• Pihak Yang Terutang tidak rhembayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
• Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
• Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
• Utan:g yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai;
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai; atau
• Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Cukai. KETUJUH Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, maka:
• dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
• dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
• dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai. KEDELAPAN Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan. KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur ...... (13) ...... ;
3. Kepala Kantor Wilayah ...... (14) ...... ; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di ........ (15) ....... . pada tanggal ......... (16) ....... .

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........... (12) ...... ,

................... (17) .................... .

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ

NOMOR ...... (1) ......... .

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA .......... (2) ......... .

SKEMA PENGANGSURAN UTANG CUKAJ

BUNGA BUNGA

ANGSURAN SANKSI (2% X JUMLAH UTANG TANGGAL CUKAI (2% X SISA JUMLAH TOTAL KE ADMINSITRASI YANG TELAH LEWAT JATUHTEMPO UTANG) JATUH TEMPO)

..... (18) ..... ..... (19) ..... ..... (20) ..... . .... (21) ..... ..... (22) ..... . .... (23) ..... ..... (24) .....

JUMLAH •••••••••• .......... .......... .......... .......... ..........

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ

KEPALA ........... (12) ...... ,

................... (17) .................... .

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengena1 persetujuan Pengangsuran Utang. Nomor (2) diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran. Nomor (3) diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pengangsuran U tang Cukai. Nomor (4) diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan dan Cukai. Nomor (5) diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor (6) diisi alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi nomor dan tanggal surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak. , Nomor (8) diisi jumlah Utang sesuai surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak) dalam angka. Nomor (9) diisi jumlah Utang sesuai surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak) dalam angka. Nomor (10) diisi nilai jaminan dalam rupiah (paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Utang ditambah Bunga). Nomor (11) diisi tanggal batas berlakunya jaminan Uangka waktu Pengangsuran ditambah 1 (satu) bulan). Nomor (12) diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang. Nomor (13) diisi nama direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. Nomor (14) diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur. Nomor (15) diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengena1 persetujuan pemberian Pengangsuran ditetapkan. Nomor (16) diisi taqggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan pe:tnberian Pengangsuran ditetapkan. Nomor (17) diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (18) diisi urutan bulan Pengangsuran. Nomor (19) diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (20) diisi jumlah be saran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (21) diisi besaran bunga, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo. Nomor (22) diisi besaran bunga, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) x sisajumlah Utang. Nomor (23) diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga. Nomor (24) diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN

PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN

CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.............................. (1) ............................. . .............................. (2) ............................. .

Nomor : .......... (3) .......... .......... (4) ........ .. Sifat : Segera Hal : .......... (5) ..... : ....

Yth ........... (6) ........ ..

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (7)..... tanggal ..... (8) ..... hal ..... (9) ..... , bersama ini disampaikan bahwa perniohonan Penundaan/Pengangsuran*) yang Saudara ajukan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan:

• . ............ (10) .................. ..
• . ............ (10) .................. .. Untuk itu Saudara diminta untuk dapat segera melunasi Utang dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala ........ (1) ......

................... (11) .................... .

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nama Kantor Bea dan. Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (2) diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (3) diisi nomor surat. Nomor (4) diisi tanggal surat. Nomor (5) diisi perihal surat. Nomor (6) diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi nomor surat permohonan. Nomor (8) diisi tanggal surat permohonan. Nomor (9) diisi perihal dari surat permohonan. Nomor (10) diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan. Nomor (11) diisi nama pejabat yang menandatangani.

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL UTANG YANG

MENDAPATKAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG

KEPABEANAN DAN CUKAI

KOPSURATPERUSAHAAN

Nomor : ................ (1) ............ . ......... (2) ...... . Lampiran : ................ (3) .......... .. Hal : Permohonan Pembayaran Awal atas Sebagian/Seluruh) Utang yang mendapatkan Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai)

Yth. Kepala ............ (4) .......... .. .............................. (5) ........... .

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................. (6) ......................... .. Jabatan : .... : ............................ (7) .......................... . Nama Perusahaan : ................................. (8) .......................... . Alamat Perusahaan : ................................. (9) .......................... .

NPWP : ................................. (10) ......................... .

dengan irii mengajukan permohonan untuk dapat melakukan Pembayaran Awal atas sebagian/ seluruh) Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan clan Cukai) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran Utang Kepabeanan dan Cukai*) Nomor .... (11) ..... tanggal ...... (12) ... , dengan rincian sebagai berikut: Rencana nilai pembayaran : Rp ............... (13) .................. . Rencana waktu pembayaran : .................... (14) ................. .. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

.......... (15) ......... .

*) coret yang tidak perlu

r p

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan diajukan. Nomor (3) diisi jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (4) diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (5) diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (6) diisi nama Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi jabatan Pihak Yang Terutang. Nomor (8) diisi nama Pihak Yang Terutang. Nomor (9) diisi alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (10) diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang. Nomor (11) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai. Nomor (12) diisi tanggal Keputusan Direktur ~enderal mengenai_ persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai. Nomor (13) diisi nilai Pembayaran Awal. Nomor (14) diisi waktu Pembayaran Awal. Nomor (15) diisi tanda tangan dan namajelas Pihak Yang Terutang.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN AWAL UTANG

YANG MENDAPAT PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI

BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.............................. (1) ............................. . ······························(2) ............................. .

Nomor : ··········(3) ......... . ........ (4) .......... . Sifat : Segera Hal : ·················(5) .............. .

Yth ........... (6) ........ .

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (7)..... tanggal ..... (8)..... hal ..... (9) ..... , bersama ini disampaikan bahwa permohonan Pembayaran Awal atas sebagian/seluruh) Utang yang mendapatkan Penundaan/Pengangsuran) yang Saudara ajukan dapat disetujui. Untuk itu Saudara dapat segera melakukan Pembayaran Awal Utang dimaksud paling lambat tanggal ..... (10) .... , dengan rincian sebagai berikut: Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai : Rp ........... (11) ......... . Sanksi Administrasi : Rp ........... (12) ......... . Bunga : Rp ........... (13) ......... . Jumlah : Rp ........... (14) ......... . Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala ........ (1) ..... .

············(15) ........... .

*) caret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (2) diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan. Nomor (3) diisi nomor surat persetujuan Pembayaran Awal. Nomor (4) diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan Pembayaran Awal. Nomor (5) diisi perihal surat persetujuan Pembayaran Awal. Nomor (6) diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi nomor surat permohonan. Nomor (8) diisi tanggal surat permohonan. Nomor (9) diisi perihal dari surat permohonan. Nomor (10) diisi batas waktu paling lambat untuk pelunasan Utang. Nomor (11) diisi jumlah besaran bea masuk, bea keluar, atau cukai yang yang harus dibayar. Nomor (12) diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang harus dibayar. Nomor (13) diisi jumlah bunga Penundaan atau Pengangsuran yang harus dibayar. Nomor (14) diisi jumlah Utang yang harus dibayar. Nomor (15) diisi nama pejabat yang menandatangani.

H. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN

PEMBAYARAN AWAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.............................. (1) ............................. . .............................. (2) ............................. .

Nomor : ··········(3) ......... . ........ (4) .......... . Sifat : Segera Hal : ·················(5) .............. .

Yth ........... (6) ........ .

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (7)..... tanggal ..... (8)..... hal ..... (9) ..... , bersama ini disampaikan bahwa permohonan Pembayaran Awal atas sebagian/seluruh) Utang yang mendapatkan Penundaan/Pengangsuran) yang Saudara ajukan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan:

• . ............ (10) ................... .
• . ............ (10) ................... . Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala ........ (1) ..... .

···················(11) ................. .

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan. Nomor (2) diisi alamat Kantor Bea da.n Cukai tempat pengaJuan permohonan. Nomor (3) diisi nomor surat penolakan Pembayaran Awal. Nomor (4) diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan Pembayaran Awal. Nomor (5) diisi perihal surat penolakan Pembayaran Awal. Nomor (6) diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang. Nomor (7) diisi nomor surat permohonan Pembayaran Awal. Nomor (8) diisi tanggal surat permohonan Pembayaran Awal. Nomor (9) diisi perihal dari surat permohonan Pembayaran Awal. Nomor (10) diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan. Nomor (11) diisi nama pejabat yang menandatangani.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI

PERUBAHAN SKEMA PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN

1. ATAS PERMOHONAN AWAL

KEMENTERJAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ

NOMOR ........ (1) ....... ..

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ

NOMOR ..... (2) ..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA ........... (3) ......... .

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ,

Menimbang a. bahwa terhadap ..... (3) ..... telah diberikan persetujuan Penundaan. Utang Kepabeanan atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor ...... (4) ...... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... ;

• bahwa sesuai dengan surat persetujuan Pembayaran Awal Nomor ... (5) ... , ..... (3) ..... telah melakukan Pembayaran Awal sebesar Rp ... (6) ... (........ ) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor ... (7) ... ;
• bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali skema Penundaan Utang Kepabeanan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... perlu diubah;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... ; Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (8) ...... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTU~AN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DJREKTUR JENDERAL BEA DAN

CUKAJ NOMOR ..... (2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA ........... (3) ......... .

KESATU Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KESATU : Kepada ...... (3) ...... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp ..... (9)..... (..... (10) ..... ) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu ..... (11)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal .......... (12) ......... . KEDUA Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
• Direktur ...... (13) ...... ;
• . ..... (14) ...... ; dan
• Yang bersangkutan untuk diketahui dan diiridahkan.

Ditetapkan di ........ (15) ....... . pada tanggal ......... (16) ....... .

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........... (17) ...... ,

···················(18) .................... .

*) caret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan. Nomor (2) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan. Nomor (3) diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan. Nomor (4) diisi nomor dan tanggal surat penetapan, Keputusan Direktur. Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan. Nomor (5) diisi nomqr dan tanggal surat persetujuan Pembayaran Awal. Nomor (6) diisi jumlah Pembayaran Awal dalam mata uang Rupiah (dalam angka dan huruf). Nomor (7) diisi nomor dan tanggal nomor transaksi penerimaan negara. Nomor (8) diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Nomor (9) diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam angka. Nomor (10) diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam huruf. Nomor (11) diisi jangka waktu pemberian Penundaan Utang Kepabeanan. Nomor (12) diisi tanggaljatuh tempo Penundaan Utang Kepabeanan. Nomor (13) diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. Nomor (14) diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur. Nomor (15) diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan ditetapkan. Nomor (16) diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan. Nomor (17) diisi Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan. Nomor (18) diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.

2. ATAS KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ........ (1) ....... ..

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ..... (2) ..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA ........... (3) ......... .

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang a. bahwa terhadap ..... (3) ..... telah diberikan persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atas surat penetapan/Keputusan Direktur. Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor ...... (4) ...... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... ;

• bahwa ..... (3)..... telah memperoleh persetujuan pengembalian dengan memperhitungkan pengembalian untuk pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (5) ...... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada ........... (3) ......... ;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... ; Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (6)...... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (7) ...... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN

CUKAI NOMOR ..... (2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA ........... (3) ......... .

KESATU Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: • KESATU : Kepada ...... (3) ...... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp ..... (8)..... (..... (9) ..... ) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu ..... (10)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal .......... (11) ......... . KEDUA Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
• Direktur ...... (12) ..... .
• . ..... (13) ..... .
• Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di ........ (14) ....... . pada tanggal ......... ( 15) ....... .

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........... (16) ...... ,

·············· ..... (17) .................... .

*) caret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi no:µior Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan. Nomor (2) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan. Nomor (3) diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan. Nomor (4) diisi nomor dan tanggal surat penetapan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan. Nomor (5) diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Nomor (6) diisi nomor Peraturan Menteri tentang Pengembalian Penerimaan Negara Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai. Nomor (7) diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Nomor (8) diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga. 2% (dua persen) perbulan dalam angka. Nomor (9) diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf. Nomor (10) diisi jangka waktu Penundaan pembayaran. Nomor (11) diisi tanggal jatuh tempo Penundaan. Nomor (12) diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. Nomor (13) diisi Direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur. Nomor (14) diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pembayaran ditetapkan. Nomor (15) diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan. Nomor (16) diisi Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan. Nomor (17) diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI

PERUBAHAN SKEMA PENGANGSURAN UTANG

1. ATAS PERMOHONAN PIHAK YANG TERUTANG

KEMEl\fTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ...... (1) ......... .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ..... (2) .... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN

UTANG KEPABEANAN/CUKAl *) KEPADA ........... (3) ......... .

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang a. bahwa ..... (3)..... telah diberikan persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai) atas surat penetapan/keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak) Nomor ...... (4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan/Cukai*) Kepada .......... (3).;

• bahwa sesuai dengan surat persetujuan Pembayaran Awal Nomor ..... (5), ..... (3).... telah melakukan Pembayaran Awal sebesar Rp ... (6) ... (...... ) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor . ..... (7) ..... ;
• bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali skema Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*), Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3).......... perlu diubah;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2) ..... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/ Cukai *) Kepada .......... (3) ...... ;

Mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (8) .... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN

CUKAI NOMOR ..... (2) ..... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN

UTANG KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA ........... (3) ........ ..

KESATU Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada .......... (3) .......... diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan direktur Jenderal ini. KEDUA Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur ..... (9) .....
3. .. ..... (10) ..... ..
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di ........ (11) ...... . pada tanggal ......... (12) ...... .

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........ (13) ....... ,

.................... (14) .................... .

*) caret yang tidak perlu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ...... (1) ......... .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BEA DAN CUKAI NOMOR ..... (2)..... TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG

KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA ........... (3) ......... .

SKEMA PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

BUNGA (2% X JUMLAH BUNGA (2% X SISA UTANG YANG TELAH TANGGAL JATUH JUMLAH UTANG) ANGSURAN BEAMASUK BEAKELUAR CUKAI SANKS! LEWAT JATUH TEMPO) TOTAL TEMPO

KE ADMINISTRASI

1. ... (15) ... ... (16) .. ... (17) ... ... (18) .. ... (19) ... . .. (20) ... ... (21) ... ... (22) .. . .. (23) ..
2. 3 . ...
3. Jumlah ... ... ... ... ... ... ... ...

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA ........ (13) ....... ,

.................... (14) .................... .

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal tentang. Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/ Cukai. Nomor (2) diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubaha:µ. Nomor (3) diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran. Nomor (4) diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Pengangsuran. Nomor (5) diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pembayaran Awal. Nomor (6) diisi jumlah Pembayaran Awal dalam Rupiah (angka dan huruf). Nomor (7) diisi nomor dan tanggal nomor transaksi penerimaan negara. Nomor (8) diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Nomor (9) diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. Nomor (10) diisi Kepala Kantor Wilayah atau Direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Nomor (11) diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan pembayaran ditetapkan. Nomor (12) diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan. Nomor (13) diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang. Nomor (14) diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang. Nomor (15) diisi urutan angsuran. Nomor (16) diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (17) diisi jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (18) diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (19) diisi jumlah be saran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi 2% (dua persen) dikali jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran. Nomor (20) diisi besaran bunga yang timbul atas Utang yang telah jatuh tempo, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah jatuh tempo. Nomor (21) diisi besaran bunga, dihitung dengan formula: 2% (dua persen) x sisa jumlah Utang. Nomor (22) diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga. Nomor (23) diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

2. ATAS KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR ...... (1) ......... .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ

NOMOR ..... (2) ..... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN

UTANG KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA ........... (3) ......... .

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang a. bahwa terhadap ..... (3) ..... telah diberikan persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai) atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak) Nomor ...... (4) ...... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2)..... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*) Kepada .......... (3) ....... ;

• bahwa ..... (3)..... telah memperoleh persetujuan pengembalian dengan memperhitungkan pengembalian untuk pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (5)...... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada ............. (3) ........... .
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (2).... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*)· Kepada .......... (3) ........ ;

Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... (6) ...... tent