Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Bendahara Pengeluaran adalah personel pada Polri yang menjabat sebagai Kasubbagkeu/Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kasatker di tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Mabes Polri) dan Kapolda di tingkat Kepolisian Daerah (Polda), bertugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, membayarkan/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara.
3. Bendahara Penerimaan adalah personel pada Polri yang diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kasatker di tingkat Mabes Polri dan Kapolda di tingkat Polda, bertugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, menyetorkan, menata- usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara.
4. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mengikat perjanjian dengan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri karena perbuatannya melawan hukum www.djpp.kemenkumham.go.id

baik sengaja atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian negara. 5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 6. Tuntutan Ganti Kerugian Negara adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian perbendaharaan dan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau Personel Polri bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga. 7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara. 8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Personel Polri bukan Bendahara atau pihak ketiga. 9. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK RI) atau Kapolri untuk tingkat Mabes Polri ditujukan kepada pelaku tuntutan ganti rugi dan telah mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan ganti kerugian negara sebagai dasar untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang jaminan. 10. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan diterbitkan oleh BPK RI untuk tuntutan perbendaharaan dan oleh Kapolri untuk tuntutan ganti rugi tentang pembebasan pelaku yang diduga melakukan kerugian negara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di lingkungan Polri. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperolah kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker). 13. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dimiliki dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang www.djpp.kemenkumham.go.id

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan pelaku kerugian negara bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 15. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian negara di tingkat Mabes Polri diangkat oleh Kapolri dan tingkat kewilayahan didelegasikan kepada masing-masing Kapolda yang dibentuk berdasarkan surat perintah. 16. Tim Ad hoc adalah tim yang dibentuk oleh Kasatker dan bertugas membantu TPKN dalam melakukan tindakan pendahuluan atas terjadinya kerugian negara pada Satker yang bersangkutan. 17. Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut Keputusan PBW adalah keputusan Kapolri tentang pemberian kesempatan kepada pelaku yang diduga melakukan kerugian negara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan ganti kerugian negara. 18. Keputusan Pembebanan Sementara adalah Keputusan diterbitkan oleh Kapolri untuk tingkat Mabes Polri atau Kapolda untuk tingkat Polda yang ditujukan kepada pelaku kerugian negara yang tidak bersedia menandatangani SKTJM sebagai dasar untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang sita jaminan. 19. Perhitungan Ex Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat/dilakukan bukan oleh Bendahara melainkan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang karena Bendahara lalai/tidak dapat membuat perhitungan, melarikan diri, meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan (curatele). 20. Pengampuan (Curatele) adalah suatu keadaan dimana pelaku kerugian negara tidak mempunyai penghasilan maupun kekayaan/harta/barang-barang lainnya yang dapat dijadikan jaminan untuk mengganti kerugian negara. 21. Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku kerugian negara. 22. Keputusan Pencatatan adalah keputusan BPK RI untuk Bendahara dan Keputusan Kapolri untuk Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara terhadap pelaku yang diduga melakukan kerugian negara tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

23. Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan Polri; dan b. terwujudnya pengamanan aset negara dan untuk memulihkan kekayaan negara.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legalitas, yaitu tuntutan dan penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. prosedural, yaitu penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai, tata cara dan ketentuan yang ditetapkan; c. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil penyelesaian ganti kerugian negara harus dapat dipertanggungjawabkan; d. transparan, yaitu penyelesaian ganti kerugian negara harus dilaksanakan secara jelas, dan terbuka; dan e. objektif, yaitu pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara berdasarkan fakta, bukti-bukti yang ditemukan.

Kerugian Negara merupakan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai Negeri pada Polri dan/atau Pihak Ketiga yang berakibat pula berkurangnya uang, surat berharga, dan BMN.

Informasi terjadinya kerugian negara diketahui dari hasil: a. laporan audit/pemeriksaan intern dan/atau ekstern; b. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kasatker; c. klarifikasi pengaduan masyarakat; dan/atau d. perhitungan ex officio. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaku kerugian negara: a. Bendahara; b. Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara; dan c. Pihak Ketiga. (2) Objek kerugian negara: a. uang; b. surat berharga; dan c. BMN.

(1) Sasaran tuntutan kerugian negara, meliputi: a. TP; dan b. TGR. (2) TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bendahara. (3) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga.

(1) Tim penyelesaian, meliputi: a. tim ad hoc; dan b. TPKN. (2) Tim ad hoc dapat dibentuk oleh Kasatker paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima informasi terjadinya kerugian negara, dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua : pejabat yang ditunjuk; b. Sekretaris : pejabat pengemban fungsi Renmin; dan c. Anggota : perwira yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang. (3) TPKN dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima informasi terjadinya kerugian negara dan dapat diberlakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kapolri di tingkat Mabes Polri, dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Irwasum Polri);
2. Ketua : Inspektur Wilayah V Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Irwil V Itwasum Polri);
3. Wakil Ketua : Inspektorat Wilayah I–IV Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Itwil I-IV Itwasum Pori) sesuai daerah pantauan;
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Mutu Biro Perencanaan dan Administrasi (Kabagdalmutu Rorenmin) Itwasum Polri;
5. Anggota : Inspektur Bidang (Irbid)/Auditor Itwasum Polri, Pamen pada Satker pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras), keuangan, Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hukum (Divkum) Polri serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum); b. Kapolda di tingkat Polda, dengan keanggotaan sebagai berikut:
6. Penanggung jawab : Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda);
7. Ketua : Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda);
8. Wakil Ketua : Inspektur Bidang Operasi/Pembinaan (Irbidops/Irbidbin) pada Itwasda;
9. Sekretaris : Pamen pada Itwasda;
10. Anggota : Pamen pada Satker pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras), keuangan, Profesi dan Pengamanan (Propam), Bidang Hukum (Bidkum) serta Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum); www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tugas dan tanggung jawab Tim ad hoc: a. mengumpulkan data/informasi dan verifikasi untuk mendapatkan bukti awal terjadi kerugian negara, meliputi:

1. membuat berita acara pemeriksaan kas;
2. register penutupan buku kas dengan melampirkan rekening koran;
3. membuat surat keterangan jumlah uang atau surat berharga yang belum dipertanggungjawabkan, oleh Bendahara; dan
4. mencocokkan buku-buku yang berlaku sesuai ketentuan; b. menyelesaikan TP bersifat sumir; c. penilaian atas terjadinya kerugian negara; dan d. menyarankan kepada Kasatker untuk memberhentikan sementara jabatan Bendahara sampai selesai verifikasi oleh TPKN. (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Tim ad hoc melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasatker untuk diteruskan kepada: a. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kapolda untuk tingkat Polda.

(1) Tugas dan tanggung jawab TPKN: a. mengumpulkan data/informasi dan verifikasi terhadap dokumen dan bukti pendukung terjadinya kerugian negara, meliputi:

1. berita acara hasil pemeriksaan tim ad hoc;
2. objek kerugian negara yang belum dipertanggungjawabkan;
3. membuat surat keterangan tentang saldo bank;
4. mengkopi buku catatan keuangan bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan;
5. membuat berita acara hasil pemeriksaan; dan
6. MENETAPKAN sementara terbukti tidaknya terjadi kerugian negara dan hasil penilaian; b. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara; c. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memerintahkan kepada Kasatker untuk melaksanakan penjualan atas aset yang dijaminkan, dengan melibatkan fungsi Sarpras. (2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada: a. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kapolda untuk tingkat Polda dan diteruskan kepada Kapolri. (3) Hasil pelaksanaan tugas TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kapolri kepada BPK RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

(1) Bendahara yang menandatangani SKTJM, wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen antara lain: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali. (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan berlaku setelah BPK RI mengeluarkan Keputusan Pembebanan.

(1) Penggantian kerugian negara oleh Bendahara, dilakukan secara tunai dan disetorkan ke kas negara paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak ditandatangani SKTJM. (2) TPKN wajib mengembalikan bukti kepemilikan barang dan/atau surat kuasa menjual kepada Bendahara setelah Bendahara melakukan penggantian kerugian negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Dalam hal terdapat kelebihan atas penjualan aset-aset, maka dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggatian kerugian negara, maka TPKN mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara kepada Kapolri dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara. (2) Kapolri memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara kepada BPK RI dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN.

(1) Penyelesaian TP terhadap Bendahara yang tidak bersedia menandatangani SKTJM, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Kapolri menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara kepada yang bersangkutan dan diteruskan kepada BPK RI. (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kapolri kepada Kasatker yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Sementara. (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) TPKN melaporkan hasil pelaksanaan sita jaminan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Kapolri, yang selanjutnya diteruskan kepada BPK RI dengan melampirkan fotokopi bukti kepemilikan kekayaan atas nama bendahara yang bersangkutan.

(1) Keputusan Penetapan Batas Waktu diterbitkan oleh BPK RI apabila: a. BPK RI tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi kerugiannegara dari Kapolri; dan/atau b. berdasarkan pemberitahuan Kapolri tentang Bendahara tidak bersedia melaksanakan SKTJM. (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui Kasatker dengan dilengkapi bukti berupa tanda terima dari Bendahara dengan tembusan kepada TPKN. (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK RI melalui Kasatker selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Batas Waktu diterima Bendahara.

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada BPK RI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Penetapan Batas Waktu. (2) Bendahara menunggu keputusan dari BPK RI atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterima BPK RI. (3) Keberatan Bendahara yang diterima oleh BPK RI, Bendahara melaporkan kepada Kasatker dengan menunjukkan keputusan penerimaan dari BPK RI. (4) Keberatan Bendahara yang ditolak oleh BPK RI, Bendahara melaporkan kepada Kasatker dengan menunjukkan keputusan penolakan dari BPK RI. (5) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK RI tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan Bendahara, maka keberatan Bendahara dinyatakan diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keputusan Pembebanan merupakan Keputusan yang dikeluarkan BPK RI yang disampaikan kepada Bendahara melalui Kasatker dengan tembusan kepada Kapolri apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM, namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

(1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan dari BPK RI, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, TPKN mengajukan permintaan kepada Kasatker yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gaji yang diterima Bendahara setiap bulan sampai lunas.

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kapolri mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Penghasilan (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara.

(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23, berlaku pula terhadap kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Dalam hal Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, Bendahara meninggal dunia atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat diproses penyelesaian penggantian kerugian negara, maka: a. Kasatker melengkapi administrasi surat pernyataan domisili terakhir RT/RW/Kelurahan; dan b. Kasatker melalui tim TPKN mengajukan surat permohonan untuk dapat menerbitkan keputusan pencatatan kepada BPK RI.

Kapolri menyampaikan laporan kepada BPK RI tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor ke kas negara untuk diterbitkan rekomendasi pelunasan oleh BPK RI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Terhadap Bendahara yang tidak terbukti merugikan negara, BPK RI menerbitkan Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara untuk menghapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(1) Penyelesaian TGR terhadap Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara, dilakukan berdasarkan hasil laporan dari Kasatker diteruskan ke TPKN. (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan MENETAPKAN tim ad hoc. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera mempelajari dan memverifikasi besarnya kerugian negara. (4) Dalam hal tim ad hoc MENETAPKAN: a. tidak terbukti terjadi kerugian negara, maka Ketua tim ad hoc atas nama Kasatker menerbitkan Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; dan b. terbukti adanya kerugian negara, maka Ketua tim ad hoc atas nama Kasatker menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Negara untuk menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM.

(1) Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara yang menandatangani SKTJM, wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN, dengan melampirkan: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan.

(1) Penyelesaian TGR oleh Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan secara tunai dan disetorkan ke kas negara paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak ditandatangani SKTJM. (2) Apabila SKTJM ditandatangani dan kerugian negara dikembalikan secara angsuran, Kasatker menerbitkan surat perintah pemotongan gaji kepada Bendahara Satker untuk melakukan pemotongan gaji paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Kasatker wajib mengembalikan bukti kepemilikan barang dan/atau surat kuasa menjual kepada Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara, setelah Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara melakukan penyelesaian kerugian negara. (4) Kasatker melaporkan pelaksanaan SKTJM kepada TPKN.

(1) Kasatker dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) setelah mendapat persetujuan TPKN. (2) Dalam hal terdapat kelebihan atas penjualan aset-aset, maka dikembalikan kepada pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara yang bersangkutan, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Dalam hal Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggatian kerugian negara, maka TPKN mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari gaji tiap bulan sampai lunas.

(1) Keputusan Pembebanan merupakan Keputusan yang dikeluarkan Kapolri yang disampaikan kepada Pegawai Negeri pada Polri melalui Kasatker dengan dilengkapi bukti setor ke kas negara dari Pegawai Negeri bukan bendahara pada Polri dan tembusan kepada TPKN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penerbitan Keputusan pembebanan, apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah terlampaui dan Pegawai Negeri pada Polri tidak mengajukan keberatan; dan b. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM, namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

(1) Pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara yang menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan keberatan/pembelaan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pembebanan dengan melampirkan bukti-bukti. (2) Keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kasatker. (3) Kasatker mengajukan keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kapolri pada tingkat Mabes Polri dan Kapolda pada tingkat Polda dengan tembusan TPKN.

(1) Pegawai Negeri pada Polri menunggu keputusan pembebanan dari Kapolri atas keberatan yang diajukan. (2) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Kapolri menerbitkan keputusan pembebasan kepada pegawai negeri pada Polri yang bersangkutan. (3) Dalam hal keberatan/pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Kapolri menerbitkan keputusan pembebanan kepada pegawai negeri pada Polri yang bersangkutan. (4) Penerbitan keputusan pembebasan dan Keputusan Pembebanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat keberatan/pembelaan yang diajukan diterima.

Apabila pegawai negeri pada Polri bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam surat keterangan pembayaran penghasilan (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelesaian TGR terhadap pihak ketiga, dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Tim ad hoc untuk MENETAPKAN terjadi atau tidaknya kerugian Negara. (2) Dalam hal tim ad hoc MENETAPKAN: a. tidak terbukti terjadi kerugian negara, maka Ketua tim ad hoc atas nama Kapolri menerbitkan Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; dan b. terbukti adanya kerugian negara, maka Ketua tim ad hoc atas nama Kapolri menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Negara untuk menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM. (3) Tim ad hoc mengupayakan agar pihak ketiga membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan. (4) Penggantian kerugian negara oleh pihak ketiga, dilakukan secara tunai, dengan persyaratan: a. disetorkan ke kas negara melalui Bendahara Satker paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM; dan b. bila pihak ketiga telah mengganti kerugian negara yang tercantum pada Keputusan Pembebanan, tim ad hoc mengembalikan bukti kepemilkan barang dan/kekayaan lain dan surat kuasa menjual. (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pihak ketiga tidak bersedia menandatangani SKTJM, penyelesaian kerugian negara diajukan untuk proses pidana dan/atau perdata sesuai perundang-undangan. (6) Tim ad hoc melaporkan kepada TPKN hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan bukti setor ke kas negara.

Penilaian kerugian negara berupa uang dan surat berharga, yaitu: a. sebesar nilai yang hilang; dan b. sebesar selisih kurang yang terdapat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penilaian kerugian negara berupa BMN disesuaikan dengan: a. jenis BMN; b. penggolongan BMN; dan c. klasifikasi BMN. (2) Penilaian BMN, yaitu: a. penilaian untuk golongan barang tidak bergerak selain tanah dan barang bergerak selain alat persenjataan, sebagai berikut:

1. sesuai dengan harga perolehan yang tercantum pada aplikasi SIMAK BMN tanpa penyusutan;
2. BMN yang belum ditetapkan harga perolehannya, maka: a) jumlah nilai ganti kerugian ditetapkan berdasarkan harga pasar setempat terhadap BMN sejenis tanpa penyusutan; b) BMN yang pengadaannya menggunakan mata uang asing, maka jumlah nilai ganti kerugian ditetapkan dengan menggunakan harga kurs yang berlaku pada saat terjadinya kerugian negara; dan c) untuk kendaraan bermotor (Ranmor), besar nilai kerugian ditetapkan berdasarkan harga perolehan yang tercantum dalam SIMAK BMN; b. untuk golongan barang tidak bergerak berupa tanah dinilai sesuai ketentuan harga pasar yang berlaku di wilayah aset tersebut berada; c. untuk golongan barang bergerak berupa alat persenjataan dan amunisi, dinilai 10 (sepuluh) kali dari harga perolehan yang ditetapkan; dan d. untuk golongan barang bergerak lainnya, apabila tidak ada dalam harga perolehan SIMAK BMN dinilai sesuai harga pasar yang berlaku di wilayah aset tersebut berada.

(1) Kewajiban pelaku kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk mengganti kerugian negara menjadi kadaluwarsa apabila: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tidak dilakukan penuntutan ganti rugi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara; atau b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (2) Tanggung jawab ahli waris/pengampu/yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus dalam hal: a. waktu 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara; atau b. sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh Kasatker tentang adanya kerugian negara.

(1) Administrsi penyelesaian kerugian negara, meliputi: a. laporan kegiatan tim tuntutan kerugian negara setiap penahapan pelaksanaan tugas menyelesaikan kerugian negara; b. surat pemberitahuan terjadinya kekurangan uang atau barang dan melampirkan:

1. berita acara pemeriksaan dan penutupan buku kas/gudang BMN; dan
2. berita acara pemeriksaan dan penilaian harta kekayaan milik pelaku kerugian negara. c. keputusan kesimpulan kerugian negara; d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk pelaku kerugian negara:
3. surat persetujuan realisasi pelaksanaan surat keterangan tanggung jawab mutlak;
4. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain; dan
5. Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara (SPKBMKN) untuk ahli waris/pengampu/yang memperoleh hak mengganti kerugian negara. e. Surat perintah pemotongan gaji; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Surat keterangan ahli waris/pengampu atau yang memperoleh hak; g. Keputusan Pembebanan Sementara; h. Keputusan Penetapan Batas Waktu pengajuan keberatan; i. Keputusan pembebanan kerugian negara; j. Laporan Hasil penyelesaian kerugian negara; k. Keputusan Pencatatan; dan l. Keputusan pembebasan penggantian kerugian negara. (2) Format laporan, surat dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Tuntutan penyelesaian penggantian kerugian negara oleh subjek Bendahara dan Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara tidak menghapus sanksi kode etik profesi Polri dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Kasatker yang tidak melaksanakan penyelesaian kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka: a. petunjuk administrasi No. Pol: Jukmin/13/III/1993 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Polri; dan b. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi kerugian negara. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id