NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1951

TENTANG

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai bank sentral yang bersifat nasional;

• bahwa untuk menjamin kepentingan umum bank itu harus dimiliki oleh Negara;
• bahwa hingga saat ini De Javasche Bank N.V. sebagai bank sentral bersipat partikelir dan berada di tangan modal asing;
• bahwa untuk mengakhiri kedudukan De Javasche Bank N.V. yang demikian itu lembaga ini harus dinasionalisasi;

Mengingat : a. pasal 27 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

• pasal 3 dan pasal 18 ayat (8) Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

Pasal 1.

1. Keperluan umum menghendaki supaya De Javasche Bank N.V. dinasionalisasi untuk tujuan mana harus dicabut hak dari saham-saham De Javasche Bank N.V. agar menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
2. Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574) untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.

Pasal 2.

Saham-saham dalam modal pangkal dari De Javasche Bank N.V. yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang- undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi yang tersebut dalam pasal 4, kepada pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, diberi pengganti kerugian sebesar 120% dari harga nominal sahamnya dalam mata-uang Belanda atau terhadap Warga Negara Indonesia, yang menurut peraturan devisen berkedudukan di Indonesia, 360% dari harga tersebut dalam mata-uang Indonesia.

Pasal 4.

1. Pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, dan yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 di atas, dalam waktu dua bulan mulai dari hari berlakunya Undang-undang ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan menurut peraturan-peraturan acara yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia untuk minta ditetapkan oleh Hakim besarnya pengganti kerugian yang seadil- adilnya.
2. Hakim mendahulukan penjelasan urusan ini.

Pasal 5.

1. Oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan uang pada De Javasche Bank N.V. sebesar jumlah yang diperlukan untuk pembayaran pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham, yang saham-sahamnya dicabut haknya, dihitung berdasar atas peraturan tersebut dalam pasal 3 dari undang-undang ini. Selama waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini De Javasche Bank N.V. membayarkan pengganti kerugian tersebut kepada pemegang-pemegang saham itu, yang menyerahkan sahamnya untuk Republik Indonesia beserta talon dan bukti-dividen yang belum dibayar.
2. Setelah waktu satu bulan tersebut dalam ayat (1) berakhir, maka De Javasche Bank N.V. mengumumkan nomornya saham-saham yang dicabut haknya menurut peraturan dalam pasal 2 dari Undang-undang ini, akan tetapi yang sesudahnya waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini belum diserahkan menurut ayat (1), dan yang jumlah pengganti kerugiannya yang ditetapkan menurut pasal 3 telah disediakan pada bank itu. Pengumuman itu ditempatkan dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
3. Setelah tindakan tersebut dalam ayat (2) selesai, maka segala risiko dan biaya terhadap yang disediakan itu menjadi tanggungan yang berkepentingan.

Pasal 6.

Terhadap modal yang berasal dari luar negeri, pemindahan ke luar negeri dari pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 dan 4, diizinkan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak atas penggantian kerugian yang telah ditetapkan, dengan kurs pada hari terjadinya hak menerima pengganti kerugian.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan Undang-undang ini.

Pasal 8.

1. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank N. V. ".
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan pada tanggal 15 Desember 1951.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG UNDANG N0MOR 24 TAHUN 1951

TENTANG

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N. V.

I. ALASAN-ALASAN UNTUK SELEKAS MUNGKIN MENASIONALISASI DE

JAVASCHE BANK N. V.

1. Pemerintah berpendapat tidak perlu memberikan uraian panjang lebar lagi, untuk menguatkan pendiriannya, bahwa nasionalisasi De Javashe Bank N. V. sungguh perlu dan tidak boleh ditunda lebih lama lagi. Suatu bank sentral dan sirkulasi yang bersifat partikelir dan dalam tangan bangsa asing adalah bertentangan dengan kedudukan suatu negara yang berdaulat. Suatu bank sentral yang dinasionalisasi akan menjadi suatu tunjangan yang kuat bagi pembangunan bank-bank dan perekonomian nasional di negara kita.
2. Alasan yang terpenting, bahwa bank-bank pusat diseluruh dunia makin lama makin banyak ditarik dari lapangan partikelir dan dinasionalisasi, khususnya terletak dalam perkembangan bank-bank itu menurut sejarahnya. Pada bank-bank pusat, funksi bekerja untuk kepentingan umum semata-mata, makin lama makin tampil kemuka. Selama funksi itu hanya mengenai soal menjamin persediaan uang yang dapat ditukarkan (inwisselbaar), maka tugas yang sedemikian dapat diserahkan kepada bank pusat, sedang Pemerintah dalam urusan kebijaksanaan pimpinan tidak usah ikut campur. Demi politik moneter bertambah rapat pertaliannya dengan politik keuangan, dan kedua-duanya, politik moneter dan keuangan, ternyata adalah alat untuk mempengaruhi keadaan ekonomi umum dalam suatu negara, maka bank pusat -- sungguhpun otonoom -- semata-mata menjadi badan penyelenggara politik moneter dan keuangan Pemerintah.
3. Bank sirkulasi harus menyelenggarakan kepentingan umum, maka tujuan menarik laba harus dikebelakangkan. Seperti halnya di Indonesia sekarang, maka De Javasche Bank N. V. dapat memungut laba yang besar; sebaliknya Bank mungkin terpaksa mengabaikan kemungkinan-kemungkinan untuk menarik laba, jika sekiranya menarik laba itu tidak sesuai dengan politik yang dituruti pada sesuatu waktu. Laba yang besar jumlahnya itu, tidak sepatutnya jatuh ke dalam tangan partikelir, karena laba itu timbul dari usaha Bank itu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan umum. Sebaliknya tidaklah pula adil jika akibat-akibat hilangnya keuntungan, dipikulkan kepada kalangan partikelir. Bank harus menerima risiko-risiko, yaitu bukan risiko yang timbul karena pemberian kredit oleh Bank, melainkan karena menjalankan funksi untuk kepentingan umum itu. Risiko-risiko ini tidak boleh dipikulkan kepada pihak partikelir.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pemerintah dapat menjelaskan yang tersebut di atas itu dengan sebuah contoh yang praktis. Laba-laba yang besar, yang diperoleh oleh De Javasche Bank N. V., dalam tahun-tahun yang lampau sesudah perang, sebahagian besar timbul dari pada bunga yang dibayar oleh Pemerintah untuk hutang kepada De Javasche Bank N. V. karena kekurangan penghasilan Negara. Laba-laba itu diperoleh oleh De Javasche Bank N. V. dari pada funksi untuk kepentingan umum; laba-laba itu menurut pembahagian laba dalam octrooi sebagian besar jatuh ke dalam tangan para pemegang saham.

2. Pekerjaan De Javasche Bank N. V. yang sekarang ini bukanlah semata-mata terletak dalam lapangan suatu bank pusat. Selain itu ada lagi pekerjaan- pekerjaan yang dalam menjalankannya, De Javasche Bank N. V. bersaingan dengan bank-bank partikelir. Uraian Pemerintah, sebagaimana tersebut di atas, mungkin menimbulkan pikiran : jika demikian, apa sebabnya seluruh De Javasche Bank N. V. harus di-nasionalisasi. Terhadap pikiran demikian itu, harus dikemukakan, bahwa tidaklah mungkin untuk menasionalisasi suatu persentase saja daripada perusahaan De Javasche Bank N. V. Lagi pula seluruh organisasi De Javasche Bank N. V. akan terganggu olehnya.

3. Berapa jauhnya harus diadakan perubahan mengenai tugas De Javasche Bank N. V. di kemudian hari, tidak pada tempatnya untuk dibicarakan disini. Adalah maksud Pemerintah untuk selekas mungkin mengajukan kepada Parlemen, suatu statut baru bagi bank pusat di Indonesia, demi nasionalisasi itu terlaksana. Dalam Parlemen dapatlah kelak ditinjau dengan luas hal-hal yang azasi, misalnya tugas, perlu atau tidaknya diadakan jaminan emas, pengawasan terhadap urusan kredit dan lain-lainnya.

4. Pemerintah berpendapat, bahwa yang tersebut diatas cukup mengandung alasan-alasan, apakah sebabnya sekarang diusulkan kepada Parlemen untuk menasionalisasi De Javasche Bank N. V.

5. Menasionalisasi De Javasche Bank N. V. tersebut, akan dijalankan dengan memiliki saham-sahamnya dalam modalnya pangkal sebesar f. 9.- juta (rupiah Belanda) nominal. Karena sebagai yang tercantum dalam ayat IV tersebut di bawah ini, pada waktu ini bagian terbesar dari saham-saham tersebut telah dimiliki oleh Republik Indonesia dengan jalan membeli, maka mencabut haknya hanya harus dijalankan terhadap bagian terkecil dari saham-saham itu. Bagian terkecil ini, yang dimiliki oleh beberapa ratus pemegang saham, mempunyai suara lebih banyak dari pada Republik Indonesia, yang memiliki bagian terbesar dari saham-saham, akan tetapi yang menurut pasal 54 dari Wetboek van Koophandel hanya mempunyai 6 suara, karena menurut peraturan itu seorang pemegang saham hanya dapat mempunyai paling banyak 6 suara.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dari sebab keadaan yang pincang sebagai diuraikan di atas, Republik Indonesia belum dapat kuasa penuh atas bank sirkulasinya. Karena kekuasaan demikian perlu sekali untuk kepentingan umum, maka harus diadakan peraturan yang memungkinkan hak milik atas segenap saham-saham De Javasche Bank N. V. sekaligus beralih kepada Republik Indonesia dengan tiada menantikan pembayaran pengganti kerugian lebih dulu, akan tetapi dengan seketika menyediakan lumpsum pada De Javasche Bank N.V. secukupnya untuk membayar segala pengganti kerugian untuk seluruh saham yang dicabut haknya sedang bagi mereka yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian yang ditetapkan, dibuka kesempatan untuk menuntut kepada Hakim akan menetapkan besarnya pengganti kerugian itu.

II. CARA UNTUK MENJALANKAN NASIONALISASI PADA UMUMNYA.

1. Yang menjadi soal bagi Pemerintah semata-mata ialah, bagaimana caranya tujuan ini harus dicapai. Pencabutan hak milik, nasionalisasi, penghapusan atau pada umumnya setiap penanggalan hak, pemindahan benda atau hak yang dipaksakan, di semua negara didunia diatur dalam Undang-undang. Maka perlu diadakan suatu peraturan Undang-undang, yang menetapkan pada satu pihak, bahwa Pemerintah dapat mengadakan nasionalisasi dan lain- lain, jika kepentingan umum menghendakinya, dan pada lain pihak di jamin pula bahwa hal itu tidak akan diputuskan dengan sewenang-wenang, melainkan diberikan suatu kerugian sepenuhnya kepada pihak yang dicabut haknya. Cara penetapan pengganti kerugian pada umumnya ialah, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan harus berusaha dahulu mencapai suatu persetujuan; seorang pembesar yang bebas sepenuhnya, yaitu Hakim, menentukan ganti- kerugian itu, jika tidak tercapai persetujuan.

III. PERATURAN NASIONALISASI YANG SEKARANG BERLAKU DI INDONESIA.

1. Acara pencabutan hak di Indonesia dimuat dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574). Menurut "Onteigeningsordonnantie" ini procedure pencabutan hak dijalankan berturut-turut sebagai tersebut di bawah ini :
2. Yang berkepentingan diberi kesempatan memajukan keberatan terhadap pencabutan hak yang akan dijalankan.
3. Dengan Undang-undang diadakan pernyataan, bahwa kepentingan umum menuntut diadakan pencabutan hak dari benda-benda yang ditentukan.
4. Dijalankan usaha untuk mendapat bedan-benda tersebut dengan jalan suka-rela.
5. Jika usaha tersebut pada angka 3 gagal, dimajukan tuntutan kepada Hakim, agar Hakim menetapkan benda-benda tersebut dicabut haknya dan menetapkan besarnya pengganti kerugian.
6. Pemindahan milik benda tersebut ke tangan yang minta pencabutan hak terjadi, setelah pengganti kerugian dibayar.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Disamping "Onteigeningsordonnantie 1920" tersebut, berlaku Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar, yang menetapkan dalam pasal 3 dan pasal 18 ayat 8 sebagai berikut :

• bahwa pencabutan hak dan sebagainya hanya dapat dijalankan untuk kepentingan umum menurut procedure yang ditetapkan dalam Undang- undang, dan jika tiada didapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka besarnya pengganti kerugian menurut peraturan Undang-undang akan ditetapkan oleh Hakim lebih dahulu, berdasar atas harga sebenarya dari benda yang dicabut haknya, yang harus dibayar atau dijamin sebelumnya,
• transfer dari pengganti kerugian ke luar negeri akan di izinkan dalam waktu 3 tahun terhadap modal yang berasal dari luar negeri.

IV. PROCEDURE KHUSUS YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM

MENASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N. V.

1. Dengan mendahului nasionalisasi, Pemerintah telah menjalankan tindakan- tindakan untuk memindahkan saham-saham dan sertifikat-sertifikat dari saham-saham De Javasche Bank N. V. ke tangan Republik Indonesia dengan jalan suka-rela. maka pada tanggal 3 Agustus 1951 Pemerintah mengeluarkan pengumuman dalam beberapa surat-kabar yang terbit pada hari tersebut di Indonesia dan di Nederland, yang maksudnya memberi kesempatan kepada pemegang-pemegang saham dan/atau sertifikat-sertifikat dari saham-saham De Javasche Bank N. V., untuk menjual saham-saham/sertifikat-sertifikatnya kepada Republik Indonesia dengan harga 120% dari harganya nominal dalam mata-uang Belanda atau - dalam keadaan yang tertentu - 360% dari harganya nominal dalam mata-uang Indonesia Kepada siapa yang suka menggunakan kesempatan itu, pengganti kerugian tersebut akan dibayarkan tunai dalam mata-uang negeri asalnya, menjadi menyimpang dari persetujuan Konperensi Meja Bundar, yang memberi kelonggaran kepada Republik Indonesia untuk mentransfer pengganti kerugian barang-barang yang dicabut haknya dalam waktu 3 tahun. Sehelai dari pengumuman tanggal 3 Agustus 1951 itu dan pemberitaan tanggal 6 Agustus 1951 yang berhubungan dengan itu, dilampirkan pada penjelasan ini.
2. Tawaran yang oleh Pemerintah dipandang sangat layak itu menurut pengumuman tersebut akan berlaku sampai tanggal 1 Oktober, kemudian diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 1951. Hasil dari pengumuman itu ialah, bahwa sampai tanggal tersebut dari saham-saham De Jevasche Bank N. V. sejumlah harga ¦ 9.- juta telah dijual kepada Republik Indonesia sejumlah bulat ¦ 8,8 juta, menjadi lebih dari 97% dari jumlah saham-saham De Javasche Bank N. V.
3. Karena telah ternyata, bahwa sebagian besar dari pemegang-pemegang saham telah suka menjual saham/sertifikat-nya kepada Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai tersebut dalam pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1951 tersebut di atas, maka dapatlah dianggap, bahwa syarat-syarat yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam pengumumannya tersebut buat pembelian saham-saham De Javasche Bank N.V. oleh bagian terbesar dari pemegang saham disetujui layaknya.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Juga dari komentar-komentar yang diterbitkan dalam beberapa harian atau surat-berkala di Nederland, dapat ditarik kesimpulan, bahwa umum mengakui layaknya tawaran Pemerintah Republik Indonesia termaksud di atas.
2. Berhubung dengan itu Pemerintah berpendirian, bahwa pemegang-pemegang saham tiada dirugikan, jika dalam Undang-undang dengan menyimpang dari "Onteigeningsordonnantie 1920" ditetapkan procedure pencabutan hak saham- saham De Javasche Bank N. V. berturut-turut sebagai tersebut di bawah ini : Dalam Undang-undang ditetapkan :

• bahwa kepentingan umum menuntut pencabutan hak saham-saham De Javasche Bank N. V. yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia;
• bahwa semua saham-saham De Javasche Bank N. V., yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia dicabut haknya dan mulai pada hari berlakunya Undang-undang itu saham-saham itu beralih menjadi milik penuh dan bebas dari Negara;
• bahwa mereka yang sahamnya dicabut haknya, diberi pengganti kerugian sebesar yang ditetapkan dalam pengumuman Pemerintah tanggal 3 Agustus 1951 tersebut di atas;
• bahwa siapa dari pemegang-pemegang saham yang tiada menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut di atas, diberi kesempatan mengadu kepada Hakim di Indonesia dalam waktu dua bulan terhitung mulai berlakunya Undang-undang nasionalisasi ini, buat minta ditetapkan besarnya kerugian berdasarkan harga yang seadil-adilnya;
• bahwa pada mulai berlakunya Undang-undang itu oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan di De Javasche Bank N.V. uang sejumlah yang diperlukan buat membayar pengganti kerugian untuk semua saham- saham yang akan dicabut haknya. Selama waktu satu bulan uang itu akan dibayarkan kepada pemegang-pemegang saham yang menyerahkan sahamnya kepada Republik Indonesia menurut dasar tersebut di atas. Adapun saham-saham yang dicabut haknya, yang dalam waktu satu bulan sesudah mulai berlakunya Undang-undang Nasionalisasi belum diserahkan, setelah waktu satu bulan itu berakhir, akan diumum nomornya, dengan diterangkan bahwa pengganti kerugiannya telah disediakan pada De Javasche Bank N.V. atas risiko yang berkepentingan.

1. Maka rancangan Undang-undang Nasionalisasi terlampir ini, menetapkan procedure sebagai tersebut di atas, yang akan dijalankan khusus untuk menasionalisasi De Javasche Bank N. V., dengan jalan memiliki (naasten) dan mencabut hak saham-sahamnya. Procedure itu menyimpang dari "Onteigeningsordonnantie 1920", akan tetapi memberi jaminan yang sederajat dengan jaminan, yang diberikan oleh "Onteigeningsordonnantie 1920" dan yang sesuai dengan jaminan yang ditetapkan dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konsperensi Meja Bundar. Maka procedure ini dipilih, karena dengan jalan itu, tujuan hendak memindahkan segala saham- saham ditangan Republik Indonesia, akan tercapai dengan cara yang paling singkat dan tegas.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Teristimewa procedure tersebut dalam "Onteigenningsordonnantie 1920" keberatan buat dijalankan, karena tak mungkin didapat nama-nama pemegang saham, berhubung dengan pemindahan tangan saham-saham tiada diwajibkan buat memberitahu kepada De Javasche Bank N. V.

V. PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

1. Terhadap beberapa pasal, diberi penjelasan sebagai di bawah ini:

Pasal 1.

Tugas dari De Javasche Bank N.V., sebenarnya tidak pernah bersifat partikelir. Karena hak istimewanya untuk mengeluarkan uang-kertas, dan oleh sebab ia bekerja sebagai "bankers bank", maka pada hakekatnya tugasnya mengenai urusan-urusan kepentingan umum. Di samping itu orang bertambah lama bertambah menginsyafi, bahwa politik moneter dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konjungtur dengan akibat-akibatnya, baik dalam lapangan ekonomi umum, maupun dalam lapangan sosial. Teranglah bahwa hal-hal ini termasuk dalam urusan Pemerintah. Berdasarkan tugas dari De Javasche Bank N.V., yang bersifat umum itu, keperluan umum menuntut, supaya milik atas Bank itu beralih ke dalam tangan Negara. Yang dipilih ialah bentuk dalam mana Pemerintah adalah satu-satunya pemilik dari saham-saham. Untuk mencapai tujuan akan memindahkan saham-saham yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia dengan jalan yang singkat dengan tiada merugikan yang berkepentingan "Onteigeningsordonnantie 1920" tiada di jalankan untuk nasionalisasi De Javasche Bank N.V. ini, akan tetapi dalam Undang-undang ini ditetapkan prosedure yang khusus.

Pasal 2, 3 dan 4.

Karena telah teryata, bahwa besarya pengganti kerugian sebagai tersebut dalam

pasal 3 dari Undang-undang ini, sesuai dengan harga pembelian yang telah

diumumkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Agustus 1951, harga mana ternyata disetujui oleh sebagian besar dari pemegang-pemegang saham De Javasche Bank N.V., dan melihat komentar-komentar di beberapa harian pengganti kerugian itu dipandang layak oleh umum pula, maka untuk kepentingan umum, berdasar pengganti kerugian tersebut, segenap saham- saham yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, pada hari mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya dan beralih menjadi milik bebas dan penuh dari Republik Indonesia.

Pasal 4 memberi kesempatan kepada mereka yang tidak setuju dengan besarnya

pengganti kerugian, untuk mengadu kepada Hakim di Indonesia buat minta agar Hakim menetapkan kerugian itu menurut harga se-adil-adilnya dari saham yang dicabut haknya. Kesempatan itu diberikan dalam waktu dua bulan, akan tetapi tidak berarti, bahwa beralihnya hak milik itu dari tangan pemilik saham ke tangan Republik Indonesia menanti sampai berakhirnya waktu dua bulan itu. Hak milik itu beralih tangan kepada Republik Indonesia, sejak hari mulai berlakunya Undang-undang Nasionalisasi ini.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dengan ini adalah adil, jika penyelesaian pengaduan tersebut dalam

pasal 4 oleh Hakim harus didahulukan.

Pasal 5.

Untuk menjamin agar pemegang-pemegang saham, yang sahamnya dicabut haknya, akan mendapat pengganti kerugian, maka pada mulai berlakunya Undang-undang itu oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan di De Javasche Bank N.V. uang sejumlah yang diperlukan buat membayar pengganti kerugian untuk semua saham yang dicabut haknya, agar supaya dibayarkan kepada pemegang-pemegang saham yang menyerahkan sahamnya kepada Republik Indonesia. Pembayaran pengganti kerugian kepada pemegang- pemegang saham itu, dijalankan selama satu bulan setelah Undang-undang Nasionalisasi ini berlaku. Setelah berakhirnya waktu itu, maka saham-saham, yang belum diserahkan kepada Republik Indonesia, akan diumumkan nomornya dengan diterangkan, bahwa pengganti kerugian yang ditetapkan menurut pasal 3 telah disediakan dalam De Javasche Bank N.V. atas risiko yang berkepentingan.

Pasal 6.

Jika pengganti kerugian tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pemasukan modal dari luar Negeri, maka jumlah uang itu diizinkan akan ditransfer ke luar Negeri dalam waktu 3 tahun, yaitu sesuai dengan pasal 18 ayat 8 dari Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari Konperensi Meja Bundar.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENJELASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V. PEMBERITAHUAN

UNTUK PEMEGANG-PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU

SERTIPIKAT SAHAM PADA DE JAVASCHE BANK N.V.

Menurut pengumuman Pemerintah tertanggal 3 Agustus 1951, dengan mendahului "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank" yang beberapa hari lagi akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menawarkan kepada pemegang-pemegang saham dan/atau sertipikat saham pada De Javasche Bank N. V. untuk membeli saham-saham dan/atau sertifikat- sertipikat saham mereka dengan koers 120% dengan mata-uang Belanda, atau dalam beberapa hal yang tertentu, dengan koers 360% dengan uang rupiah, satu dan lain dengan syarat-syarat yang disebut di bawah ini. Semua pemegang saham dan/atau sertipikat saham, terkecuali mereka yang berkebangsaan Indonesia dan lagi menurut peraturan devisen adalah penduduk Indonesia, selama masa penawaran dapat menjual saham-saham dan/atau sertipikat- sertipikat saham yang dimaksud dengan hak-milik penuh dan tidak terbatas, dengan pembayaran tunai, di Negeri Belanda berdasarkan koers dengan mata-uang Belanda yang diterangkan di atas, atau dengan pembayaran tunai dengan mata-uang Negara tempat kediamannya, yang pasti dalam hal ini harga penjualan dengan mata-uang Belanda akan dihitung berdasarkan koers-penjualan (T.T.) yang tercatat di Negeri Belanda pada tanggal 27 Juli 1951, asal saja pada waktu penjualan oleh bank yang mengurus administrasi saham dan/atau sertipikat saham diberikan keterangan bahwa pemegang saham dan/atau sertipikat saham pada tanggal 27 Juli 1951 telah menjadi pemilik saham dan/atau sertipikat saham yang bersangkutan, atau bahwa pemilik saham dan/atau sertipikat saham memperolehnya sesudah tanggal tersebut dari suatu pihak ketiga, yang mempunyai kedudukan hukum menurut peraturan devisen sama dengan pemilik tersebut. Pemegang-pemegang saham dan/atau sertipikat saham yang dimaksud dalam alinea di,atas ini, yang ingin mempergunakan penawaran ini hendaklah menjual saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham kepada Pemerintah Republik Indonesia pada suatu saat sedemikian, hingga surat-surat effek itu paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1951 telah diserahkan (ingeleverd) pada De Javasche Bank di Jakarta, yang atas nama Pemerintah Republik Indonesia akan bertindak untuk menerima dan membayar harga-lawan dari saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham, satu dan lain sesuai dengan petunjuk-petunjuk termuat dalam surat-surat penyerahan yang disediakan pada De Javasche Bank. Pemegang-pemegang saham dan/atau sertipikat saham yang berkebangsaan Indonesia dan juga menurut peraturan devisen adalah penduduk Indonesia, selama masa penawaran dapat menjual saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham yang dimaksud dengan hak-milik penuh dan tidak terbatas dengan pembayaran tunai di Indonesia dengan dasar perhitungan koers tersebut di atas dengan uang rupiah.

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Semua biaya yang bersangkut-paut dengan penyerahan, sebagai provisi dan bea- materai, baik yang memberatkan penjualan oleh pemegang saham dan/atau sertipikat saham, maupun yang memberatkan pembelian saham dan/atau sertipikat saham oleh Pemerintah Republik Indonesia, akan dipikul oleh Pemerintah. Saham-saham pada De Javasche Bank yang tidak menjadi hak-milik Pemerintah Republik Indonesia menurut cara sebagai dimaksud di atas, akan dicabut haknya (onteigend) untuk kepentingan umum menurut aturan termuat dalam Undang-undang, segera setelah mulai berlaku "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank", yang beberapa hari lagi akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, jika perlu dengan mempergunakan perantaraan hakim di Indonesia untuk menetapkan harga sebenarnya dari hak yang dicabut itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan dalam Undang-undang. Pemindahan uang (transfer) kepada yang mempunyai hak di Luar Negeri berhubung dengan prosedure pencabutan hak (onteigening) ini, akan dilakukan, sesuai dengan

pasal 18 ayat 8, Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari Konperensi Meja

Bundar, dalam tiga tahun terhitung mulai didapatnya hak atas penggantian kerugian yang akan ditetapkan oleh hakim di Indonesia. Untuk memberikan pemandangan bagi yang berkepentingan maka pada halaman- dalam surat-edaran ini dimuat Neraca De Javasche Bank pada tanggal 31 Maret 1951.

Jakarta, 15 Agustus 1951.

MENTERI KEUANGAN,

Mr. Yusuf Wibisono.

www.bphn.go.id