Undang-Undang (2,246)

PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH,

Undang-Undang Tahun 1945

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961

PENGUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK

PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4

PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN,

PERGURUAN TINGGI

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

PENGHAPUSAN "CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK

PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W.

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM

PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN

PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD

PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK"

PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN)

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-