Pasal 22

(1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri pada Lembaga Kesehatan Kepolisian meliputi kegiatan: a. penyelenggaraan produksi dan penyediaan perangkat kesehatan serta kegiatan untuk mendukung tugas Polri oleh Bagian Farmasi Kepolisian, berupa:

1. produksi alat kesehatan khusus untuk dukungan operasional Kepolisian meliputi: a) perangkat pemeriksaan narkotika; b) perangkat pemeriksaan prekursor; dan c) krim penyamaran pasukan;
2. Farmasi forensik dalam rangka dukungan penyelidikan dan penyidikan pada produk yang diduga palsu/ilegal meliputi: a) sampel produk asli sebagai pembanding; dan b) reagensia dan bahan habis pakai; b. pemberian pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan database odontogram bagi anggota Polri dan kelompok masyarakat dengan risiko tinggi oleh Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK) meliputi:
3. pemeriksaan odontogram dengan radiologi panoramik untuk penugasan operasional kepolisian;
4. pengambilan data odontogram kelompok masyarakat dengan risiko tinggi, tahanan dan teroris untuk database;
5. dental otopsi kriminal;
6. penentuan usia tersangka; dan
7. analisa bekas gigitan (Bitemark); c. identifikasi dan penyimpanan data DNA oleh laboratorium DNA kepolisian meliputi:
8. pemeriksaan DNA untuk Criminal DNA Data Base; dan
9. pemeriksaan DNA untuk penyelidikan dan penyidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kriteria kegiatan pelayanan kesehatan pada Lembaga Kesehatan Kepolisian tercantum dalam lampiran “H” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.