SEKRETARIAT PRESIDEN

Sekretariat Presiden adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Presiden, berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Sekretaris Presiden mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala negara dan kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara di bidang kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, media, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bantuan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Presiden menyelenggarakan fungsi :

• penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden dan Ibu Negara;
• penyelenggaraan pers dan media;
• pengelolaan istana-istana Presiden beserta museum dan sanggar seni;
• penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan Ibu Negara;
• pengelolaan bantuan Presiden;
• pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Presiden;
• pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Presiden.

PRESIDEN

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Sekretariat Presiden terdiri dari :

• Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media;
• Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden.

Bagian Kedua Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan media mempunyai tugas membantu Sekretaris Presiden dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, media, dokumentasi, dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Ibu Negara, serta pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media menyelenggarakan fungsi :

• penyelenggaraan keprotokolan kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara;
• penyelenggaraan acara perjalanan Presiden dan/atau Ibu Negara di dalam dan di luar negeri;
• penyelenggaraan peliputan dan publikasi kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya;
• penyelenggaraan administrasi kewartawanan dan pengaturan wartawan dalam peliputan;
• penyelenggaraan kerjasama dengan media massa di dalam negeri dan di luar negeri, serta instansi dan pihak lain yang terkait;
• penyelenggaraan komunikasi Presiden dan/atau Ibu Negara dengan warga masyarakat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media terdiri dari :

• Biro Protokol;
• Biro Pers dan Media.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden

Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden mempunyai tugas membantu Sekretaris Presiden dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden, pengelolaan rumah tangga istana-istana, pengelolaan bantuan Presiden, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan

PRESIDEN

administrasi umum di lingkungan Sekretariat Presiden, serta pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden menyelenggarakan fungsi :

• penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan pengelolaan istana-istana, museum, dan sanggar seni;
• penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan bantuan Presiden;
• penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Presiden;
• penyelenggaraan urusan dalam, pemeliharaan bangunan, dan pengelolaan kendaraan;
• penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Presiden.

Deputi Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden terdiri dari :

• Biro Istana-istana;
• Biro Pengelolaan Bantuan Presiden;
• Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Bagian Keempat Biro, Bagian, Unit, dan Subbagian

(1) Masing-masing Biro sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Bagian

sesuai beban kerja.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di lingkungan Biro

Istana-istana dibentuk 4 (empat) Unit Pengelola Istana yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Istana.

(3) Istana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Istana Bogor, Istana

Cipanas, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampak Siring.

(4) Masing-masing Bagian/Uni sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat)

Subbagian sesuai beban kerja.

(5) Apabila dipandang perlu, di lingkungan Sekretariat Presiden dapat dibentuk

Unit Tata Usaha Perbantuan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai

PRESIDEN

bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dikoordinasikan oleh seorang atau lebih tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya yang ditunjuk oleh Sekretaris Presiden.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dibina oleh Biro

Administrasi dan Perlengkapan.

Bagian Keenam Kelompok Kerja

Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris Presiden dapat membentuk beberapa kelompok kerja.

TATA KERJA

Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Presiden secara berjenjang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya para Deputi dan Kepala Biro serta pejabat lainnya saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Presiden, maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Presiden, dapat mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Presiden, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan

PRESIDEN

tugas bawahan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Penyelenggaraan urusan personil, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas kinerja pemerintah, dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Presiden dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

(1) Sekretaris Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Deputi dan Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Sekretaris Presiden.

(3) Kepala Bagian, Kepala Istana, Kepala Unit Tata Usaha Perbantuan, dan

Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Presiden.

(1) Deputi adalah jabatan eselon Ia.

(2) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Istana adalah jabatan eselon IIIa.

(4) Kepala Unit Tata Usaha Perbantuan setinggi-tingginya jabatan eselon IIIa

dan serendah-rendahnya jabatan eselon IVa.

(5) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lainnya bagi Sekretaris Presiden diberikan setingkat dengan jabatan Menteri Negara.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Presiden ditetapkan oleh Sekretaris Presiden setelah

PRESIDEN

terlebih dahulu, mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat mulai diberlakukannya Keputusan Presiden ini maka seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2000

INDONESIA,

ttd.