Peraturan Menteri Nomor pm78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang penerbangan.
3. Pelanggar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan selanjutnya disebut Pelanggar adalah orang perseorangan dan/atau korporasi/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang penerbangan.
4. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk tertulis oleh Inspektur Penerbangan yang berisi hasil

pengawasan berupa pemberitahuan mengenai temuan, rekomendasi dan kesimpulan hasil pengawasan kepada objek pengawasan. 5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 6. Direktorat adalah Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. 7. Kantor Otoritas Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 8. Badan Hukum INDONESIA yang selanjutnya disingkat BHI adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/ atau koperasi. 9. Unit Penyelenggara Bandar Udara yang selanjutnya disingkat UPBU adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 10. Badan Usaha Bandar Udara yang selanjutnya disingkat BUBU adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 11. Badan Usaha Angkutan Udara yang selanjutnya disingkat BUAU adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 12. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara

mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik INDONESIA. 13. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA yang selanjutnya disebut Perum LPPNPI adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di INDONESIA serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 14. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi profesi atau disahkan oleh Menteri. 15. Pemegang Sertifikat Air Operator Certificate (AOC) adalah badan hukum INDONESIA yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga. 16. Pemegang Sertifikat Operating Certificate (OC) adalah orang atau badan hukum INDONESIA

yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 17. Pemegang Sertifikat Approved Maintenance Organization (AMO) adalah badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara. 18. Pemegang Sertifikat Approved Training Organization (ATO) adalah badan hukum INDONESIA yang telah memiliki sertifikat persetujuan pelatihan untuk Personel Pesawat Udara. 19. Operator Penerbangan adalah badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, penyelenggara navigasi penerbangan, penyelenggara diklat di bidang penerbangan, perusahaan angkutan udara asing, penyelenggara pelayanan jasa terkait bandar udara, Regulated Agent dan badan usaha perawatan pesawat udara.

20. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
21. Personel Penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
22. Personel Bandar Udara adalah personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas Bandar udara.
23. Personel Pesawat Udara adalah personel operasi pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat udara, dan personel perawatan pesawat udara.
24. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
25. Personel Navigasi Penerbangan adalah personel pelayanan lalu lintas penerbangan, personel teknik telekomunikasi penerbangan, personel pelayanan informasi aeronautika dan personel perancang prosedur penerbangan.
26. Hari adalah hari kalender.
27. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
29. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
30. Direktur adalah Direktur di bidang Angkutan Udara, Bandar Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
31. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk: a. meningkatkan kesadaran dan ketaatan operator dan personel penerbangan terhadap peraturan perundang- undangan; dan b. menumbuhkan budaya keselamatan penerbangan.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditemukenali berdasarkan: a. hasil pengawasan Inspektur Penerbangan; b. temuan langsung oleh Inspektur Penerbangan pada saat di lokasi; c. hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat; atau d. laporan dari operator atau personel penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran.

Pengawasan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa: a. audit; b. inspeksi;

c. pengamatan (surveillance); d. pemantauan (monitoring); dan e. pengujian (test).

(1) Temuan langsung pada saat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaporkan Inspektur Penerbangan kepada Direktur atau Kepala Kantor dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. (2) Direktur atau Kepala Kantor setelah menerima laporan dari Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Perintah Tugas melalui Pesan Pendek/SMS (Short Message Service) atau bentuk lain yang sejenis untuk dilakukan pemeriksaan. (3) Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Perintah Tugas dan disampaikan pada objek pemeriksaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Pesan Pendek/SMS (Short Message Service) atau bentuk lain yang sejenis diterima oleh Inspektur Penerbangan.

(1) Informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disampaikan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor atau inspektur penerbangan. (2) Pemeriksaan atas informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Penerbangan atas perintah Direktur atau Kepala Kantor yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas.

(1) Operator atau personel penerbangan yang mengetahui atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus menyampaikan laporan

kepada Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor, atau Inspektur Penerbangan. (2) Laporan yang diterima oleh Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Penerbangan atas perintah Direktur atau Kepala Kantor sesuai dengan Surat Perintah Tugas. (3) Laporan yang diterima oleh Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Dalam hal ditemukenali adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur Penerbangan harus menyusun LHP dan dilaporkan kepada Direktur, Kepala Kantor dan Sekretaris Direktorat Jenderal. (2) Setelah menerima LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Direktorat Jenderal bersama Direktur dan/atau Kepala Kantor serta Inspektur Penerbangan melakukan evaluasi dan analisa terkait penegakan hukum. (3) Hasil evaluasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(1) LHP, hasil analisa dan evaluasi atas LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan dokumen yang bersifat rahasia. (2) Dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

(3) Dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), asli disimpan oleh Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan salinannya disimpan oleh Direktorat atau Kantor Otoritas Bandar Udara.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa : a. peringatan; b. pembekuan; c. pencabutan; dan/atau d. denda administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penerbitan surat sanksi administrasi berupa peringatan atau pembekuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, yang bersamaan dengan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan dengan tanggal dan bulan yang sama.

Parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa terkait penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan berdasarkan: a. ancaman terhadap keamanan penerbangan; b. resiko keselamatan penerbangan; c. kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan perundang- undangan;

d. pengulangan terjadinya pelanggaran yang sama; dan/atau e. pelanggaran lebih dari satu.

(1) Berdasarkan evaluasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, hasil pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang terindikasi adanya tindak pidana bidang penerbangan, diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (2) Pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan kewajiban pemenuhan sanksi administratif.

(1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditentukan dalam satuan denda administratif (penalty unit/PU), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Satuan denda administratif (penalty unit/PU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Setiap keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nota tagihan dan berlaku kelipatannya setiap 30 (tiga puluh) hari pada hari berikutnya.

(1) Direktur atau Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pengenaan sanksi denda administratif yang disampaikan kepada pelanggar dan berfungsi sebagai surat tagihan utang Penerimaan Negara Bukan Pajak; (2) Apabila pelanggar tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Direktur atau Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan maksimal 3 (tiga) kali surat tagihan dengan selang waktu 1 (satu) bulan; (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak dilunasi oleh Pelanggar, Menteri akan menyerahkan penagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi administratif tambahan berupa pembekuan atau pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(1) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif Pembekuan yang telah ditetapkan tercantum dalam Peraturan Menteri ini dan Pelanggar tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Sanksi Administratif Pencabutan dapat diberlakukan dengan parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. (2) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan

Pelanggar belum memenuhi kewajiban membayar denda administratif maka Sanksi Administratif Pencabutan dapat diberlakukan dengan parameter pertimbangan, evaluasi dan analisa sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan/atau huruf e.

(1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan usulan keberatan kepada Direktur Jenderal, paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan sanksi administratif. (2) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya usulan keberatan. (3) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final dan binding).

(1) Pelanggar setelah melaksanakan kewajiban atau upaya perbaikan sesuai dengan yang tercantum dalam sanksi peringatan, pembekuan atau denda administratif, harus melaporkan kepada Direktur atau Kepala Kantor dan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan evaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan dasar tindak lanjut pengenaan sanksi.

(1) Pengenaan sanksi administratif yang sudah ditetapkan akan dipublikasikan melalui website Direktorat Jenderal. (2) Informasi pengenaan sanksi administratif yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:

a. pelanggaran; b. jumlah pelanggaran; dan c. identitas pelanggar.

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri.

Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Ketentuan yang mengatur Sanksi Administratif dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Penerbangan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara

Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA