Undang-Undang (2,242)

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK

PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4

PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN,

PERGURUAN TINGGI

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

PENGHAPUSAN "CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK

PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W.

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM

PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN

PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD

PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK"

PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN)

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-