STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
PREAMBLE
KEPMEN-ESDM-259-2022
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 259.K/GL.01/MEM.G/2022
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan air tanah,
serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,
meningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air
tanah untuk kebutuhan usaha, perlu dilakukan upaya
perlindungan pemanfaatan air tanah dari kerusakan baik
kuantitas maupun kualitas air tanah melalui penataan
izin pengusahaan air tanah;
- bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah
pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
untuk mengatur dan mengelola sumber daya air;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air
Tanah;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 266);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN
PENGUSAHAAN AIR TANAH.
KESATU : Menetapkan standar penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air
Tanah yang terdiri atas:
- Standar Pelayanan Persetujuan Pengeboran/Penggalian
Eksplorasi Air Tanah dan Persetujuan Studi Kelayakan
Penggunaan Air Tanah yang dilaksanakan melalui web
portal perizinan terintegrasi Kementerian ESDM,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- Standar Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah yang
dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.
KEDUA : Standar penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diselenggarakan oleh Badan Geologi.
KETIGA : Dalam proses penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah melalui
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Sistem OSS), Badan Geologi melakukan evaluasi kesesuaian
antara rekomendasi teknis dengan kebijakan pemerintah dan
peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Izin Pengusahaan Air Tanah pada wilayah yang bukan
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatur oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
KEENAM : Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah diberikan
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 259.K/GL.01/MEM.G/2022
TANGGAL : 19 Oktober 2022
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR
TANAH
STANDAR PENETAPAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
No KBLI:
Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan Air Tanah
- Ruang Lingkup Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam
proses Izin Pengusahaan Air Tanah
untuk menggunakan Air Tanah yang
meliputi pemanfaatan Air Tanah
sebagai bahan baku utama, bahan
baku pendukung, pendukung proses
produksi, pemanfaatan ruang pada
sumber air tanah, dan/atau kombinasi
pemanfaatan sumber daya Air Tanah.
Tujuan: untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air
Tanah.
- Istilah dan Definisi a. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di
atas, ataupun di bawah permukaan tanah,
termasuk dalam pengertian ini air
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut
yang berada di darat.
- Sumber Air adalah tempat atau wadah Air
alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di
atas, atau di bawah permukaan tanah.
- Daya Air adalah potensi yang terkandung
dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang
dapat memberikan manfaat atau kerugian
bagi kehidupan dan penghidupan manusia
serta lingkungannya.
- Air Tanah adalah air yang terdapat dalam
lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.
- Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah
yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat
semua kejadian hidrogeologis seperti
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.
- Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau
lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-
pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer
persegi.
- Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk
memperoleh dan/atau mengambil air tanah
untuk melakukan kegiatan usaha.
- Badan Geologi unit organisasi yang memiliki
tugas menyelenggarakan penyelidikan dan
pelayanan di bidang sumber daya geologi,
vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air
tanah, dan geologi lingkungan, serta survei
geologi.
- Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
yang selanjutnya disingkat PATGTL adalah
unit eselon II di bawah Badan Geologi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
yang memiliki tugas melaksanakan penelitian,
penyelidikan, dan perekayasaan serta
pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik
dan geologi lingkungan.
- Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah
Sungai yang selanjutnya disingkat
BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas
melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air
di wilayah sungai.
- Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau
daerah yang ditentukan berdasarkan
kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah,
kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan
kesamaan pengelolaannya.
- Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah
resapan air yang mampu menambah Air
Tanah secara alamiah pada Cekungan Air
Tanah.
- Zona Pemanfaatan Air Tanah adalah daerah
yang Air Tanahnya dapat dimanfaatkan
sebagai kawasan budidaya.
- Persyaratan Syarat permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah
Permohonan Izin meliputi:
Pengusahaan Air a. syarat administrasi, yang terdiri atas:
Tanah 1) formulir permohonan yang memuat:
Nomor Induk Berusaha (NIB);
nama, pekerjaan, alamat, nomor
telpon, dan e-mail pemohon;
alamat lokasi sumur bor/gali;
koordinat titik sumur bor/gali
(decimal degree);
- jangka waktu penggunaan Air
Tanah yang dimohonkan; dan
- keterangan sumur bor/gali ke-;
- bukti kepemilikan/penguasaan tanah
dapat berupa Akta Jual Beli (AJB),
Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak
Guna Bangunan (SHGB), atau Surat
Perjanjian Sewa;
- izin berusaha yang telah dimiliki
pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan
kegiatan pemanfaatan Air Tanah yang
akan dilakukan;
- izin/dokumen lingkungan hidup dan
persetujuan lingkungan yang
diterbitkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
- surat persetujuan studi kelayakan
penggunaan Air Tanah oleh Kepala
PATGTL;
- laporan studi kelayakan penggunaan
Air Tanah;
- surat keterangan mengenai
ketersediaan/ketidaktersediaan Air
Permukaan dari BBWS/BWS;
- surat keterangan dari Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi
mengenai ketersediaan/
ketidaktersediaan Air melalui jaringan
PDAM;
- hasil konsultasi publik atas rencana
penggunaan Air Tanah (untuk
kelompok usaha menengah dan besar);
dan
- surat pernyataan kesanggupan
membuat sumur resapan/imbuhan
dan/atau sumur pantau; dan
- syarat teknis, yang terdiri atas:
- rencana jumlah debit pengambilan Air
Tanah dalam m3/hari;
- rencana peruntukan penggunaan Air
Tanah; dan
gambar konstruksi sumur bor/gali.
Penetapan Izin a. Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah
Pengusahaan Air paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari kerja
Tanah sejak permohonan persyaratan administrasi
dan teknis lengkap dan benar.
- Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan
oleh Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas
nama Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;
- Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dapat
memutuskan:
- menolak permohonan Izin
Pengusahaan Air Tanah; atau
- menetapkan Izin Pengusahaan Air
Tanah.
- Perpanjangan Izin a. Syarat permohonan perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Pengusahaan Air Tanah meliputi:
Tanah 1) syarat administrasi, yang terdiri atas:
- formulir permohonan yang
memuat:
- NIB;
ii. nama, pekerjaan, alamat,
nomor telpon, dan e-mail
pemohon;
iii. alamat lokasi sumur
bor/gali;
iv. koordinat titik sumur
bor/gali (decimal degree);
- jangka waktu penggunaan
Air Tanah yang diperlukan;
vi. nomor urut sumur bor/gali;
dan
vii. keterangan perpanjangan
Izin Pengusahaan Air Tanah
ke-;
- bukti kepemilikan/ penguasaan
tanah dapat berupa AJB, SHM,
SHGB, atau Surat Perjanjian
Sewa;
- salinan dokumen Izin
Pengusahaan Air Tanah yang
akan diperpanjang;
- bukti setor pajak air tanah 1
(satu) tahun terakhir;
- izin berusaha yang telah dimiliki
pemohon (NIB KBLI), sesuai
dengan kegiatan pemanfaatan Air
Tanah yang akan dilakukan;
- surat keterangan telah membuat
sumur resapan/ imbuhan; dan
- surat keterangan mengenai
ketersediaan/ketidaktersediaan
Air dari PDAM;
- syarat teknis, yang terdiri atas:
- rencana jumlah debit
pengambilan Air Tanah (m3/hari);
- rencana peruntukan penggunaan
Air Tanah;
- rekapitulasi debit pengambilan air
tanah bulanan selama 1 (satu)
tahun terakhir;
- foto sumur bor dan sarana
penggunaan air tanah lainnya
yang terbangun saat ini dengan
Geotagging (kompilasi foto dalam
1 (satu) lembar A4);
- laporan analisis kualitas Air
Tanah setiap 6 (enam) bulan
dalam 1 (satu) tahun terakhir
(untuk kelompok usaha
menengah dan usaha besar);
- laporan pengukuran kedudukan
muka Air Tanah bulanan 1 (satu)
tahun terakhir (untuk kelompok
usaha menengah dan usaha
besar);
- salinan gambar log bor,
konstruksi sumur bor/gali,
dan/atau rekaman borehole
camera (untuk kelompok usaha
menengah dan usaha besar); dan
- salinan dokumen data dan
analisis uji pemompaan (untuk
kelompok usaha menengah dan
usaha besar).
- Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan
Air Tanah paling lambat diberikan 7 (tujuh)
hari kerja sejak pengajuan permohonan
dengan persyaratan administrasi dan teknis
yang lengkap dan benar;
- Permohonan perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah diajukan paling
cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1
(satu) bulan sebelum jangka waktu Izin
Pengusahaan Air Tanah berakhir; dan
- Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka
waktu Izin pengusahaan Air Tanah
berakhir, permohonan perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah belum diajukan,
Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat
diperpanjang dan pemohon dapat
mengajukan Izin Pengusahaan Air Tanah
baru.
- Perubahan Izin a. Syarat permohonan perubahan Izin
Pengusahaan Air Pengusahaan Air Tanah meliputi:
Tanah 1) syarat administrasi, yang terdiri atas:
formulir permohonan yang memuat:
NIB;
ii. nama, pekerjaan, alamat,
nomor telpon, dan e-mail
pemohon;
iii. alamat lokasi sumur bor/gali;
iv. koordinat titik sumur bor/gali
(decimal degree);
- jangka waktu penggunaan air
tanah yang diperlukan;
vi. nomor urut sumur bor/gali;
dan
vii. keterangan perubahan izin
pengusahaan air tanah ke-;
- bukti kepemilikan/ penguasaan
tanah dapat berupa AJB, SHM,
SHGB, atau Surat Perjanjian Sewa;
- salinan dokumen Izin Pengusahaan
Air Tanah yang akan diubah;
- bukti setor pajak Air Tanah 1 (satu)
tahun terakhir;
- izin berusaha yang telah dimiliki
pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan
kegiatan pemanfaatan air Tanah
yang akan dilakukan;
- surat keterangan dari BBWS/BWS
yang berisi mengenai
ketersediaan/ketidaktersediaan Air
permukaan;
- surat keterangan dari PDAM yang
berisi mengenai ketersediaan/
ketidaktersediaan Air melalui
jaringan PDAM; dan
- surat keterangan telah membuat
sumur resapan/imbuhan.
- syarat teknis, yang terdiri atas:
- rencana jumlah perubahan debit
pengambilan Air Tanah (m3/hari);
- rencana peruntukan penggunaan
Air Tanah;
- rekapitulasi debit pengambilan Air
Tanah bulanan selama 1 (satu)
tahun terakhir;
- foto sumur bor dan sarana
penggunaan Air Tanah lainnya yang
terbangun saat ini dengan
Geotagging (kompilasi foto dalam 1
(satu) lembar A4);
- laporan analisis kualitas Air Tanah
setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu)
tahun terakhir (untuk kelompok
usaha menengah dan usaha besar);
- Laporan pengukuran kedudukan
muka Air Tanah bulanan 1 (satu)
tahun terakhir (untuk kelompok
usaha menengah dan usaha besar);
- data dan hasil analisis uji
pemompaan;
- salinan gambar log bor, konstruksi
sumur bor/gali, dan/atau rekaman
borehole camera (untuk kelompok
usaha menengah dan usaha besar);
dan
- salinan dokumen data dan analisis
uji pemompaan (untuk kelompok
usaha menengah dan usaha besar).
- Penetapan perubahan Izin Pengusahaan Air
Tanah paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari
kerja sejak pengajuan permohonan dengan
persyaratan yang lengkap dan benar.
- Permohonan perubahan Izin Pengusahaan Air
Tanah diajukan paling cepat 2 (dua) tahun
sejak Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan.
- Jangka waktu perubahan Izin Pengusahaan
Air Tanah berlaku sampai dengan jangka
waktu Izin Pengusahaan Air Tanah tersebut
berakhir.
- Pengendalian dan a. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan
Pembatasan Air Tanah di Zona Perlindungan Air Tanah
Pengusahaan Air pada daerah imbuhan Cekungan Air Tanah
Tanah pada Zona diatur sebagai berikut:
Konservasi Air Tanah 1) membatasi pengambilan Air Tanah baru
dan Akuifer Bebas hanya untuk kebutuhan mandi cuci dan
kakus (MCK) dan kebutuhan penunjang
lainnya pada restoran, hotel, tempat
wisata, toko swalayan, Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) dan niaga
lainnya;
- pembatasan pengambilan Air Tanah yang
dimaksud pada angka 1) dilakukan
dengan ketentuan:
debit maksimal 10 m3/hari;
diameter sumur yang diizinkan
kurang dari atau sama dengan 2
inchi; dan
- menerapkan zero run-off policy.
- permohonan perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah diberikan
maksimal 50% (lima puluh persen) dari
debit yang diizinkan sebelumnya dengan
kewajiban untuk membuat sumur
imbuhan/resapan dan menerapkan zero
run-off policy; dan
- jangka waktu pemberian Izin
Pengusahaan Air Tanah diberikan paling
lama 3 (tiga) tahun.
- Pengendalian dan pembatasan pengusahaan
Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah
pada daerah dengan zona aman diatur
sebagai berikut:
- untuk permohonan Izin Pengusahaan Air
Tanah baru, perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah, dan perubahan
Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan
dengan debit yang tidak boleh lebih besar
daripada debit optimum yang tercantum
pada peta Zona Konservasi Air Tanah;
- dalam hal debit yang diberikan pada Izin
Pengusahaan Air Tanah sebelumnya
lebih besar dari debit pada peta Zona
Konservasi Air Tanah, untuk
perpanjangan Izin Pengusahaan Air
Tanah diberikan 90% (sembilan puluh
persen) dari debit yang diizinkan
sebelumnya; dan
- jangka waktu pemberian Izin
Pengusahaan Air Tanah baru atau
perpanjangan diberikan paling lama 7
(tujuh) tahun.
- Pengendalian dan pembatasan pengusahaan
Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah
pada daerah dengan zona rawan diatur
sebagai berikut:
- untuk permohonan Izin Pengusahaan Air
Tanah baru, perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah, dan perubahan
Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan
dengan debit yang tidak boleh lebih besar
daripada debit optimum yang tercantum
pada peta Zona Konservasi Air Tanah;
- dalam hal debit yang diberikan pada Izin
Pengusahaan Air Tanah sebelumnya
lebih besar dari debit pada peta Zona
Konservasi Air Tanah, untuk
perpanjangan Izin Pengusahaan Air
Tanah diberikan 90% (sembilan puluh
persen) dari debit yang diizinkan
sebelumnya; dan
- waktu pemberian Izin Pengusahaan Air
Tanah baru atau perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah diberikan paling
lama 5 (lima) tahun.
- Pengendalian dan pembatasan pengusahaan
Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah
pada daerah dengan zona kritis sebagai
berikut:
- membatasi pengambilan air tanah baru
hanya untuk kebutuhan MCK dan
kebutuhan penunjang lainnya pada
fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan,
toko swalayan, dan SPBU.
- pembatasan pengambilan air tanah yang
dimaksud pada huruf a dilakukan
dengan ketentuan debit maksimal 15
m3/hari
- untuk permohonan perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah diberikan 75%
(tujuh puluh lima persen) dari debit yang
diizinkan sebelumnya, dengan kewajiban
pengguna untuk membuat sumur
resapan/ imbuhan; dan
- jangka waktu pemberian perpanjangan
Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan
paling lama 4 (empat) tahun.
- Pengendalian dan pembatasan penggunaan
Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah
pada daerah dengan zona rusak sebagai
berikut:
- untuk permohonan Izin Pengusahaan Air
Tanah baru tidak dapat diberikan Izin;
- untuk permohonan perpanjangan Izin
Pengusahaan Air Tanah diberikan 50%
(lima puluh persen) dari debit yang
diizinkan sebelumnya dengan kewajiban
pengguna untuk membuat sumur
resapan/ imbuhan; dan
- jangka waktu pemberian perpanjangan
Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan
paling lama 3 (tiga) tahun.
- Dalam hal zona konservasi pada Cekungan
Air Tanah belum tersedia atau area di luar
Cekungan Air Tanah yang ditetapkan,
pengendalian dan pembatasan pengusahaan
Air Tanah diberikan dengan mengacu kepada
peta hidrogeologi dan/atau data hidrogeologi
lainnya.
- Dalam hal penggunaan Air Tanah di akuifer
bebas pada kedalaman < 40 m, pengendalian
dan pembatasan pengusahaan Air Tanah
diatur sebagai berikut:
- membatasi pengambilan Air Tanah baru
hanya untuk kebutuhan MCK dan
kebutuhan penunjang lainnya pada
fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan,
toko swalayan, dan SPBU.
- pembatasan pengambilan Air Tanah yang
dimaksud pada angka 1) dilakukan
dengan ketentuan:
- pembatasan maksimal debit
5m3/hari; dan
ii. diameter sumur kurang dari sama
dengan 2 inchi.
- Sarana Sarana minimum untuk kegiatan penggunaan
Air Tanah:
alat ukur volumetrik (water meter);
pipa/lubang untuk mengukur kedalaman
muka Air Tanah;
- sumur pantau (apabila dipersyaratkan);
dan
- sumur resapan/sumur imbuhan (apabila
dipersyaratkan).
- Kewajiban Pemegang Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah memiliki
Izin Pengusahaan Air kewajiban:
Tanah a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam
Izin Pengusahaan Air Tanah;
- memberikan akses kepada PATGTL dan
instansi terkait lainnya untuk melakukan
pengecekan terhadap sumur bor/gali yang
diusahakan;
- memasang meter Air pada pipa keluar
(outlet) sumur bor/gali;
- menyampaikan laporan hasil pengukuran
kedudukan muka Air Tanah bulanan, hasil
analisis kualitas Air setiap 6 (enam) bulan,
dan debit pengambilan Air Tanah bulanan
setiap tahun kepada PATGTL (untuk
kelompok usaha menengah dan usaha
besar);
- membangun sumur resapan/imbuhan Air
Tanah sesuai dengan pedoman yang
diterbitkan oleh Badan Geologi;
- membangun sumur pantau Air Tanah yang
dilengkapi dengan alat perekam kedudukan
muka Air Tanah otomatis (Automatic Water
Level Recorder-AWLR) dengan ketentuan:
- satu sumur pantau untuk setiap
pengajuan sumur bor/gali ke 5 (lima)
dan kelipatannya di satu lokasi;
- satu sumur pantau untuk setiap
jumlah pengambilan Air Tanah sama
dengan atau lebih besar dari 50 (lima
puluh) liter/ detik dari beberapa
sumur produksi di satu lokasi; dan
- satu sumur pantau untuk satu sumur
produksi dengan debit lebih besar atau
sama dengan 50 (lima puluh) liter/
detik.
- melindungi dan memelihara kelangsungan
fungsi Air Tanah;
- memulihkan kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan pengusahaan Air
Tanah yang dilakukan;
- tidak mengganggu sumber Air Tanah yang
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
- memberikan ganti rugi kepada masyarakat
sekitar apabila kegiatan pengusahaan Air
Tanah yang dilakukan menimbulkan
kerugian untuk masyarakat sekitar;
- memberikan tanggapan yang positif dalam
hal timbul gejolak sosial masyarakat di
sekitar lokasi kegiatan pengusahaan Air
Tanah;
- melaporkan kepada Kepala PATGTL/
apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air
Tanah ditemukan hal-hal yang dapat
membahayakan lingkungan;
- membayar pajak Air Tanah dan kewajiban
keuangan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
- memberikan minimal 10 % (sepuluh persen)
dari jumlah debit yang diberikan dalam Izin
Pengusahaan Air Tanah untuk membantu
pemenuhan kebutuhan Air masyarakat
sekitar area kegiatan pengusahaan Air
Tanah atau dengan memberikan bantuan
sumur bor/gali untuk masyarakat yang
mengalami kesulitan pemenuhan
kebutuhan Air bersih (untuk kelompok
usaha menengah dan usaha besar); dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengawasan Izin a. Pengawasan atas pelaksanaan Izin
Pengusahaan Air Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk
Tanah menjamin ditaatinya ketentuan dalam Izin
Pengusahaan Air Tanah.
- Pengawasan dilakukan terhadap:
- kesesuaian identitas antara pemegang
Izin Pengusahaan Air Tanah untuk
menggunakan Air Tanah di lokasi;
- kesesuaian antara pelaksanaan
dengan ketentuan dalam Izin
Pengusahaan Air Tanah, beserta
ketentuan peraturan mengenai norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang
terkait;
- kesesuaian akuifer yang disadap
dengan izin yang diberikan;
- kesesuaian debit pengambilan Air
Tanah dengan izin yang diberikan dan
laporan debit pengambilan Air Tanah;
- kesesuaian jumlah pengambilan Air
Tanah;
- kesesuaian jenis dan kapasitas pompa,
durasi pemompaan dan sarana
penggunaan Air Tanah seperti meter
air;
- kesesuaian data kedalaman muka Air
Tanah dengan laporan bulanan
kedalaman muka Air Tanah;
- kesesuaian pemantauan dan
konservasi Air Tanah dengan yang
dicantumkan dalam izin dan laporan
upaya pemantauan dan konservasi Air
Tanah;
- dampak pengambilan Air Tanah
terhadap sumber Air bersih
masyarakat sekitar; dan
- dampak pengambilan Air Tanah
terhadap lingkungan, seperti intrusi
Air laut dan/atau penurunan tanah.
- Pengawasan kegiatan konstruksi sumur
bor/gali eksplorasi Air Tanah dilakukan
terhadap:
- kesesuaian konstruksi sumur bor/gali
Air Tanah dengan rencana konstruksi
sumur bor/gali Air Tanah yang telah
disetujui oleh Kepala PATGTL;
- kesesuaian perusahaan pengeboran
Air Tanah pelaksana
pengeboran/penggalian eksplorasi Air
Tanah dengan yang diajukan dalam
permohonan pengeboran/penggalian
eksplorasi Air Tanah;
- kesesuaian juru bor pelaksana
pengeboran/penggalian eksplorasi Air
Tanah dengan yang diajukan dalam
permohonan pengeboran/penggalian
eksplorasi Air Tanah;
- kegiatan pengeboran/penggalian Air
Tanah tidak menimbulkan
permasalahan lingkungan, seperti
pencemaran air; dan
- kegiatan pengawasan kegiatan
konstruksi sumur bor/gali dituangkan
dalam Berita Acara Pengawasan
Konstruksi Sumur Bor/Gali.
- Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah
dilakukan oleh PATGTL dan dapat
melibatkan masyarakat.
- Peran masyarakat dalam pengawasan dapat
diwujudkan dalam bentuk pengaduan
kepada pemberi Izin Pengusahaan Air
Tanah dan/atau laporan kepada pihak
yang berwenang.
- Hasil pengawasan merupakan bahan atau
masukan bagi perbaikan, penertiban,
dan/atau peningkatan penyelenggaraan
Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah wajib
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan
dalam bentuk peringatan, pemberian
sanksi administratif, dan bentuk tindakan
lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIFIN TASRIF
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,
M. IDRIS. F. SIHITE
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan air tanah,
serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,
meningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air
tanah untuk kebutuhan usaha, perlu dilakukan upaya
perlindungan pemanfaatan air tanah dari kerusakan baik
kuantitas maupun kualitas air tanah melalui penataan
izin pengusahaan air tanah;
- bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah
pusat
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 266);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
