Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Maluku;
3. Kepala Daerah atau Gubernur Maluku;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

6

6. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk telur ikan dan semua jenis binatang yang terdapat di perairan baik dilaut maun di darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan-genangan lainnya;
7. Hasil-hasil Perairan lainnya adalah semua jenis hasil Perikanan yang bukan termasuk dalam butir f pasal ini;
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan mengumpulkan, memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA;
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, meyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
11. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan;
12. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan jenis hasil Perikanan lainnya serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
13. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi Perikanan;
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

7

16. Alat Bantu Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yan dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan;
17. Satuan Armada Penangkapan Ikan adalah kelompok Kapal Perikanan yang terdiri dari Kapal Penangkap Ikan yang tidak mempunyai palkah, kapal Pembantu Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
18. Sarana Produksi adalah Sarana yang dipergunakan Untuk melakukan Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan dan atau biota perairan lainnya;
19. Wilayah pengelolaan perikanan adalah perairan perikanan sebatas wilayah daerah hukum Provinsi Maluku sebagai bagian yang terpisahkan dari perairan INDONESIA dengan batas 12 mil kebawah dan perairan darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan air lainnya;
20. Satuan Armada Penangkapan Ikan adalah kelompok kapal perikanan yang terdiri dari kapal penangkap ikan yang tidak mempunyai palkah, kapal pembantu penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan;
21. Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum dalam jangka waktu tertentu yang meliputi jumlah jenis dan ukuran kapal perikanan dan atau alat penangkap ikan; daerah usaha penangkapan, pengumpulan, budidaya dan pengolahan; perkiraan harga patokan atas pengunaan peralatan, kapal perikanan dan modal pembelian ikan dan hasil perairan lainnya dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan;
22. Izin Usaha Perikanan (IUP) yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha perorangan dan atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perikanan, meliputi usaha penangkapan, budidaya, pengumpulan / pengangkutan dan pengolahan terhadap jenis ikan dan atau hasil jenis perikanan lainnya;
23. Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera INDONESIA untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

8

24. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan berbendera INDONESIA dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum di bidang Perikanan;
25. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang dilakukan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum di bidang perikanan;
26. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas taksiran harga alat-alat perikanan, wadah, sarana produksi perikananan lainnya dan atau besarnya modal pengumpulan/ pembelian ikan dan hasil perikanan lainnya yang dimiliki oleh pengusaha perorangan dan atau berbadan hukum pada saat memperoleh IUP/SPI/SIKPI baru dan atau pada saat perpanjangan atas SPI/SIKPI;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD;
30. Surat Tanda Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD;
31. Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran fisik kapal perikanan, alat tangkap dan peralatan lainnya di lapangan untuk disesuaikan dengan dokumen kapal;
32. Tim Teknis Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah Tim yang terdiri dari beberapa petugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal perikanan dalam rangka penertiban baru atau perpanjangan atas SPI/SIKPI;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

9

33. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan;
34. Perluasan Usaha Budidaya Perikanan adalah penambahan areal lahan atau penambahan jenis usaha perikanan yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan.

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi pemungutan Perikanan.

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha perikanan.

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

10

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah perorangan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dan jenis Dokumen Perizinan lainnya untuk melakukan usaha perikanan (SPI dan SIKPI).

Wilayah Pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah wilayah Daerah Maluku.

Pembayaran pungutan Perikanan dilakukan sekaligus saat diambil Izin Usaha Perikanan .

Pembayaran pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam oleh bendaharawan khusus penerima.

(1) Setiap penerbitan Izin Usaha Perikanan dan dokumen perizinan lainnya untuk melakukan kegiatan perikanan di Provinsi Maluku dikenakan pungutan sekali untuk masa berlakunya izin. (2) Pungutan atas hasil usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut : a. Kegiatan penagkapan ikan perusahaan perikanan skala kecil 1% dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan dan perusahaan skala besar 2,5% dikalikan harga patokan ikan. b. Kegiatan pembudidayaan ikan 1% dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

11

(3) Bila terdapat sejumlah investasi yang belum diperhitungkan (terjadi penambahan investasi) setelah mendapatkan IUP baru dan setelah pendaftaran ulang tahun sebelumnya dapat diperhitungkan pungutan perikanan kembali sebesar 1%. (4) Taksiran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penilai (APPRAISAL) yang ditunjuk oleh Gubernur.

(1) Jenis perizinan usaha perikanan meliputi : a. Izin Usaha Perikanan (IUP); b. Surat Penangkapan Ikan (SPI); c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); d. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI) (2) Setiap orang atau badan hukum yang hendak melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Maluku wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.

(1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) diperoleh dengan cara pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Maluku atau Pejabat yang ditunjuk disertai kelengkapan persyaratan perizinan sebagai berikut : a. Rencana Usaha b. Akte Pendirian untuk Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk untuk usaha perseorangan. c. NPWP

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

12

d. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/ Kota. e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). f. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau AMDAL bagi Usaha Budidaya. g. Surat Kontrak Petuanan Laut bagi Usaha Budidaya. h. Pernyataan kesanggupan membayar Pingutan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta distempel dan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya. (3) Rencana Usaha Perikanan yang diajukan oleh setiap orang atau badan hukum akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pungutan perikanan yang akan dibayar. (4) Setiap usaha perorangan atau berbadan hukum yang telah memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), sebelum melakukan usaha penangkapan wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI) bagi setiap kapal yang dipergunakan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. (5) Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat diperoleh dengan cara pemohon, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku disertai kelengkapan persyaratan perizinan sebagai berikut : a. Salinan Izin Usaha Perikanan (IUP); b. Salinan Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte); c. Salinan Surat Ukur Kapal / Pas Tahunan; d. Salinan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal; e. Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (ASLI);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

13

(6) Setiap Usaha Perorangan atau berbadan hukum yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, wajib memiliki SIKPPII bagi setiap kapal yang berfungsi sebagai kapal pengangkut yang telah tercantum pada ketentuan umum. (7) Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan INDONESIA (SIKPPII) sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini. (8) Setiap usaha perorangan atau berbadan hukum yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, wajib memiliki SIKPII bagi setiap kapal yang dipergunakan dengan ukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK). (9) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini dapat diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini. (10) Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan Provinsi Maluku wajib diberi tanda pengenal. (11) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan/ pengawetan ikan dan jenis hasil perikanan lainnya dengan menggunakan kapal, wajib dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk memperoleh dokumen perikanan pada saat akan diterbitkan SPI/SIKPI baru dan perpanjangan. (12) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku membentuk Tim Teknis Pemeriksaan Kapal Perikanan melalui Surat Keputusan dan membuat Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal Perikanan bagi Tim Teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal. (13) Pemeriksaan Kapal Perikanan dapat dilakukan terhadap kapal-kapal yang berukuran dibawah 30 GT maupun diatas 30 GT terkecuali untuk pembangunan baru dan atau kapal pukat udang / pukat ikan yang merupakan ukuran batas kewenangan pusat diperiksa oleh Tim Pusat dengan dibantu Petugas Daerah sebagai Tim Pembantu.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

14

(14) Setiap orang atau badan hukum yang ingin melakukan usaha perikanan di sumberdaya pesisir dan laut wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (15) Sumberdaya pesisir dan laut yang diperuntukan bagi Daerah konservasi dan penghijauan tidak dapat diizinkan untuk kegiatan eksploitasi.

Hak Perikanan Penduduk menurut Hukum Adat dan kebiasaan setempat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mengeluarkan IUP, SPI dan atau SIKPI kepada pemohon setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan keadaan dan kondisi setempat. (2) Setiap Pemegang Izin Usaha Perikanan berkewajiban mengindahkan hak perikanan penduduk menurut hukum adat dan kebiasaan setempat sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Calon pemegang Izin Usaha Perikanan sebelum melakukan usaha perikanan harus mempunyai gedung dan organisasi kantornya yang berkedudukan pada salah satu tempat dalam wilayah Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

15

(1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan dengan ketentuan wajib mendaftar kembali izin usaha perikanan tersebut setiap tahun. (2) Pendaftaran kembali Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna menilai peralatan perikanan, wadah, sarana produksi perikanan lainnya dan atau besarnya modal pengumpulan / pembelian ikan dan hasil perikanan lainnya yang belum dinilai setelah memperoleh IUP baru dan atau pada saat pendaftaran ulang tahun sebelumnya dikenakan pungutan perikanan. (3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap rawai tuna, jaring insang hanyut dan huhate dan 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain alat tangkap tersebut. (4) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama.

(1) Izin Usaha Perikanan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kapal perikanan harus dibawa oleh pemegang izin pada setiap melakukan operasi penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan. (2) Untuk menghindari hilang / rusak Izin Usaha Perikanan, Pemegang izin dapat membawa dan memperlihatkan salinan foto copy yang disahkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, kecuali SPI, SIKPPI yang harus dapat memperlihatkan aslinya pada waktu dilakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

16

(1) Izin Usaha Perikanan dalam pasal 17 harus ditetapkan secara nyata didalam berapa jumlah kapal, jenis alat tangkap yang digunakan untuk usaha penangkapan, jenis ikan dan hasil perikanan lainnya serta luas areal budidaya. (2) Hak melakukan usaha perikanan dari pemegang izin hanya terbatas pada jenis-jenis ikan dan hasil-hasil perairan lainnya yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.

Dalam melakukan usaha perikanan dilarang menggunakan bahan-bahan dan atau alat-alat yang dapat merusak kelestarian Sumber Daya Perikanan dan lingkungan hidup.

Izin Usaha Perikanan (IUP) tidak berlaku lagi atau dapat dicabut : a. Atas permintaan pemegang Izin Usaha Perikanan atau; b. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin tersebut ternyata tidak atau belum ada kegiatan melakukan perikanan di perairan Provinsi Maluku oleh pemegang izin usaha dimaksud atau; c. Apabila syarat-syarat dalam surat izin usaha ataupun surat perjanjian yang ditandatangani pemegang izin usaha ternyata tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau; d. Apabila pemegang izin usaha ternyata bersalah melakukan pelanggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau; e. Memindahtangankan IUP nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin atau; f. Apabila sesuatu izin usaha disalah gunakan sedemikian rupa sehingga merugikan Negara dan atau Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

17

(1) Wajib Retribusi diharuskan mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasa; (2) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; (3) Apabila hasil pemeriksaan ditemui data baru atau yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan retribusi, maka diterbitkan SKRDKBT; (4) Bentuk isi serta tata cara penerbitannya SKRDKBT diatur dengan Keputusan Gubernur; (5) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (6) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (7) Retribusi tentang besarnya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dan SKRDKBT yang menyatakan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau retribusi yang tidak/ kurang dibayar oleh wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

18

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut. c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. d. Menerima buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

19

j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon

pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 11

Peraturan Daerah Provinsi Maluku

21