PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005
Pasal 5
(1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Pegawai Komisi.
(2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3) Masa penugasan Pegawai Negeri yang
dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun.
(4) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun.
(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.
(6) 6 (enam) bulan sebelum masa penugasan dan
perpanjangan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) masing-masing pimpinan instansi asal dan Pimpinan Komisi wajib berkoordinasi.
(7) Komisi dapat mengembalikan Pegawai(7) KomisiNegeri. . .
yang dipekerjakan pada Komisi sebelum masa penugasan 4 (empat) tahun berdasarkan
evaluasi, pertimbangan, dan persetujuan Pimpinan Komisi dan pimpinan instansi asal.
(8) Pegawai Negeri yang dipekerjakan setelah masa
penugasan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berakhir, Pimpinan Komisi wajib mengembalikan kepada pimpinan instansi asal.
(9) Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi
dapat beralih status sebagai Pegawai Komisi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi asal.
- Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
(1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi
dapat ditarik oleh instansi asal setelah 4 (empat) tahun melaksanakan tugas.
(2) Penarikan oleh instansi asal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- untuk pembinaan karir; dan
- semua tugas dan tanggung jawab pekerjaannya telah diselesaikan.
(3) Penarikan oleh instansi asal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan Komisi.
(4) Komisi wajib membuat laporan kinerja Pegawai
Negeri yang dipekerjakan kepada instansi asal setiap akhir tahun.
- Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 2
- Di antara . . . (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ketentuan ayat (5) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Kompensasi diberikan kepada Pegawai sebagai
penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya, meliputi:
gaji;
tunjangan; dan
insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.
(2) Gaji Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi Pegawai kepada Komisi.
(3) Gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada
Komisi diperhitungkan dengan mengurangi besarnya gaji dari instansi asal.
(3a) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua.
(3b) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi insentif bulanan dan insentif tahunan.
(4) Pajak Penghasilan atas kompensasi ditanggung
oleh masing-masing Pegawai.
(5) Besaran kompensasi Pegawai Komisi ditetapkan
dengan Peraturan Komisi.
(6) Jumlah Pegawai dan kebutuhan belanja Pegawai
Komisi ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Komisi.
- Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 3
- Di antara . . . (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1) Tim Penasihat Komisi diberi kompensasi sebagai
penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya yang meliputi:
gaji;
tunjangan; dan
insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.
(1a) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi Tim Penasihat kepada Komisi.
(1b) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua.
(1c) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi insentif bulanan dan insentif tahunan.
(2) Pajak Penghasilan atas kompensasi yang
diberikan ditanggung oleh masing-masing anggota Tim Penasihat Komisi.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012
,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menjalankan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang . . .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);