Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Diplomat adalah pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik INDONESIA.

2. Kode Etik Diplomat adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak bagi Diplomat saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri.

3. Dewan Kehormatan Profesi Diplomat adalah tim yang bertugas memeriksa dugaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Diplomat dan membuat rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik Diplomat.

4. Pelanggaran Kode Etik Diplomat adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Diplomat yang bertentangan dengan Kode Etik Diplomat.

5. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

6. Negara/Wilayah Akreditasi adalah negara/wilayah tugas Perwakilan.

7. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

(1) Kode Etik Diplomat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman aturan etika bagi Diplomat dalam bersikap, berperilaku dan bertindak saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan. (2) Kode Etik Diplomat bertujuan agar Diplomat selalu: a. melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; b. menjunjung, menjaga dan memelihara martabat profesi Diplomat; c. meningkatkan pengabdian dan mutu profesi Diplomat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik INDONESIA pada tingkat internasional; d. menghormati dan mematuhi norma dan kebiasaan internasional terkait hubungan antar bangsa dan negara; dan e. memelihara dan meningkatkan solidaritas dan soliditas jiwa korsa sesama Diplomat.

Setiap Diplomat wajib menjunjung tinggi tata nilai dan budaya kerja meliputi: a. nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. profesionalisme dengan memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara proaktif, kreatif dan inovatif yang berdasarkan atas pengetahuan yang luas, keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman budaya asing; c. kemitraan yang mengedepankan koordinasi intra- kementerian, antar lembaga pemerintah dan non- pemerintah; d. disiplin, dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara, pemerintah, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku; e. integritas yang diwujudkan dalam kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam prinsip; f. pelayanan publik yang ditujukan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan negara, warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA; g. transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya; h. keahlian dalam keterampilan berdiplomasi dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peran penting INDONESIA dalam hubungan internasional; dan i. prioritas pada azas manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan dan hasilnya untuk memberikan sumbangan maksimal bagi kepentingan nasional.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kehidupan bermasyarakat, setiap Diplomat wajib bersikap, bertindak dan berperilaku berdasarkan pada: a. etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan; b. etika dalam berorganisasi; c. etika dalam bermasyarakat;

d. etika dalam melakukan pelayanan publik; dan e. etika kepribadian Diplomat.

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan Pemerintahan meliputi: a. memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; b. menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga harkat dan martabat bangsa, negara, dan pemerintah INDONESIA; c. menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah, wibawa bangsa, citra bangsa dan keutuhan Negara Republik INDONESIA; d. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. menjaga kerahasiaan negara, informasi atau kebijakan pemerintah; f. menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. menghindari perilaku diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan, latar belakang sosial dan gender.

Etika dalam berorganisasi meliputi: a. melaksanakan tugas dengan profesional, tanggap, jujur, cermat, objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, disiplin dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tidak bertentangan dengan norma hukum; c. wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan atau pejabat yang berwenang;

d. memelihara dan menggunakan anggaran dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; e. melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan sasaran kerja organisasi; f. melaksanakan tugas yang berorientasi pada misi dan hasil kerja; g. mengedepankan kerja sama dan tata kerja secara koordinatif, harmonis dan antisipatif dengan rekan kerja guna pencapaian tujuan organisasi; h. memelihara dan peduli pada suasana lingkungan kerja yang kondusif atas dasar prinsip saling menghargai dan menghormati; i. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Diplomat; j. mengupayakan keselamatan sesama Diplomat dan barang milik negara dalam keadaan darurat; k. wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat apabila akan menerima tanda penghargaan dari Negara/Wilayah Akreditasi atau menghadiri acara resmi yang diselenggarakan oleh entitas asing yang tidak diakui pemerintah INDONESIA; l. menghindari penyalahgunaan hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara/Wilayah Akreditasi; m. menghindari penyalahgunaan informasi negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri, orang lain atau golongan tertentu; n. menghindari penolakan tugas dan/atau penugasan yang sah tanpa alasan; o. menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; p. menghindari keikutsertaan dalam pembentukan, registrasi atau pengelolaan perusahaan nasional, perusahaan asing dan organisasi asing yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan; dan

q. menghindari memberikan pernyataan atau ikut dalam kegiatan yang dapat mengganggu hubungan antar negara.

Etika dalam bermasyarakat meliputi: a. mengedepankan pola hidup sehat dan sederhana; b. saling menghormati dan bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam hubungan dengan masyarakat luas; c. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat INDONESIA di Negara/Wilayah Akreditasi; d. menjaga keharmonisan masyarakat warga negara INDONESIA dan warga setempat yang bersimpati kepada INDONESIA di Negara/Wilayah Akreditasi; e. memiliki kepekaan sosial dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat; f. saling menghormati perbedaan dalam agama/kepercayaan, keturunan suku dan status sosial, dan g. menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Diplomat.

Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi: a. memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, adil dan tidak diskriminatif; b. memberikan informasi secara benar terkait pelayanan publik kepada pihak yang membutuhkan; c. terbuka terhadap partisipasi, dukungan, dan pengawasan publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; d. menciptakan suasana Perwakilan yang kondusif dalam memberikan pelayanan publik bagi warga negara INDONESIA di Negara/Wilayah akreditasi;

e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; f. menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan g. menghindari kegiatan pelayanan yang menguntungkan pribadi dalam bentuk apapun.

Etika kepribadian Diplomat meliputi: a. menjaga perilaku dan tutur kata yang baik, sopan dan santun dengan sesama Diplomat dan rekan kerja; b. berpenampilan rapi dan sopan; c. memahami dan melaksanakan aturan keprotokolan negara; d. memahami dan menghormati etika dan budaya Negara/Wilayah Akreditasi; e. menghargai perbedaan pendapat; f. menjunjung tinggi solidaritas sesama Diplomat; g. mampu beradaptasi terhadap kondisi, situasi dan lingkungan yang berbeda; h. menghindari penggunaan kantong diplomatik untuk kepentingan pribadi; i. menghindari keterlibatan dalam politik praktis atau memberikan opini di Negara/Wilayah Akreditasi tanpa persetujuan Kepala Perwakilan dan/atau Kementerian Luar Negeri; j. menghindari tindakan asusila; k. menghindari penggunaan media sosial yang dapat merugikan bangsa dan negara INDONESIA, hubungan dengan Negara/Wilayah Akreditasi, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan dan profesi Diplomat; dan l. menghormati dan taat terhadap hukum Negara/Wilayah Akreditasi.

(1) Diplomat yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pelanggaran Kode Etik Diplomat yang dilanggar oleh Diplomat yang bersangkutan.

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertutup atau terbuka. (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, atasan langsung dan Diplomat yang bersangkutan. (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya. (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Diplomat yang bersangkutan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan jenis sanksi moral yang diterimanya.

(1) Diplomat yang dilaporkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat setelah diperiksa oleh Dewan Kehormatan

Profesi Diplomat ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin Diplomat, direkomendasikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk agar kasusnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Profesi Diplomat.

(1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Diplomat dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu, atau dugaan peristiwa pelanggaran kode etik. (2) Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani sumber daya manusia. (3) Laporan atau pengaduan harus didukung dengan alat bukti yang diperlukan. (4) Laporan atau pengaduan diproses paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan atau pengaduan diterima oleh unit kerja yang menangani sumber daya manusia. (5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan, pengaduan atau peristiwa termasuk dalam kategori Pelanggaran Kode Etik Diplomat, maka unit kerja yang menangani sumber daya manusia mengirimkan berkas laporan atau pengaduan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (6) Berkas laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

(7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN pembentukan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kehormatan Profesi Diplomat dan unit kerja yang menangani sumber daya manusia berpegang pada prinsip praduga tak bersalah.

(1) Untuk menegakkan Kode Etik Diplomat, dibentuk Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. (2) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat ditetapkan dengan keputusan Menteri. (3) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

(1) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang wakil dari asosiasi profesi diplomat dalam hal asosiasi tersebut telah terbentuk. (2) Dalam hal anggota Dewan Kehormatan Profesi Diplomat lebih dari 5 (lima) orang, jumlahnya harus ganjil. (3) Dalam rangka menjaga objektivitas pemeriksaan maka Dewan Kehormatan Profesi Diplomat tidak dapat beranggotakan rekan dari satuan kerja atau Perwakilan dari Diplomat yang diperiksa atau diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat. (4) Gelar diplomatik dari anggota Dewan Kehormatan Profesi Diplomat harus lebih tinggi dari gelar Diplomat yang

diperiksa atau diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat. (5) Dalam hal Diplomat yang diperiksa atau diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat bergelar diplomatik Duta Besar, harus dibentuk Dewan Kehormatan Profesi Diplomat yang beranggotakan Duta Besar.

Dewan Kehormatan Profesi Diplomat bertugas: a. menjaga perilaku dan tutur kata yang baik, sopan dan santun dengan sesama Diplomat dan rekan kerja; b. mengambil keputusan terhadap Diplomat yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat setelah mempertimbangkan saksi, barang bukti lain, dan keterangan mengenai dugaan peristiwa pelanggaran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat; dan c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(1) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Diplomat yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat. (2) Diplomat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik di dalam negeri diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan pemanggilan secara tertulis untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. (3) Dalam hal Diplomat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik di dalam negeri tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Dewan Kehormatan Profesi Diplomat melakukan pemanggilan kedua secara tertulis pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (4) Diplomat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik di luar negeri diberi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan pemanggilan secara tertulis untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. (5) Dalam hal Diplomat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik di luar negeri tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Kehormatan Profesi Diplomat melakukan pemanggilan kedua secara tertulis pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (6) Dalam hal Diplomat tidak memenuhi pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5), Dewan Kehormatan Profesi Diplomat dapat memeriksa pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. (7) Dalam hal Diplomat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik di luar negeri memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat, biaya perjalanannya dibebankan pada Dinas. (8) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat dapat memeriksa diplomat lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan patut diduga turut melakukan pelanggaran kode etik.

(1) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat mengambil keputusan setelah:

a. memeriksa surat pengaduan dan/atau berkas laporan; b. memeriksa saksi dan/atau mendapatkan keterangan saksi ahli dan keterangan lainnya jika diperlukan; c. memeriksa barang bukti; dan d. memberi kesempatan membela diri kepada Diplomat yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik. (2) Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat diambil secara musyawarah mufakat. (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Diplomat wajib mengambil keputusan. (5) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat harus membuat keputusan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Dewan Kehormatan Profesi Diplomat dibentuk. (6) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dapat MEMUTUSKAN secara in absentia.

(1) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat wajib menyampaikan rekomendasi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi dan rehabilitasi kepada Diplomat yang bersangkutan. (2) Rekomendasi hasil sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. (3) Berita acara hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat harus ditembuskan kepada Diplomat yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil sidang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Profesi Diplomat.

(4) Keputusan hasil sidang Dewan Kehormatan Profesi Diplomat dapat dijadikan rujukan bagi Pelanggaran Kode Etik Diplomat yang sejenis.

(1) Diplomat yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Diplomat wajib direhabilitasi nama baiknya. (2) Dewan Kehormatan Profesi Diplomat mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan rehabilitasi nama baik yang bersangkutan. (3) Atas usulan Dewan Kehormatan Profesi Diplomat, Menteri mengeluarkan keputusan rehabilitasi nama baik yang diumumkan secara terbuka di Kementerian Luar Negeri dan salinan keputusan diberikan kepada yang bersangkutan.

(1) Kode Etik Diplomat berlaku juga bagi pejabat nonkarir dengan status diplomatik tituler yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh Menteri selama bertugas di Perwakilan untuk jangka waktu tertentu. (2) Pejabat nonkarir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditugaskan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian dan diangkat oleh Menteri. (3) Pemeriksaan terhadap pejabat nonkarir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Diplomat di Perwakilan, dilaporkan secara tertulis oleh Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian/Lembaga asal pejabat yang bersangkutan guna menjalani pemeriksaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2016

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA