Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan www.djpp.kemenkumham.go.id

keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. 5. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan. 6. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan. 7. Pemeriksaan Kesehatan Werving adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga

yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon anggota Polri atau menjadi calon PNS Polri. 8. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri. 9. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian. 10. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri. 11. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang MEMUTUSKAN cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu yang mendukung tugas operasional Polri; dan b. terwujudnya pelayanan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. objektif, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. akurat, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan; c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; d. profesional, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan sesuai kompetensi dan standar profesi; e. nondiskriminasi, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan f. humanis, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperlakukan seseorang secara manusiawi.

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi: a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka tugas operasional; dan b. pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional meliputi: a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas latihan dan operasi; b. pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang; dan c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi meliputi: a. kesehatan kerja; b. kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS:

1. pengobatan tugas operasi dalam negeri: a) pada pelaksanaan tugas operasi; dan b) pada pasca tugas operasi (penyakit yang terjadi akibat penugasan);
2. pengobatan pasca tugas operasi luar negeri;
3. rawat jalan tingkat lanjut bagi siswa pendidikan pembentukan (Diktuk);
4. rawat inap bagi siswa Diktuk; dan
5. penatalaksanaan cedera panas/heat stroke. (2) Kriteria pelayanan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. (3) Kriteria kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika meliputi: a. penanganan overdosis tanpa resusitasi; b. penanganan overdosis dengan resusitasi; c. rehabilitasi medis; d. rawat jalan; dan e. evakuasi ke rehabilitasi sosial. (2) Kriteria pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri meliputi: a. pelaksanaan fogging di lingkungan kerja, Lembaga Pendidikan (Lemdik) dan asrama; b. pengendalian wabah tanpa vaksinasi; dan c. pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien. (2) Kriteria pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri tercantum dalam lampiran “D” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri meliputi: a. pemeriksaan kesehatan dalam rangka Diktuk, pendidikan pengembangan (Dikbang), seleksi penugasan dalam dan luar negeri; b. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sesuai dengan klasifikasi pemeriksaan kesehatan berkala (Rikkesla) meliputi:

1. intensif I;
2. intensif II; dan
3. intensif III; c. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara khusus sebelum dan sesudah melakukan tugas atau operasi baik dalam maupun ke luar negeri, dan penugasan khusus lainnya; dan d. pemeriksaan kesehatan ulang dan/atau banding oleh BPKP Polri yaitu:
4. Pegawai Negeri pada Polri yang menderita penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas; dan
5. siswa pada Lemdik Polri yang menderita penyakit yang mengganggu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. (2) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kesehatan Werving dan seleksi Diktuk. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kesehatan promotif, sekurang-kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat dan samapta; dan b. kesehatan preventif, sekurang-kurangnya meliputi upaya menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit, diantaranya melalui program pengendalian berat badan dan pencegahan penyakit degeneratif. (4) Kriteria pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Dukungan kesehatan latihan Kepolisian merupakan pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan Kepolisian meliputi materiil kesehatan medis dan nonmedis. (2) Pemberian dukungan kesehatan latihan Kepolisian, meliputi: a. Anggota Polri yang mengikuti latihan kepolisian; dan b. calon Anggota Polri yang mengikuti Diktuk. (3) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Polda.

(1) Pemberian dukungan kesehatan operasi Kepolisian meliputi: a. intelijen; b. pengamanan kegiatan; c. pemeliharaan keamanan; d. penegakan hukum; e. pemulihan keamanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. kontinjensi; dan g. penugasan pemelihara perdamaian dunia. (2) Kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung operasi kepolisian meliputi: a. perangkat kesehatan pasukan terdiri dari:

1. perangkat dokter;
2. perangkat perawat;
3. perangkat ambulans; dan
4. perangkat kesehatan Satuan Tugas Operasi (Satgasops); b. perangkat kesehatan kapal dan pesawat udara. (3) Kriteria dukungan kesehatan operasi Kepolisian tercantum dalam lampiran “F” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pemberian dukungan kesehatan operasi kepolisian, berupa pembinaan kesehatan gigi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan tugas operasi. (2) Pembinaan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesehatan kesamaptaan gigi dan mulut (Dental Fitness). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan kesamaptaan gigi dan mulut diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri di bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol) meliputi: a. pelayanan Disaster Victim Identification (DVI), kesehatan lapangan dan penanggulangan Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) pada situasi bencana; b. pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, olah TKP aspek medik, hukum kesehatan dan medikolegal untuk kepentingan hukum dan peradilan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan perpolisian masyarakat, pengamanan kesehatan dan makanan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat; d. pelayanan kedokteran lalu lintas; e. pelayanan kesehatan tahanan pada Polri; f. pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan g. pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pada fasilitas kesehatan Polri.

Pelayanan DVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. olah TKP; b. pemeriksaan Post Mortem dan pengumpulan data Ante Mortem; c. rekonsiliasi; d. pemulasaraan jenazah; dan e. penyediaan kantong jenazah.

Pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi: a. pembuatan Visum et Repertum (VeR):

1. pemeriksaan luar;
2. otopsi di dalam kota dan di luar kota;
3. pemeriksaan Laboratorium Kedokteran Forensik; dan
4. gali kubur/ekshumasi di dalam kota dan di luar kota. b. olah TKP aspek medik di dalam kota dan di luar kota; dan c. memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan peradilan, meliputi:
5. konsultasi hukum kesehatan/medikolegal; dan
6. saksi ahli.

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pelayanan Kesehatan Lapangan (Keslap) berupa Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); b. bakti sosial daerah operasi dan bencana; c. geomedicine; d. pengamanan makanan VIP; dan e. deteksi dini narkoba.

Pelayanan kedokteran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. penyelenggaraan sertifikasi dokter pemeriksa kesehatan untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM); b. pelayanan kesehatan kecelakaan lalu lintas; c. dukungan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan d. pembuatan data base kesehatan korban kecelakaan lalu lintas.

Pelayanan kesehatan tahanan pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi: a. pemeriksaan kesehatan rutin; dan b. rawat inap.

Pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa dan anak; dan b. non KDRT dewasa dan anak.

Pelayanan kesehatan IPWL pada fasilitas kesehatan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi: a. menerima laporan dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika; b. pemeriksaan kesehatan pecandu/korban; c. asesmen pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang akan direhabilitasi; dan d. berobat jalan dan konseling. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kriteria pelayanan kesehatan Dokpol tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri pada Lembaga Kesehatan Kepolisian meliputi kegiatan: a. penyelenggaraan produksi dan penyediaan perangkat kesehatan serta kegiatan untuk mendukung tugas Polri oleh Bagian Farmasi Kepolisian, berupa:

1. produksi alat kesehatan khusus untuk dukungan operasional Kepolisian meliputi: a) perangkat pemeriksaan narkotika; b) perangkat pemeriksaan prekursor; dan c) krim penyamaran pasukan;
2. Farmasi forensik dalam rangka dukungan penyelidikan dan penyidikan pada produk yang diduga palsu/ilegal meliputi: a) sampel produk asli sebagai pembanding; dan b) reagensia dan bahan habis pakai; b. pemberian pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan database odontogram bagi anggota Polri dan kelompok masyarakat dengan risiko tinggi oleh Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK) meliputi:
3. pemeriksaan odontogram dengan radiologi panoramik untuk penugasan operasional kepolisian;
4. pengambilan data odontogram kelompok masyarakat dengan risiko tinggi, tahanan dan teroris untuk database;
5. dental otopsi kriminal;
6. penentuan usia tersangka; dan
7. analisa bekas gigitan (Bitemark); c. identifikasi dan penyimpanan data DNA oleh laboratorium DNA kepolisian meliputi:
8. pemeriksaan DNA untuk Criminal DNA Data Base; dan
9. pemeriksaan DNA untuk penyelidikan dan penyidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kriteria kegiatan pelayanan kesehatan pada Lembaga Kesehatan Kepolisian tercantum dalam lampiran “H” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dalam bentuk: a. pelaporan; dan b. asistensi dan supervisi.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuat secara bulanan dan tahunan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh: a. Karumkit Bhayangkara Tingkat I kepada Kapusdokkes Polri; b. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda, kepada Kapusdokkes Polri melalui Kabiddokkes Polda; c. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lemdikpol, kepada Kapusdokkes Polri melalui Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan d. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korbrimob Polri, kepada Kapusdokkes Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisa dan evaluasi oleh Kapusdokkes Polri untuk disampaikan kepada Kapolri. (4) Format laporan kegiatan pelayanan kesehatan tertentu tercantum dalam lampiran “I” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Asistensi dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan oleh Kapusdokkes Polri kepada: a. Biddokkes Polda; dan b. Rumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUTARMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id