Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN TERHADAP BENDAHARA

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 103 Tahun 2012 tentang PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Pihak Lain adalah setiap orang selain Pimpinan, Penasihat, Pegawai, ataupun Bendahara Komisi.

5. Bendahara adalah Pegawai yang diberi tugas untuk dan atas nama Komisi, menerima, menyimpan, membayarkan/menyerahkan uang, surat berharga, dan/atau barang-barang milik negara.

6. Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara yang selanjutnya disebut Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

7. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Deputi Pengawasan

8. Internal dan Pengaduan Masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya Kerugian Negara.

9. Terperiksa adalah Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara.

10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dari Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang menyatakan bertanggung jawab dan bersedia untuk melakukan penggantian atas Kerugian Negara yang terjadi.

11. Penyelesaian Kerugian Negara Dengan Cara Damai adalah upaya untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas Kerugian Negara dalam waktu tertentu baik secara tunai maupun angsuran tanpa melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Tuntutan Ganti Kerugian Negara adalah tuntutan terhadap Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara setelah upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil dicapai.

13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Penghapusan Tagihan Negara adalah penghapusan suatu tagihan negara dari pembukuan baik yang bersifat sementara maupun tetap berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu tidak dapat ditagih baik karena tidak diketahuinya pihak yang bertanggungjawab maupun tidak mempunyai orang yang bertanggungjawab memenuhi kewajibannya.

15. Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Keputusan Pembebanan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan tentang Pembebanan Ganti Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara.

16. Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Keputusan Pembebasan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan tentang Pembebasan Ganti Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara.

17. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat struktural paling rendah setingkat Kepala Biro atau Direktur.

18. Keadaan Kahar (force majeure) adalah keadaan di luar dugaan atau kemampuan manusia yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, perang, atau keadaan lain yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi untuk mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Komisi yang dilakukan Pimpinan, Penasihat, Pegawai, dan Pihak Lain. (2) Tata cara Penyelesaian ganti Kerugian Negara ini bertujuan untuk: a. mengembalikan Kerugian Negara yang telah terjadi; b. menciptakan tertib administrasi Keuangan Negara dan Barang Milik Negara; dan c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab Pimpinan, Penasihat, Pegawai, dan Pihak Lain dalam mengelola Keuangan Negara dan/atau Barang Milik Negara yang bukan terhadap Bendahara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peraturan Komisi ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang bukan Bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Komisi, mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Kerugian Negara yang diproses berdasarkan Peraturan ini adalah Kerugian Negara di lingkungan Komisi sebagai akibat terjadinya: a. pelanggaran administratif atau prosedur dalam pengelolaan Keuangan Negara atau Barang Milik Negara yang bukan terhadap Bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan internal Komisi, yang dilakukan oleh Pimpinan, Penasihat, Pegawai, dan/atau Pihak Lain; atau b. keadaan memaksa (overmacht) atau keadaan kahar (force majeure).

(1) Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain yang mengakibatkan atau mengetahui adanya Kerugian Negara wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pengawasan Internal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Kerugian Negara tersebut diketahui. (2) Khusus terhadap Penasihat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan memberikan tembusan kepada atasan langsung. (3) Selain diperoleh dari Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari: a. pengawasan dan/atau pemberitahuan dari Pimpinan Unit Kerja; b. Biro Umum sebagai pengelola Barang Milik Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Internal atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; atau d. pihak-pihak lainnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan mengisi Formulir Laporan pada Direktorat Pengawasan Internal, yang antara lain memuat informasi tentang: a. pihak yang diduga melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara; b. waktu terjadinya Kerugian Negara; c. tempat terjadinya Kerugian Negara; d. peristiwa terjadinya Kerugian Negara; dan e. perkiraan jumlah Kerugian Negara.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilampirkan dengan surat laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat.

(1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima oleh Direktur Pengawasan Internal, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat membentuk Tim Pemeriksa yang bertugas untuk menentukan apakah terdapat Kerugian Negara atau tidak yang dilakukan sendiri atau bersama- sama oleh Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lain. (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa dapat melakukan: a. permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait; b. pemeriksaan tempat kejadian peristiwa; c. pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan; d. permintaan keterangan terhadap Terperiksa; dan/atau e. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu. (3) Tindakan-tindakan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan Berita Acara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terperiksa dapat mengajukan pembelaan dan bukti-bukti yang meringankan. (5) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Tim Pemeriksa dibentuk.

(1) Deputi PIPM meminta Sekretaris Jenderal untuk menentukan besaran nilai Kerugian Negara. (2) Besaran nilai Kerugian Negara disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Deputi PIPM dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Sekretaris Jenderal menerima permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Untuk menentukan besaran Kerugian Negara, Sekretaris Jenderal dapat menugaskan: a. Kepala Biro Umum apabila Kerugian Negara timbul akibat terjadinya kehilangan/kerusakan Barang Milik Negara; atau b. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan apabila Kerugian Negara timbul akibat terjadinya kehilangan/kekurangan uang atau surat berharga. (4) Apabila dipandang perlu, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk lembaga, pejabat, atau orang yang berwenang untuk membantu penentuan besaran nilai Kerugian Negara.

(1) Dasar penentuan besaran nilai Kerugian Negara karena hilangnya uang ditetapkan berdasarkan jumlah selisih kurang yang terdapat dalam pembukuan dan/atau catatan lainnya. (2) Dasar penentuan besaran nilai Kerugian Negara karena hilangnya Barang Milik Negara adalah sebagai berikut: a. Kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang berlaku pada Kantor Kepolisian/POLDA setempat, pada saat kejadian. b. Perlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik Negara lainnya, seperti notebook, komputer, proyektor dan lain-lain ditetapkan berdasarkan harga pasar barang menurut jenis spesifikasi yang sama, pada saat barang tersebut hilang dengan memperhitungkan penyusutan paling besar 10%/tahun atau dengan kondisi barang terendah paling ringan 20% dari harga taksiran. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi pekerjaan umum pada saat kejadian. d. Tanah, ditetapkan berdasarkan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak atau harga pasar yang berlaku pada saat Kerugian Negara terjadi (menggunakan nilai/harga yang lebih tinggi). (3) Dasar penentuan besaran nilai Kerugian Negara karena rusaknya Barang Milik Negara, adalah sebesar biaya perbaikan. (4) Apabila Barang Milik Negara yang rusak tidak dapat diperbaiki maka dasar penentuan besaran nilai Kerugian Negara mengacu pada dasar penentuan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Setelah menerima besaran nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Tim Pemeriksa membuat hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Direktur Pengawasan Internal untuk disampaikan kepada Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan. (3) Laporan Hasil Pemeriksaan memuat: a. uraian fakta kejadian; b. analisa kejadian; c. kesimpulan; d. Rekomendasi. (4) Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara, maka Pimpinan mengeluarkan Keputusan Pembebasan. (5) Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menyatakan terbukti adanya perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara, maka Pimpinan mengeluarkan Keputusan Pembebanan. (6) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (7) Pimpinan mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Terperiksa dapat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Pimpinan disertai bukti-bukti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pembebanan. (2) Sebelum mengeluarkan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dapat meminta keterangan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Sekretaris Jenderal, Direktur Pengawasan Internal, Tim Pemeriksa, dan/atau Terperiksa. (3) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima, Pimpinan harus MEMUTUSKAN untuk menerima atau menolak Keberatan. (4) Keputusan terhadap Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (5) Sekretaris Jenderal melaksanakan prosedur penyelesaian Kerugian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penyelesaian Kerugian Negara yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara dapat dilaksanakan dengan cara: a. damai; atau b. tuntutan ganti rugi.

(1) Penyelesaian dengan cara damai dilakukan dengan menandatangani formulir SKTJM pada Sekretariat Jenderal. (2) Formulir SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia untuk mengganti; b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. cara pembayaran secara tunai atau mengangsur;

d. jangka waktu pembayaran; dan e. pernyataan penyerahan barang jaminan yang nilainya lebih besar dari nilai Kerugian Negara yang dibebankan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan dalam hal penyelesaian secara damai dilakukan secara tunai. (4) Pihak yang bertanggungjawab menyerahkan kepada Kepala Biro Umum berupa: a. barang jaminan apabila yang dijaminkan adalah barang bergerak; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; c. surat kuasa untuk menjual barang yang dijaminkan; dan/atau d. surat kuasa pemotongan kompensasi. (5) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro Umum untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi.

(1) Penyelesaian dengan cara damai yang dilakukan secara tunai dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak SKTJM ditandatangani. (2) Penyelesaian dengan cara damai yang dilakukan secara mengangsur paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak SKTJM ditandatangani. (3) Dalam hal penyelesaian dengan cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah melewati batas waktu maka dilakukan penyelesaian dengan cara Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam hal pembayaran Kerugian Negara telah dilakukan dengan cara damai, maka Pimpinan mengeluarkan Keputusan tentang Pelunasan Ganti Kerugian dan selanjutnya dilakukan penghapusan atas tagihan/Kerugian Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(1) Prosedur penyelesaian dengan cara Tuntutan Ganti Rugi dilakukan apabila: a. Pihak yang bertanggung jawab tidak bersedia menandatangani SKTJM; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pihak yang bertanggung jawab tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai SKTJM; atau c. Pimpinan menolak keberatan yang diajukan oleh Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Sekretaris Jenderal mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang- undangan.

Pembebasan ganti Kerugian Negara dapat dilakukan dalam hal: a. tidak ditemukan bukti yang cukup untuk dilakukan pembebanan ganti Kerugian Negara; b. adanya keadaan daya paksa (overmacht) atau keadaan kahar (force majeure); c. kedaluwarsa.

Tuntutan ganti Kerugian Negara berdasarkan peraturan ini tidak menghapuskan sanksi administratif dan/atau tuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pimpinan, Penasihat, Pegawai, atau Pihak Lainnya untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan upaya Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(1) Lampiran-lampiran dalam Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Lampiran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lampiran I : Form I Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Lampiran II : Form II Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara c. Lampiran III : Form III Surat Penagihan d. Lampiran IV : Form IV Surat Pernyataan Bertanggung jawab e. Lampiran V : Form V Keputusan Pelunasan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Negara

Semua penyelesaian atas peristiwa yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara yang masih berlangsung sampai dengan berlakunya Peraturan ini maka sejauh mungkin diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2013

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

ABRAHAM SAMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id