Pasal 8

(1) Tim penyelesaian, meliputi: a. tim ad hoc; dan b. TPKN. (2) Tim ad hoc dapat dibentuk oleh Kasatker paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima informasi terjadinya kerugian negara, dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua : pejabat yang ditunjuk; b. Sekretaris : pejabat pengemban fungsi Renmin; dan c. Anggota : perwira yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang. (3) TPKN dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima informasi terjadinya kerugian negara dan dapat diberlakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kapolri di tingkat Mabes Polri, dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Irwasum Polri);
2. Ketua : Inspektur Wilayah V Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Irwil V Itwasum Polri);
3. Wakil Ketua : Inspektorat Wilayah I–IV Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Itwil I-IV Itwasum Pori) sesuai daerah pantauan;
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Mutu Biro Perencanaan dan Administrasi (Kabagdalmutu Rorenmin) Itwasum Polri;
5. Anggota : Inspektur Bidang (Irbid)/Auditor Itwasum Polri, Pamen pada Satker pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras), keuangan, Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hukum (Divkum) Polri serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum); b. Kapolda di tingkat Polda, dengan keanggotaan sebagai berikut:
6. Penanggung jawab : Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda);
7. Ketua : Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda);
8. Wakil Ketua : Inspektur Bidang Operasi/Pembinaan (Irbidops/Irbidbin) pada Itwasda;
9. Sekretaris : Pamen pada Itwasda;
10. Anggota : Pamen pada Satker pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana (Sarpras), keuangan, Profesi dan Pengamanan (Propam), Bidang Hukum (Bidkum) serta Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum); www.djpp.kemenkumham.go.id