Keputusan Menteri (258)
PELAKSANAAN PILOTING MODUL VEHICLE DECLARATION (VHD)
PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) SISTEM APLIKASI KEK TAHAP KETIGA
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KETUJUH
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KETIGA
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PPKEK JENIS LAYANAN
PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) TAHAP DUA SISTEM APLIKASI
RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN
TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUA
STANDAR PELAYANAN
PENERAPAN SECARA PENUH (.MANDATORY) SISTEM APLIKASI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
IMPLEMENTASI CO-CREATION OF LEARNING
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN REVIU
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE)
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
IMPLEMENTASI AFTER-ACTION REVIEW
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI ACUAN (BENCHMARIq TAHUN 202O
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2020
PENETAPAN LOGO SISTEM INTl ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR lTKFI2OII TENTANG
PENYELENGGARA PUSAT LAYANAN TERINTEGRASI
PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2019
KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP PENYETORAN ATAS PEMOTONGAN
PEDOMAN PELAKSANAAN RESTARTDALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS
PEMBENIUKAN SEKRETARIAT NATIONAL DESIGNA]ED AUTHORITY
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LANSKAP EKONOMI DAN VISI PERPATAKAN 2O3O
SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARI(TAHUN 2019
RUMPUN MATA DIKLAT DI LINGKUNGAN
RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
PEDOMAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PEDOMAN PENYELENGARAAN PELATIHAN