Peraturan Menteri Nomor per-13-men-vii-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

3. Bendahara di lingkungan Departemen yang selanjutnya disebut Bendahara, adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan, menatausahakan, membukukan, dan mempertanggungjawabkan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker.

4. Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara adalah pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk mengelola Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Departemen;

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik INDONESIA yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

6. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kekurangan antara saldo Buku Kas dengan saldo uang Kas yang sesungguhnya dalam pengurusan Bendahara, dan selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya dalam pengurusan Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara.

7. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP, adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan.

8. Tuntutan Perbendaharaan ex-Officio adalah tata cara perhitungan yang dibuat karena Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dan/atau dalam pengampuan/kuratil atau tidak mampu melakukan tugasnya.

9. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap PNS bukan Bendahara untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum.

10. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai maupun dengan mengangsur.

11. Pembebanan Semantara TP adalah surat keputusan yag dikeluarkan oleh Menteri tentang penggantian sementara atas kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;

12. Pembebanan Semantara TP adalah surat keputusan yag dikeluarkan oleh Menteri tentang penggantian sementara atas kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;

13. Surat Keterangan Tangung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.

14. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.

15. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP dan/atau TGR terhadap pelaku kerugian Negara.

16. Penghapusan kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan dari perhitungan Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan atau di luar kelalaian Bendahara/ Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersangkutan.

17. Ingkar janji adalah tidak dipenuhinya persetujuan yang telah disepakati/ diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam SKTJM/SPKMKN.

18. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban.

19. Sanksi adalah tindakan paksa yang dikenakan terhadap para pelaku kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai.

20. Tanggung jawab renteng adalah tanggung jawab yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan Negara.

21. Keadaan kahar (Force majeure) adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian Negara setelah dibuktikan, dinyatakan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

22. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TPTLHP adalah Tim yang dibentuk pada Unit Eselon I dan/atau Satker yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

23. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan Kerugian Negara.

24. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang secara hukum mendapatkan hak waris.

25. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/honorer dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Departemen yang bersumber dari dana APBN.

26. Departemen adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

27. Eselon I adalah unit organisasi Departemen di Pusat sebagai penanggung jawab program dan/atau yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan ke daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

28. Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen adalah Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

29. Inspektur Jenderal selanjutnya disebut Irjen adalah Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

30. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Setiap perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Bendahara, PNS Bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan merugikan Negara, baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Kekurangan Perbendaharaan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersangkutan.

(1) Penyelesaian Kerugian Negara oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga secara damai dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur. (2) Batas waktu untuk penyelesaian Kerugian Negara dengan cara diangsur untuk Bendahara paling lama 40 (empat puluh) hari, untuk PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembebanan Kerugian Negara kepada Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga harus berdasarkan bukti yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang telah mengakibatkan kerugian Negara.

Kerugian Negara yang disebabkan karena keadaan kahar menjadi beban Negara.

(1) Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga. (2) Pedoman penyelesaian kerugian negara ini bertujuan untuk: a. mengembalikan kerugian Negara yang telah terjadi; b. menciptakan tertib administrasi keuangan Negara; c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga dalam mengelola Keuangan Negara dan/atau Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga.

Informasi kerugian Negara dapat diketahui dari: a. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Satker; b. pengawasan Inspektorat Jenderal; c. pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; d. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; e. perhitungan ex officio; f. pengawasan masyarakat.

(1) Kepala Satker wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Unit Esselon I dan memberitahukan pada Badan Pemeriksa Keuangan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui, dengan tembusan pada TPKN dan Inspektorat Jenderal. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi sekurang- kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perihal Kerugian Negara dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(1) Kerugian Negara disebabkan oleh: a. perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga; b. keadaan kahar. (2) Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban oleh Bendahara/Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan: a. kesalahan menghitung uang atau surat berharga, barang, dan dokumen pada waktu menerima, menyimpan dan mengeluarkan sehubungan dengan tugasnya; b. kelalaian dalam melakukakan verifikasi dokumen penagihan yang menyebabkan dokumen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan; c. menyimpan uang atau barang tidak pada tempatnya yang aman, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan; d. menyimpan barang yang menjadi tanggung jawabnya tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk cara penyimpanan sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal- hal lainnya; e. kesalahan atau kelalaian sehingga terjadi penyimpangan pembukuan atau dokumen;

f. kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain; g. kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban; h. kelalaian tidak menagih kepada wajib setor atau kelalaian tidak menagih pajak kepada wajib pajak; i. kesalahan membayar kepada yang tidak berhak. (3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan: a. menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga milik Negara; b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik Negara secara tidak sah; c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau Pihak Ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan Negara dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung; d. menyalahgunakan wewenang atau jabatan; e. tidak menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya, sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain; f. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga Pihak Ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada Negara; g. tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang- barang yang dianggap atau dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya; h. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga atau barang; i. mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak- pihak yang dirugikan dan menuntut kepada Negara;

j. tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya. (4) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan:

a. ingkar janji terhadap kontrak antara lain:

1. pemalsuan barang yang dijual kepada Negara;
2. pemalsuan dokumen penagihan kepada Negara;
3. penggelapan barang/uang milik Negara yang sedang menjadi tanggung jawabnya;
4. pelaksanaan kegiatan melampaui batas waktu. b. kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

(1) Penetapan jumlah kerugian Negara berdasarkan perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara. (2) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga pasaran resmi sesuai keputusan Gubernur setempat yang berlaku pada saat itu; b. perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan maksimal 10 %/tahun dengan kondisi barang terendah minimal 20% dari harga taksiran; c. bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian.

(1) Penetapan pelaku kerugian Negara harus jelas memuat: a. identitas pelaku; b. status kepegawaian/status pelaku yang bersangkutan; c. unsur kesalahan para pelaku. (2) Unsur kesalahan para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan kerugian Negara meliputi: a. perbuatan langsung antara lain mencuri, menggelapkan, merusak uang atau Barang Milik Negara, membeli barang terlalu mahal, dan

membayar lebih kepada pihak ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan Negara menderita kerugian; b. perbuatan tidak langsung, antara lain sebagai atasan atau sebagai pengawas telah lalai dalam tugasnya sehingga memudahkan/memungkinkan pegawai atau pihak ketiga melakukan kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan kerugian Negara, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tuntutan ganti rugi secara tanggung jawab renteng.

(1) Setiap kerugian Negara baik yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang bukan karena tindak pidana diupayakan diselesaikan dengan cara damai. (2) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat SKTJM bagi Bendahara dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan/atau SPKMKN bagi PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. (3) SKTJM atau SPKMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mencantumkan jumlah kerugian Negara secara pasti dengan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan saksi-saksi. (4) Dalam hal terjadi kekeliruan perhitungan dan/atau penetapan atas kerugian keuangan Negara maka bagi yang bersangkutan dapat: a. menerima pembayaran atau menyetor kembali selisih atas jumlah uang yang telah disetor; b. dibebaskan dari tanggung jawab dan berhak menerima kembali jumlah uang yang telah disetor apabila kerugian Negara ditemukan kembali.

(1) Apabila usaha mendapatkan penggantian kerugian Negara dari Bendahara secara damai tidak berhasil, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara dan melaporkan pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan TP.

(2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan. (3) Apabila TP didasarkan atas perhitungan ex officio, maka Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembalian kerugian Negara ditujukan kepada ahli warisnya. (4) Apabila kerugian Negara telah dilunasi oleh bendahara sesuai dengan SKTJM, maka kepada Bendahara yang bersangkutan tidak dikenakan TP.

(1) Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara dari PNS bukan Bendahara secara damai dengan SPKMKN tidak berhasil, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja kepada yang bersangkutan dikenakan TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara dari Pihak Ketiga secara damai dengan SPKMKN tidak berhasil, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja diserahkan kepada TPKN. (3) Untuk pembuktian terjadinya perbuatan merugikan Keuangan Negara dapat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Satker atau aparat pengawasan internal pemerintah atau aparat pengawasan eksternal pemerintah.

(1) Penagihan setoran ganti rugi akan dilakukan oleh KPPN dengan menerbitkan Surat Piutang Negara setelah menerima petikan Surat Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Bendahara dan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi dari Menteri untuk PNS bukan Bendahara. (2) Apabila Surat Piutang Negara tidak dipatuhi oleh yang bersangkutan, maka: a. KPPN memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja yang menguasai anggaran; b. atas dasar surat peringatan tersebut, penagihan dilakukan dengan memperhitungkan kompensasi hak yang diterima dari Negara, yaitu dengan memotong gaji atau pensiun atau pendapatan lain yang diterima dari Negara;

c. dalam hal kompensasi hak dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena tanggung jawab pengembalian yang terlalu besar, maka penagihan dapat diserahkan kepada Instansi yang menangani piutang dan lelang Negara.

(1) Apabila upaya mendapatkan penggantian kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga secara damai tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan oleh TPKN berdasarkan SPKMKN. (2) Apabila penyelesaian kerugian Negara oleh Pihak Ketiga berdasarkan SPKMKN tidak dipatuhi, maka TPKN menyerahkan kepada instansi yang menangani piutang dan lelang Negara atau kepada penegak hukum.

(1) Kerugian Negara yang mengakibatkan adanya kekurangan perbendaharaan atau selisih pembukuan berupa uang atau pencatatan barang dengan keadaan fisik sebenarnya, maka selisih tersebut harus dilakukan penghapusan kekurangan perbendaharaan. (2) Penghapusan kerugian Negara yang berupa kekurangan perbendaharaan atau selisih pembukuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (3) Penghapusan kerugian Negara yang berupa pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kehilangan, rusak, cacat, dan sebagainya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(1) Apabila usaha mendapatkan penggantian kembali kerugian Negara dari PNS bukan Bendahara secara damai tidak behasil maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses TGR. (2) TGR harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata, untuk pembuktian terjadinya perbuatan melawan hukum/melalaikan kewajiban tidak harus berdasarkan putusan pengadilan, tetapi dapat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Satker atau aparat pengawasan internal atau aparat pengawasan eksternal pemerintah. (3) Pembuktian terhadap adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga terlepas dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian atau pengadilan, maka pembebasan tuduhan

oleh pihak kepolisian atau pengadilan tidak dapat digunakan untuk membatalkan pengembalian kerugian Negara, sebaliknya putusan hakim yang menyatakan bersalah dapat digunakan sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang merugikan Negara.

(1) Kepala Satker yang mengelola dana APBN Departemen, wajib membentuk TPTLHP. (2) TPTLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain: a. melakukan verifikasi atas terjadinya kerugian Negara, baik yang diketahui dari pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung serta ex officio maupun dari pengawasan/pemeriksaan aparat fungsional; b. menyelesaikan Kerugian Negara secara damai; c. melaporkan hasil verifikasi dan penyelesaian kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Satker dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Kerugian Negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Satker menyampaikan kepada Unit Eselon I yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dan tembusannya disampaikan kepada TPKN, Sekjen, Irjen, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Biro Umum apabila kerugian Negara tersebut berupa Barang Milik Negara. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kerugian Negara dilakukan oleh Bendahara harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama, NIP, pangkat, tanggal, dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara; b. waktu diketahui terjadinya kerugian Negara; c. waktu kejadian, uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara;

d. jumlah kerugian Negara; e. Laporan Pertanggungjawaban dan laporan keadaan kas terakhir yang telah dibuat dan disahkan oleh KPPN; f. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPA; g. Surat Keterangan dari Bank tentang Saldo Bank yang besangkutan;. h. foto copy/rekaman Buku Kas Umum bulan yang besangkutan yang memuat adanya kekurangan Kas; i. Surat Tanda Lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; j. SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara; k. Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan; l. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena kecurian/perampokan; m. Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP; n. Surat Pernyataan Kepala Satker atas terjadinya kerugian Negara. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kerugian Negara dilakukan oleh PNS bukan Bendahara harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama, NIP, pangkat, jabatan pegawai dan melampirkan SK Kepangkatan dan/atau SK jabatan terakhir; b. waktu diketahui terjadinya kerugian Negara; c. waktu kejadian, uraian peristiwa, dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara; d. jumlah kerugian Negara; e. Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP; f. SPKMKN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; g. Surat Pernyataan Kepala Satker atas terjadinya kerugian Negara. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kerugian Negara dilakukan oleh Pihak Ketiga harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama pelaku, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan identitas penanggung jawab perusahaan; b. waktu diketahui terjadinya kerugian Negara;

c. waktu kejadian, uraian peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara; d. jumlah kerugian Negara; e. Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan yang dibuat oleh TPTLHP; f. SPKMKN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; g. Surat Pernyataan Kepala Satker atas terjadinya kerugian Negara. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila sebagai akibat dari keadaan kahar harus memuat hal-hal sebagai berikut : a. waktu diketahui terjadinya kerugian Negara; b. waktu kejadian, uraian peristiwa dan hubungan sebab akibat terjadinya kerugian Negara; c. jumlah kerugian Negara; d. Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang.

(1) TPTLHP pada Eselon I setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus ditindaklanjuti dengan mengupayakan penyelesaian kerugian Negara secara damai dan hasilnya dilaporkan kepada TPKN dengan tembusan kepada Sekjen, Irjen, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Biro Umum apabila kerugian Negara berupa barang. (2) Dalam hal laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dalam pengampuan atau dalam keadaan tidak sehat rohani maupun jasmani, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Satker/Pejabat Eselon I harus menunjuk dan memerintahkan calon pengganti Bendahara untuk membuat pertanggungjawaban Laporan Keadaan Kas secara ex-officio yang diketahui oleh Kepala Satker, dan disaksikan oleh ahli waris serta disampaikan pada Unit Eselon I yang bersangkutan. (3) Apabila laporan dari Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tidak dapat diselesaikan secara damai pada tingkat Eselon I, maka pejabat Eselon I yang bersangkutan menyampaikan laporan kapada TPKN, dengan melampirkan: a. berkas yang diterima dari Satker; b. Berita Acara Verifikasi oleh TPTLHP;

c. Laporan pertanggungjawaban dan laporan Keadaan Kas yang dibuat oleh calon pengganti bendahara; d. Surat Pernyataan dari pejabat Eselon I yang bersangkutan; e. SKTJM dan/atau SPKMKN dari yang bersangkutan yang diupayakan oleh TPTLHP Unit Eselon I.

(1) Kerugian Negara yang berasal dari hasil pengawasan/pemeriksaan fungsional Itjen, BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan/auditee, Itjen menyampaikan kepada Unit Eselon I yang bersangkutan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada TPKN. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut: a. laporan hasil pemeriksaan (LHP)/rekapitulasi temuan/atensi; b. SKTJM/SPKMKN; c. Surat Teguran; d. dokumen pendukung lainnya.

(1) Pejabat unit Eselon I wajib membentuk TPTLHP pada unit Eselon I yang bersangkutan. (2) TPTLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain: a. melakukan verifikasi atas terjadinya kerugian Negara baik yang diketahui dari Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung serta perhitungan ex officio, dan hasil verifikasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara; b. menindaklanjuti dan menyelesaikan kerugian Negara secara damai baik yang diketahui dari Pengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung serta perhitungan ex officio serta hasil pengawasan/pemeriksaan aparat fungsional;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kepada pejabat Unit Eselon I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. (3) Kerugian Negara yang belum dapat diselesaikan oleh TPTLHP Unit Eselon I, dilaporkan kepada TPKN dilengkapi dengan: a. dokumen hasil verifikasi dan hasil tindak lanjut Unit Eselon I; b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

(1) Menteri membentuk TPKN yang bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap PNS bukan Bendahara pembebanannya ditetapkan oleh Menteri dan terhadap Pihak Ketiga akan dilimpahkan kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari : a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua; c. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris; d. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum dan Sekretaris unit Eselon I Ditjen/Badan sebagai anggota; e. Sekretariat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi: a. menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima dari unit Eselon I; b. menghitung jumlah kerugian Negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, PNS bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Negara; e. menyelesaikan kerugian Negara melalui SKTJM dan/atau SPKMKN, dan dalam hal SKTJM dan/atau SPKMKN belum dapat diupayakan oleh TPTLHP Unit Eselon I menjadi tanggung jawab TPKN; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan pembebanan sementara bagi Bendahara dan Penetapan Pembebanan TGR bagi PNS bukan Bendahara serta pelimpahan kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau Penegak Hukum bagi Pihak Ketiga; g. menatausahakan penyelesaian kerugian Negara; h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh: a. Unit Eselon I dan/atau Satker yang bersangkutan dalam hal kerugian Negara diketahui dari pengawasan dan/atau pemberitahuan Atasan Langsung serta perhitungan ex officio; b. Inspektorat Jenderal dalam hal kerugian Negara diketahui dari pengawasan/pemeriksaan fungsional dan proses penyelesaiannya belum dapat dituntaskan oleh Itjen dan/atau unit Eselon I. (5) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau ex officio antara lain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4). (6) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagiamana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5). (7) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6). (8) Dokumen yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kerugian Negara sebagai akibat dari keadaan kahar yaitu dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).

(9) TPKN mencatat kerugian Negara yang dituangkan dalam Daftar Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. (10) TPKN harus menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan melaporkan hasil verifikasi kepada Menteri.

(1) Dalam hal laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), dan upaya untuk memperoleh SKTJM/SPKMKN tidak berhasil dan/atau ingkar janji, maka Menteri: a. mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Bendahara untuk selanjutntya diproses TP oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. MENETAPKAN TGR kepada PNS bukan Bendahara; c. melimpahkan penyelesaian kerugian Negara kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga.

(2) Menteri menyampaikan Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dilengkapi dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari TPKN dengan melampirkan: a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8); b. Surat Keputusan Pembebanan Sementara TP; c. Surat Keputusan Pembebanan TGR; d. Surat Pelimpahan Penyelesaian Kerugian Negara kepada instansi yang menangani Piutang dan Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga.

(1) Kepala Satker setiap bulan wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Unit Eselon I dengan tembusan pada Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. (2) Pejabat Unit Eselon I setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri

melalui TPKN dengan tembusan pada Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini. (3) TPKN setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyelesaian perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Menteri MENETAPKAN pembebanan TGR kepada PNS bukan Bendahara, maka kepada yang bersangkutan wajib mengganti kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai, Kepala Satker yang bersangkutan meminta kepada KPPN untuk melaksanakan pemotongan maksimal sebesar 50% dari gaji setiap bulan sampai lunas. (3) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang menjadi haknya diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara dimaksud.

(1) Kepala Satuan Kerja mengajukan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan untuk peniadaan selisih pembukuan atau peniadaan selisih pencatatan barang dengan keadaan fisik yang sebenarnya kepada Unit Eselon I yang membawahi program yang bersangkutan.

(2) Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharaan yang berupa uang dilampiri: a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila disebabkan kecurian dan sejenisnya; b. Surat Keterangan dari KPPN setempat tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan pada waktu terjadi kerugian Negara, disertai penjelasan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang sudah dipertanggungjawabkan; c. penjelasan dari Bank yang bersangkutan mengenai sisa uang yang ada di Bank sesuai dengan rekening koran pada waktu terjadi selisih terhadap kekurangan perbendaharaan; d. Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang apabila disebabkan keadaan kahar; e. Berita Acara Pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan perbendaharaan oleh pengawasan atasan langsung/ex officio/pengawasan/pemeriksaan fungsional. (3) Pengajuan usul penghapusan kekurangan perbendaharan terhadap kekurangan barang dilampiri: a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan apabila disebabkan kecurian dan sejenisnya; b. penjelasan dari Pelaksana Pengelolaan Barang mengenai kekurangan barang; c. Surat Keterangan dari Kepala Satker tentang kekurangan barang; d. Surat Pernyataan dari instansi yang berwenang apabila disebabkan keadaan kahar; e. Berita Acara Pemeriksaan atas selisih terhadap kekurangan barang oleh pengawasan atasan langsung/ex officio/pengawasan/pemeriksaan fungsional.

(1) Pejabat Eselon I mengajukan usul penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Keuangan. (2) Pejabat Eselon I mengajukan usul penghapusan untuk peniadaan selisih berupa barang kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Umum.

(1) Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Biro Keuangan menyiapkan surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam rangka penghapusan untuk peniadaan selisih berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Biro Umum menyiapkan surat Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Piutang dan Lelang Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Surat Keputusan Penghapusan Untuk Peniadaan Selisih berupa uang dan/atau barang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Menteri mempunyai kewenangan untuk MENETAPKAN temuan kerugian Negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Kriteria untuk MENETAPKAN temuan kerugian Negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti antara lain: a. rekomendasi bersifat himbauan; b. rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki; c. terhadap suatu instansi yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi; d. tindak lanjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah bubar/pailit/meninggal atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah; e. rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat; f. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang diperiksa; g. penanggungjawab sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan sudah ada TP/TGR atau SKTJM; h. kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.

Penetapan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh TPKN dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

(1) Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dituntut ganti rugi apabila: a. setelah 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara tersebut; b. setelah 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara dan tidak dilakukan penuntutan. (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri, atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara.

(1) Bendahara, PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Satker yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Satker yang tidak melaksanakan penyelesaian kerugian Negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.

(1) Kepala Satker dan Unit Eselon I yang belum membentuk TPTLHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini harus sudah membentuk TPTLHP. (2) Selama TPKN belum dibentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal bersama-sama Inspektorat Jenderal dengan berpedoman kepada tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 110/MEN/2002 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannnya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA