Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPMEN Berlaku

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan III yang selanjutnya disebut

Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan

sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang

diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara

dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah yang

terakreditasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar

Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 853), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 2

Januari 2018.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan III sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan

III;

  • bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, dalam

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil, perlu memuat materi untuk

meningkatkan kapasitas dan sinergitas kekuatan

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam

menghadapi ancaman melalui peningkatan kesadaran

bela negara di lingkungan kementerian, lembaga dan

pemerintah daerah;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 200);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

  1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 127);

  1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 97/2015 — PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Referensi Silang (5)
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 97/2015 — PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERPRES 57/2013 — LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA