PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Pendidikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

3. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

5. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

6. Sekolah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

2. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

4. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

6. Sekolah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

2. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

3. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

4. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Pendidikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

17A. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

1. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

2. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

3. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

4. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

5. Program . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

2. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

3. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

7. Dosen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.

3. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

4. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

5. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

6. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

8. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

9. Pembelajaran . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

2. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

3. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

4. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

5. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

6. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

7. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

8. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

9. Kementerian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan

memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan

pada prinsip:

• nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

• akuntabilitas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

• transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

• akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

(1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan

pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.

(2) Satuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses

pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

1. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Satuan pendidikan menengah dan satuan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

(2) Satuan pendidikan menengah dan satuan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.

(3) Satuan pendidikan menengah dan satuan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

(4) Bantuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

(5) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah dapat mengalokasikan beasiswa bagi warga negara asing.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan

bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.

(2) Pola penerimaan secara nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis.

(3) Peserta didik baru yang terjaring melalui pola

penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola

penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 10 (sepuluh) pasal yakni Pasal 58A, Pasal 58B,

Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, Pasal 58F, Pasal

58G, Pasal 58H, Pasal 58I, dan Pasal 58J yang berbunyi sebagai berikut:

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

• kepala sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan

• komite sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini

jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

• kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah.

(2) Manajemen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Manajemen berbasis sekolah/madrasah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:

• rencana strategis dan operasional;
• struktur organisasi dan tata kerja;
• sistem audit dan pengawasan internal; dan
• sistem penjaminan mutu internal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan

satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Menteri Agama.

(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak

usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 ayat (2).

(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas:

• rektor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• rektor, ketua, atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi;

• senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;

• satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik; dan

• dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

(2) Nama organ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing- masing.

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organ

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

(1) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58D ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Agama, sebagai pemimpin satuan pendidikan tinggi.

(2) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh beberapa unsur pimpinan pada tingkat satuan pendidikan tinggi dan/atau pada tingkat fakultas atau sebutan lain yang sejenis.

(3) Jumlah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuan

pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan

dan pemberhentian rektor, ketua, atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut:

• rektor, ketua, atau direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap rektor, ketua, atau direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;

• satuan pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang non akademik untuk dan atas nama rektor, ketua, atau direktur;

• dewan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• dewan pertimbangan memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik dan fungsi lain sesuai statuta kepada rektor, ketua, atau direktur.

(2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor, ketua, atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yang dikelolanya antara lain dalam:

• bidang manajemen organisasi, yaitu:

1. rencana strategis dan operasional;
2. struktur organisasi dan tata kerja;
3. sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
4. sistem penjaminan mutu internal, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• bidang akademik, yaitu:

1. norma, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan:

• persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
• pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
• kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
• proses pembelajaran;
• penilaian hasil belajar;
• persyaratan kelulusan; dan
• wisuda.

1. norma, kebijakan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

• bidang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• bidang kemahasiswaan, yaitu:

1. norma dan kebijakan kemahasiswaan;
2. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
3. organisasi kemahasiswaan; dan
4. pembinaan bakat dan minat mahasiswa.

• bidang sumber daya manusia, yaitu:

1. norma dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
2. persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
3. penugasan dan pembinaan sumber daya manusia;
4. penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
5. pemberhentian sumber daya manusia, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

• bidang sarana dan prasarana, yaitu:

1. norma dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
2. penggunaan sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Otonomi perguruan tinggi dalam:

• bidang keuangan yaitu:

1. norma dan kebijakan pengelolaan bidang keuangan;

2. perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;

3. tarif setiap jenis layanan pendidikan;

4. penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;

5. melakukan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
2. melakukan pengikatan dalam tri dharma perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
3. memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
4. sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

• bidang sumber daya manusia yaitu jenis dan besar gaji serta tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan di atas gaji dan tunjangan melekat yang diterima pegawai negeri sipil.
• bidang sarana dan prasarana yaitu:

1. pembelian dan tatacara pembelian sarana dan prasarana;
2. pencatatan sarana dan prasarana;
3. penghapusan sarana dan prasarana, dapat dijalankan apabila satuan pendidikan tinggi menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan

satuan pendidikan tinggi, dan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing satuan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi

perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sesuai dengan karakteristik pengelolaan satuan pendidikan tinggi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Dalam hal satuan pendidikan tinggi tidak

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum maka otonomi sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan

tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 ayat (2).

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangan masing-masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

dengan kemampuan dan kewenangan masing- masing menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pemerintah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pemerintah sesuai dengan kemampuan

keuangan negara menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional,

beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disalurkan kepada kepala sekolah/madrasah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional,

beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah disalurkan kepada rektor, ketua, atau direktur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan

satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

• menyelenggarakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);

• menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;

• menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan

• menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas

pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

• pendidikan anak usia dini;

• pendidikan dasar;

• pendidikan menengah; dan

• pendidikan tinggi.

(2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:

• pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;

• Kementerian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;

• Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan

• masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan/atau tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

1. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai

negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah/madrasah atau rektor, ketua, atau direktur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi

perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Judul . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:

PENDIDIKAN

1. Ketentuan Pasal 182 diubah dan di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a) sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendirian program atau satuan pendidikan

anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh bupati/walikota.

(3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,

yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.

(4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,

yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.

(5) Izin . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.

(6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama.

(7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan

pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama.

(8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk universitas dan institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

(9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Menteri atas usul pengurus atau nama lain yang sejenis dari badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.

(11) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara

pemberian izin satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 184 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut:

(1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan

formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:

• hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

• hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

• data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

• data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
• data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
• data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi persyaratan:

• memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan; dan
• adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

(5) Kewenangan membuka, mengubah, dan

menutup program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58F ayat (2) huruf (b) butir (1.b) diberikan secara bertahap kepada perguruan tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan

pemberian kewenangan untuk membuka dan menutup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 184A dan Pasal 184B yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan perguruan tinggi dapat dilakukan

melalui:

• perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk perguruan tinggi tertentu menjadi nama dan/atau bentuk perguruan tinggi yang lain;
• penggabungan 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru;
• 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi bergabung ke perguruan tinggi lain;
• pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruan tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk perguruan tinggi yang lain.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan

perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penutupan universitas dan institut yang

diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Penutupan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penutupan sekolah tinggi, politeknik, dan

akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penutupan perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan hukum penyelenggara pendidikan setelah ijin dicabut oleh Menteri.

(4) Penutupan perguruan tinggi atau pencabutan

ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan apabila perguruan tinggi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendirian atau proses penyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan

perguruan tinggi atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 53B ayat (1),

Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal

58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), Pasal 184, dan Pasal 184A.

(2) Pengenaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara Pasal 220 dan Pasal 221 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 220A, Pasal 220B,

Pasal 220C, Pasal 220D, Pasal 220E, dan Pasal 220F

yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh

Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Pengalihan status kepegawaian dosen dan

tenaga kependidikan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Universitas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah

Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

(5) Penetapan lebih lanjut masing-masing

perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(1) Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia,

Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(2) Penetapan penerapan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012.

(1) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara

yang telah memperoleh pemisahan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri.

(2) Para . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Para pihak pada perjanjian yang telah dibuat

oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dengan pihak lain wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,

pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah tetap mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata kelola paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan

anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Agama atau Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan

tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

(5) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian

tata kelola satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian

tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah berstatus badan hukum, tetap menyelenggarakan satuan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum nirlaba.

(1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh

Universitas Pertahanan yang sebelumnya adalah Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan dinyatakan masih tetap berlangsung sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai Universitas Pertahanan menyesuaikan tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Universitas Pertahanan ditetapkan sebagai

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

(4) Penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Penetapan lebih lanjut Universitas Pertahanan

sebagai satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Pengelolaan keuangan Universitas Pertahanan

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan

badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam:

• Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);

• Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271);

• Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

• Peraturan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273);
• Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125);
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6); dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48); masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi.

Tata kelola perguruan tinggi yang dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 220H adalah tidak termasuk tata kelola keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2010

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2010

,

www.djpp.depkumham.go.id