Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang PRANGKO

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.

2. Penerbitan Prangko adalah semua proses yang berhubungan dengan pencetakan sampai dengan peredaran prangko.

3. Prangko Definitif adalah prangko yang dapat dicetak ulang.

4. Prangko Non-Definitif adalah prangko yang tidak dapat dicetak ulang.

5. Prangko Istimewa adalah prangko yang diterbitkan untuk menarik perhatian khusus masyarakat atau sebagai penghargaan atas sesuatu hal, keadaan, atau seseorang yang dianggap istimewa.

6. Prangko Peringatan adalah prangko yang diterbitkan untuk memperingati sesuatu peristiwa atau peringatan.

7. Prangko Amal adalah prangko yang diterbitkan untuk menghimpun dana masyarakat guna kepentingan kemanusiaan dengan mencantumkan harga tambahan tertentu.

8. Prangko Identitas Milik Anda yang selanjutnya disebut PRISMA adalah Prangko yang bertuliskan Prisma dan menyediakan bidang kosong untuk memuat foto dan/atau gambar.

9. Penyelenggara Pos Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan pos.

10. Tema Prangko adalah pesan umum yang menjadi dasar penerbitan prangko.

11. Seri Prangko adalah pesan khusus berupa nama, sebutan, atau judul penerbitan prangko.

12. Desain Prangko adalah semua bentuk desain visual yang dirancang secara khusus untuk pembuatan acuan cetak prangko.

13. Reproduksi Prangko adalah penggandaan prangko dengan teknik cetak, fotografi, elektronika, fotokopi, cetak komputer, dan rotogravure.

14. Benda Pos Berteraan Prangko (Postal Stationery) adalah kartu pos, warkatpos, dan amplop, yang pada bagian depannya dicetak teraan prangko yang dimaksudkan sebagai pelunasan porto.

15. Cetak Tindih adalah tulisan atau gambar tambahan yang dicetak pada prangko, carik kenangan atau benda pos bercetakan prangko.

16. Carik Kenangan (Souvenir Sheet) dan/atau Minisheet adalah sehelai kertas atau media lain, yang di dalamnya tercetak satu prangko atau lebih yang desainnya sesuai dengan seri prangko yang diterbitkan.

17. Carik Kenangan Pameran adalah sehelai kertas atau media lain, yang didalamnya tercetak satu prangko atau lebih untuk keperluan pameran filateli yang desainnya tidak harus sesuai dengan seri prangko yang sudah diterbitkan.

18. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Percetakan Sekuriti adalah badan usaha percetakan yang telah memiliki ijin operasi pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan terdiri dari unsur-unsur instansi/lembaga atau perorangan yang dianggap ahli dalam bidangnya dan bertugas memberikan pertimbangan mengenai prangko.

21. Penerbitan Prangko Bersama (Joint Issue of Stamp) adalah penerbitan prangko antara INDONESIA dan satu atau lebih negara lain yang dilaksanakan pada tanggal yang sama di masing-masing negara dengan tema yang sama.

22. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

(1) Jenis prangko terdiri dari Prangko Definitif dan Prangko Non-Definitif.

(2) Prangko Non-Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Prangko Istimewa; b. Prangko Peringatan; c. Prangko Amal; dan d. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA).

(1) Penerbitan prangko dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam melaksanakan penerbitan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan kepada Penyelenggara Pos Milik Negara.

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN program penerbitan prangko untuk masa 1 (satu) tahun takwim berdasarkan usulan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko. (2) Program Penerbitan Prangko ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya. (3) Penerbitan prangko untuk 1 (satu) tahun takwim sebanyak- banyaknya: a. Prangko Definitif, 1 (satu) seri; b. Prangko Non-Definitif, 15 (lima belas) seri; (4) Prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya prangko yang dikemas secara khusus, antara lain terdiri dari: a. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA) b. Carik Kenangan/minisheet 7 (tujuh) seri; c. Carik Kenangan Pameran 5 (lima) seri; (5) Penerbitan prangko dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Penerbitan prangko peringatan dapat dilaksanakan berdasarkan adanya permohonan penerbitan dan merupakan peringatan berkelipatan 25 (dua puluh lima) tahun.

Penerbitan benda pos berteraan prangko dan/atau benda filateli selain prangko dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

Masa jual dan masa laku Prangko Definitif dan Prangko Non-Definitif tidak dibatasi selama prangko dalam keadaan layak pakai.

Tema, seri dan desain prangko harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia/Universal Postal Union (UPU).

(1) Desain dan cetak coba harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. dengan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko. (2) Desain dan cetak coba yang telah disetujui merupakan dokumen negara yang disimpan pada lembaga arsip negara.

Gambar orang yang dapat ditampilkan dalam prangko sebagai berikut: a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Kepala Negara dan Ibu Negara; c. Kepala Negara/Pemerintahan asing; d. Pahlawan Nasional; e. Tokoh nasional dan/atau internasional yang telah wafat dan telah ditetapkan sebagai tokoh atau diakui ketokohannya oleh masyarakat nasional maupun internasional; atau f. Tokoh nasional dan/atau internasional (ilmuwan, olah ragawan, seniman, dan lainnya) yang masih hidup yang telah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara apabila pemerintah menilai perlu dan patut ditampilkan pada prangko.

Pencetakan prangko dilaksanakan oleh Percetakan Sekuriti.

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN cetak tindih prangko. (2) Cetak tindih dilakukan:

a. untuk mengganti nilai nominal prangko; b. untuk memperingati suatu kegiatan tertentu dan/atau pameran. (3) Direktur Jenderal menugaskan Penyelenggara Pos Milik Negara untuk melaksanakan cetak tindih.

(1) Peredaran prangko dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara. (2) Ketentuan teknis mengenai peredaran prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

Peluncuran prangko, sampul peringatan dan benda filateli lainnya yang terkait dengan kenegaraan dan/atau hubungan antar negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Tata Cara Peluncuran dan Penerbitan Prangko ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk mempererat dan/ atau meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral, Menteri dapat melaksanakan penerbitan prangko bersama (Joint Issue of Stamp). (2) Penerbitan prangko bersama dapat dilakukan apabila telah disepakati dengan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antar administrasi pos. (3) Nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kesepakatan tentang: a. Tema; b. desain; dan c. tanggal terbit.

Penerbitan prangko bersama hanya dapat dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik INDONESIA.

Permohonan penerbitan diajukan oleh instansi pemerintah, negara asing, organisasi nasional dan internasional, badan usaha dan perorangan.

(1) Permohonan penerbitan diajukan kepada Direktur Jenderal yang berisikan: a. latar belakang/alasan permohonan penerbitan, rencana tanggal terbit dan acara peluncuran; b. rekomendasi/persetujuan instansi terkait seperti badan/lembaga- lembaga yang logo/lambang/simbolnya dicantumkan; dan c. persetujuan dari pihak keluarga/ahli waris untuk tokoh nasional/internasional. (2) Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sepenuhnya menjadi wewenang Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan: a. rencana jumlah maksimum prangko yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); b. kelipatan tahun peringatan suatu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Biaya yang ditimbulkan terkait dengan persiapan permohonan penerbitan prangko dibebankan kepada pemohon.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko dapat membatalkan peredaran prangko. (2) Pembatalan dilakukan berdasarkan adanya kesalahan pada informasi atau keterangan yang terdapat di dalam prangko.

(3) Penarikan prangko dari peredaran sebagai akibat dari pembatalan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara.

Pemusnahan prangko dilakukan terhadap: a. pelat cetak prangko yang tidak dipergunakan lagi; b. semua hasil cetak yang terjadi akibat proses pencetakan prangko yang tidak diserahkan kepada penyelenggara pos milik negara; c. prangko yang ditarik dari peredaran; dan/atau d. prangko yang tidak layak pakai.

(1) Pemusnahan prangko dilakukan melalui tata cara yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos Milik Negara serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Direktur Jenderal dengan pertimbangan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko dapat MENETAPKAN reproduksi prangko.

Reproduksi terhadap prangko untuk keperluan informasi, periklanan, dan tujuan komersial lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ukurannya tidak boleh sama dengan aslinya; dan b. dilengkapi dengan tanda pembatalan berupa coretan pada nilai nominalnya.

(1) Prangko yang diterbitkan harus bebas dari tuntutan atau klaim hak cipta oleh pihak lain. (2) Pemegang hak cipta prangko dan desain yang terkait dengan proses penerbitan prangko adalah Direktur Jenderal.

(1) Pengelolaan hak cipta oleh Penyelenggara Pos Milik Negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan hak cipta diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Proses penerbitan prangko dan benda filateli yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 23/Dirjen/2003 tentang Ketentuan Penerbitan Prangko dan Benda Filateli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN