PENYANDANG CACAT

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

• penyandang cacat fisik;
• penyandang cacat mental;
• penyandang cacat fisik dan mental.

1. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
2. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
3. Aksebilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mempu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
6. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 3…

PRESIDEN

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan.

Setiap penyang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksebilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

(1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PRESIDEN

(2) Kewajiban...

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya

disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksebilitas.

(2) Penyediaan aksebilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan

dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

(3) Penyediaan aksebilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.

PRESIDEN

Pasal 13…

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kua;ifikasi perusahaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UPAYA

Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya:

1. rehabilitasi;
2. bantuan sosial;
3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

(1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan

oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.

PRESIDEN

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan

kepada:

• penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
• penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, dan pelaksanaan

pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

(1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat-syarat

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

BAB VI…

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap

upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan.

(1) Masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan

dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang

mempekerjakan penyandang cacat.

(2) Penghargaan diberian juga kepada lembaga, masyarakat,

dan/atau perseorangan yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

(3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

BAB VII…

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

(1) Barangsiapa tidak menyediakan aksebilitas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyandang cacat yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

PRESIDEN

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1997

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1997

,

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN