Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2012 tentang KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

2. Kode Etik Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai BNN dalam menjalankan tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.

3. Pegawai pada BNN yang selanjutnya disebut pegawai, terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan; c. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN; dan d. Anggota Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN.

Maksud dan tujuan Kode Etik Pegawai adalah: a. menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi BNN; b. mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan d. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup Kode Etik Pegawai meliputi: a. etika kepribadian; b. etika sesama pegawai; c. etika dalam hubungan dengan masyarakat; d. etika kelembagaan; dan e. etika kenegaraan.

Etika Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setiap pegawai wajib: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. profesional, netral dan bermoral tinggi;

c. menjunjung tinggi sumpah atau janji sebagai pegawai menurut agama dan kepercayaannya; d. inovatif, kaya akan ide-ide baru, dan meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; e. memiliki jiwa kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai harapan; f. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; dan g. loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setiap pegawai wajib: a. menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama sesama pegawai.

Etika hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap pegawai wajib: a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pemaksaan; c. mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum; dan d. memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Etika Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, setiap pegawai wajib: a. menjaga kehormatan lembaga; b. memiliki integritas dan konsisten dalam bersikap dan bertindak; c. objektif terhadap permasalahan; d. memiliki komitmen terhadap visi dan misi; e. menandatangani pakta integritas; f. berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja; g. disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai perintah tugas yang dipercayakan kepadanya; dan h. transparan, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala.

Etika Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, setiap pegawai wajib: a. menjunjung tinggi Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. membangun koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; d. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; e. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan f. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Pegawai dilarang: a. memberikan dan menerima perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi pegawai kepada pihak lain;

c. menggunakan fasilitas kantor selain untuk kegiatan kedinasan; d. bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun atasan; e. melakukan kegiatan dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk pengaruh isteri/suami, anak, dan orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan; f. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menolak permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kurang sarana dan prasarana; h. melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan perintah kedinasan; i. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak kehormatan lembaga kecuali karena urusan dinas atau atas perintah atasan, serta melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya; j. menggunakan data dan/atau informasi milik lembaga untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan; k. berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan calon tersangka, tersangka dan terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang dalam proses penyidikan kecuali pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; l. menerima gratifikasi; m. memberikan beban tambahan biaya dalam melaksanakan pelayanan; n. melecehkan harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. o. memanipulasi dan rekayasa perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas lembaga yang wajib dirahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan pimpinan; dan q. menyalahgunakan wewenang yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan, kerugian, dan ketergantungan bagi para pihak yang terkait dengan perkara.

(1) Pimpinan di setiap satuan kerja sesuai tingkat jabatannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan kode etik ini. (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan awal terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh unit yang membidangi tugas pengawasan. (2) Dalam hal pemeriksaan awal tersebut diduga sebagai pelanggaran kode etik, unit yang membidangi tugas pengawasan membentuk Majelis Kode Etik.

(1) Bagi pegawai yang melanggar kode etik diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. ringan; b. sedang; dan c. berat.

(1) Tingkat pelanggaran ringan terdiri dari: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (2) Tingkat pelanggaran sedang, terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (3) Tingkat pelanggaran berat, terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai. (4) Penjatuhan jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersifat temporer, dibentuk apabila terdapat pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh objektivitas dalam menentukan sanksi bagi pegawai BNN yang melanggar kode etik.

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik pegawai BNN terdiri dari: a. Ketua : Inspektur Utama (merangkap sebagai anggota); b. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN (merangkap sebagai anggota); c. Anggota : - Inspektur BNN;

• Direktur Hukum BNN;

• Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil. (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik pegawai BNN ditunjuk dengan kepangkatan/golongan minimal setingkat dengan pegawai yang diduga melanggar kode etik.

Majelis Kode Etik mempunyai tugas: a. memeriksa dan mengambil keputusan terhadap pegawai BNN yang diduga melanggar kode etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti, pembelaan diri dan keterangan yang bersangkutan melalui sidang Majelis; b. mengambil keputusan secara adil dengan musyawarah dan mufakat; c. mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai; dan d. menyelenggarakan sidang dengan prinsip cepat, sederhana, dan efisiensi.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik berwenang untuk memanggil dan meminta keterangan dan/atau data kepada: a. pelapor; b. pihak yang dilaporkan; dan/atau c. para saksi.

Majelis Kode Etik berkewajiban: a. mengambil keputusan secara objektif; b. merahasiakan identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, saksi dan setiap informasi yang diperoleh dari laporan; dan c. menyampaikan hasil keputusan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan, Majelis Kode Etik menentukan jadwal sidang dan melaksanakan sidang.

(1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1): a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan keputusan; dan b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota.

(1) Keputusan penjatuhan sanksi berdasarkan pemeriksaan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. (2) Keputusan penjatuhan sanksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan awal terhadap pegawai dengan status ditugaskan diduga melakukan pelanggaran kode etik sedang dan berat, hasil pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan instansi induk dari pegawai yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan.

Kriteria pelanggaran ringan, sebagai berikut: a. memberikan dan menerima perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi pegawai kepada pihak lain; c. menggunakan fasilitas kantor selain untuk kegiatan kedinasan; d. bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan maupun atasan; e. melakukan kegiatan dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk pengaruh

isteri/suami, anak, dan orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan; f. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menolak permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kurang sarana dan prasarana.

Kriteria pelanggaran sedang, sebagai berikut: a. melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan perintah kedinasan; b. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak kehormatan lembaga kecuali karena urusan dinas atau atas perintah atasan, serta melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya; c. menggunakan data dan/atau informasi milik lembaga untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan; d. berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan calon tersangka, tersangka dan terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang dalam proses penyidikan kecuali pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; e. menerima gratifikasi; f. memberikan beban tambahan biaya dalam melaksanakan pelayanan; dan g. melecehkan harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia.

Kriteria pelanggaran berat, sebagai berikut: a. memanipulasi dan rekayasa perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas lembaga yang wajib dirahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan pimpinan; dan c. menyalahgunakan wewenang yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan, kerugian, dan ketergantungan bagi para pihak yang terkait dengan perkara.

(1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan wajib direhabilitasi nama baiknya; dan (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN