Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Utama Sistem Senjata Pada Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Operasi Militer Selain Perang

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
2. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta

pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional INDONESIA. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Pengawasan adalah proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 7. Pengendalian adalah proses pengendalian atas tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur, serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan. 8. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 9. Rekondisi adalah barang yang sudah rusak atau terpakai lama, lalu mendapatkan perbaikan ringan. 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Penggunaan Alutsista pada penyelengaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang,

dengan tujuan agar Penggunaan Alutsista terselenggara dengan tertib. (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini dibatasi pada Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam dalam rangka Operasi Militer Selain Perang memperhatikan asas pembinaan materiil yang terdiri atas: a. prioritas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk tugas perbantuan, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada; b. keterpaduan, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak sehingga pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi; c. terarah, yaitu diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perbantuan; d. ketelitian, yaitu pengurusan Alutsista dilakukan dengan teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat, tepat dan akurat; e. berkesinambungan/berlanjut, yaitu harus mampu menjamin kelancaran dan kemampuan dukungan materiil secara berlanjut sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal setiap saat; f. keamanan dan keselamatan, yaitu pengguna Alutsista bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan terhadap Alutsista yang menjadi tanggung jawabnya; g. ketepatan, yaitu menjamin ketepatan jenis Alutsista dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas perbantuan; h. keseimbangan dan keserasian, yaitu memperhatikan dari segi Penggunaan, termasuk keseimbangan dan keserasian antara penyediaan dan permintaan; i. penghematan, yaitu memperhatikan skala prioritas sehingga dapat dicegah pemborosan, termasuk

mengusahakan agar usia pakai Alutsista dapat berlangsung lama (lebih panjang); dan j. kekenyalan, yaitu harus dapat memberi ruang gerak secukupnya sehingga memungkinkan penyelarasan terhadap perubahan situasi dan kondisi.

Penggunaan Alutsista pada tugas perbantuan memperhatikan prinsip: a. transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan sifatnya terbuka bagi masyarakat luas; b. akuntabel yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan harus dapat dipertanggungjawabkan; c. efisien dan efektif yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; d. kehati-hatian yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara; dan e. berdaya guna yaitu Penggunaan Alutsista dalam mendukung tugas perbantuan dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, dan berhasil guna.

Alutsista dapat digunakan pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang terdiri atas: a. membantu tugas Pemerintah di daerah antara lain:

1. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

2. penanggulangan masalah sosial;

3. penyediaan sarana dan prasarana umum;

4. penanganan bidang kesehatan;

5. penyelenggaraan pendidikan;

6. pelayanan bidang ketenagakerjaan; dan

7. pengendalian lingkungan hidup. b. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; dan c. membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan (search and rescue).

(1) Alutsista dapat digunakan untuk membantu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain apabila alat peralatan yang dimilikinya tidak tersedia atau tidak memadai dari jumlah dan kemampuannya. (2) Alutsista yang digunakan untuk tugas perbantuan dapat dipersiapkan sebelumnya.

(1) Alutsista yang dapat digunakan untuk mendukung tugas perbantuan yaitu Alutsista yang memiliki kemampuan daya gerak dan/atau daya angkut. (2) Alutsista yang mempunyai kemampuan daya gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara. (3) Alutsista yang mempunyai kemampuan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan angkut dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara.

(1) Permintaan bantuan Penggunaan Alutsista dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Menteri. (2) Permohonan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat: a. Alutsista yang dibutuhkan; b. jangka waktu Penggunaan; dan c. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan Alutsista.

Jangka waktu dan jumlah Penggunaan Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan Alutsista kepada Panglima TNI.

Penggunaan Alutsista dilakukan secara berkesinambungan selama jangka waktu penyelenggaraan tugas perbantuan.

(1) Dalam hal keadaan memaksa yang berhubungan dengan perbantuan dalam penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan dan perbantuan dalam pencarian dan pertolongan kecelakaan (search and rescue) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, Alutsista langsung dapat digunakan untuk mengendalikan keadaan atas sepengetahuan Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan Penggunaan Alutsista kemudian diajukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Dukungan kebutuhan operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan Alutsista dibebankan pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya yang dibantu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemberitahuan berakhirnya jangka waktu Penggunaan Alutsista dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu, disampaikan secara tertulis kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Menteri. (2) Pemberitahuan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kondisi Alutsista yang telah digunakan karena rusak, atau hilang.

Panglima TNI melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut dari: a. berakhirnya jangka waktu Penggunaan Alutsista; dan b. laporan dari Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Instansi lain atas hasil pelaksanaan Penggunaan Alutsista.

Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat ditemukan hal sebagai berikut: a. kerusakan ringan terhadap Alutsista; b. kerusakan berat terhadap Alutsista; dan c. kehilangan terhadap Alutsista;

(1) Dalam hal terdapat kerusakan ringan terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan Rekondisi terhadap Alutsista.

(2) Kebutuhan Rekondisi terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri. (3) Permohonan kebutuhan Rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan kondisi Alutsista atau data tambahan dan/atau konfirmasi/klarifikasi dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu; dan b. hasil verifikasi dan pengecekan fisik oleh tim yang melibatkan unsur Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI dan Angkatan.

(1) Dalam hal terdapat kerusakan berat terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan terhadap Alutsista. (2) Pemusnahan dan Penghapusan terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri. (3) Permohonan Pemusnahan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan kondisi Alutsista atau data tambahan dan/atau konfirmasi/klarifikasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu; dan b. hasil verifikasi dan pengecekan fisik.

(1) Dalam hal terjadi Kehilangan terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, akan dilakukan penggantian terhadap Alutsista. (2) Penggantian Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri.

(3) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan kondisi Alutsista atau data tambahan dan/atau konfirmasi/klarifikasi dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu; dan b. hasil verifikasi dan investigasi.

(1) Wewenang dan tanggung jawab Menteri pada penyelenggaraan Penggunaan Alutsista sebagai berikut: a. merumuskan dan menyusun kebijakan umum tentang Penggunaan Alutsista; b. menentukan kebijakan umum dalam hal Rekondisi, Pemusnahan dan Penghapusan serta penggantian Alutsista; c. melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Alutsista; dan d. mengajukan usulan Rekondisi, Penghapusan, dan penggantian Alutsista kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. (2) Kewenangan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Alutsista pada penyelenggaraan tugas perbantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA