Peraturan Menteri Nomor 12-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIRYANG BERASAL DARI PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang berasal dari penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

2. Penghematan Penggunaan Air adalah penggunaan air secara efektif dan efisien tanpa mengurangi hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

5. Penggunaan Air Rata-rata adalah rata-rata penggunaan air 6 (enam) bulan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini.

6. Audit Air adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa penggunaan air dalam periode tertentu dengan melakukan perbandingan antara penggunaan air rata-rata dengan hasil temuan penggunaan air pada periode tertentu yang menggambarkan signifikansi hubungan antara kondisi peralatan sanitari dan penggunaan air.

7. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

8. Bangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bangunan Gedung BUMN dan BUMD adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD, termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya.

9. Tim Nasional Penghematan Energi dan Air yang selanjutnya disebut Tim Nasional adalah kelompok tugas yang dibentuk oleh PRESIDEN untuk merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program penghematan energi dan air.

10. Gugus Tugas adalah kelompok tugas yang dibentuk di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

11. Pengelola bangunan gedung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah unit kerja pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang mempunyai kewenangan untuk mengelola bangunan gedung yang digunakan.

12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam melaksanakan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara sistem penyediaan air minum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan penghematan air yang berasal dari penyelenggara sistem penyediaan air minum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Ruang lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi: a. pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; b. pembinaan dan pengawasan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan d. tanggung jawab dan wewenang.

Pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,terdiri atas persiapan, pelaksanaan audit air dan penyusunan rekomendasi hasil audit air, dan implementasi rekomendasi hasil audit air.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Persiapan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyiapan data penggunaan air rata-rata berdasarkan rekening air dari Penyelenggara yang dihitung selama 6 (enam) bulan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Target penghematan dihitung dari penggunaan air rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi 10% (sepuluh persen).

(1) Penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM dengan target penghematan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib dilakukan pada bangunan gedung Negara, BUMN, dan BUMD. (2) Pelaksanaan audit air wajib dilaksanakan apabila penggunaan air rata-rata 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini masih lebih besar dari target penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan audit air wajib dilaksanakan kembali apabila rata-rata penggunaan air selama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penghematan penggunaan air masih lebih besar dari target penghematan.

(1) Pelaksanaan audit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pengumpulan data sebagai berikut: a. jumlah, jenis, dan kondisi semua peralatan sanitari yang digunakan di bangunan gedung; dan b. frekuensi pemeliharaanperalatan sanitari. (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu tabel isian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tabel isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan dalam format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Audit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menghasilkan temuan yang kemudian dibuat rekomendasi hasil audit air. (2) Rekomendasi hasil audit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan air. (3) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu tabel isian. (4) Tabel isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijelaskan dalam format laporan sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rekomendasi hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun berdasarkan prioritas, waktu pelaksanaan, besaran biaya, sumber pendanaan, dan penanggungjawab pelaksanaan rekomendasi hasil audit air. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. upaya perubahan perilaku pengguna air di bangunan gedung negara, BUMN, dan BUMD; dan b. perawatan dan perbaikan peralatan sanitari.

Rekomendasi upaya perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan air, antara lain: a. sosialisasi penghematan air yang berasal dari penyelenggara SPAM dan penggunaan teknologi yang dapat menghemat air; b. kampanye hemat air yang berasal dari penyelenggara SPAM; c. pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Pengelola Bangunan Gedung negara; dan/atau d. penunjukan duta penghematan di setiap Instansi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perawatan dan perbaikan peralatan sanitari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat meliputi: a. perbaikan atau penggantian keran air atau pancuran/shower yang bocor; b. perbaikan atau penggantian pipa dan sambungan pipa yang bocor; c. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air; dan/atau d. perawatan peralatan sanitari secara berkala.

(1) Implementasi rekomendasi hasil audit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh masing-masing Pengelola Bangunan Gedung Negara, BUMN, dan BUMD. (2) Implementasi rekomendasi hasil audit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai target penghematan.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya melakukan pembinaan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada: a. Gugus Tugas Kementerian/Lembaga; b. Gugus Tugas Provinsi; c. Gugus Tugas Kabupaten/Kota; dan d. Pengelola Gedung. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Tata cara pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; b. Tata cara penghitungan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM pada bangunan gedung negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Gugus Tugas melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Pengelola bangunan gedung. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Nasional dan Gugus Tugas. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan berkala dari masing-masing Pengelola Bangunan Gedung kepada Gugus Tugas.

(1) Gugus Tugas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri selaku anggota Tim Nasional melalui Direktur Jenderal Cipta Karya. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Bangunan Gedung. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penggunaan air rata-rata; dan b. upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tanggung jawab dan wewenang Menteri selaku anggota Tim Nasional meliputi: a. Melakukan pembinaan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD;dan b. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM.

Tanggung jawab dan wewenang Gugus Tugas Kementerian/Lembaga meliputi: a. Melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan kementerian/lembaga dan BUMN; b. Menyusun laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Tim Nasional; dan d. Menyampaikan

laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada pengelola bangunan gedung di bawah kewenangannya sebagai bahan evaluasi.

Tanggung jawab dan wewenang Gugus Tugas Provinsi meliputi: a. Melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan pemerintah provinsi dan BUMD provinsi; b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap gugus tugas kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Menyusun laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Tim Nasional; dan e. Menyampaikan

laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada pengelola bangunan gedung di wilayah kewenangannya dan gugus tugas kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi.

Tanggung jawab dan wewenang Gugus Tugas Kabupaten/Kota meliputi: a. Melakukan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan BUMD Kabupaten/Kota; b. Menyusun laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM; c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM kepada Gugus Tugas Provinsi; dan d. Menyampaikan

laporan pelaksanaan penghematan penggunaan airyang berasal dari penyelenggara SPAM kepada pengelola bangunan gedung di wilayahnya sebagai bahan evaluasi.

Tanggung jawab dan wewenang Pengelola Bangunan Gedung meliputi: a. Menyampaikan data penggunaan air 6 (enam) bulan sebelum dan 6 (enam) bulan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri ini kepada gugus tugas; b. Menyampaikan data kondisi sarana dan prasarana peralatan sanitari kepada gugus tugas; c. Mengimplementasikan hasil rekomendasi audit air; d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil implementasi rekomendasi audit air kepada Gugus Tugas; e. Memantau penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM pada bangunan gedung yang dikelola; f. Melaporkan hasil pemantauan kepada Gugus Tugas sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali; dan g. Melaksanakan hasil evaluasi rekomendasi penghematan air yang berasal dari penyelenggara SPAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2013 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan diJakarta pada tanggal 21 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id