Peraturan Menag No. 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 Tentang 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
program
pendidikan
sarjana
pendidikan
dan
pendidikan profesi guru, perlu dilakukan penyesuaian
pengaturan mengenai lembaga pendidikan tenaga
kependidikan;
b.
bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018
tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan
penyelenggaraan
lembaga
pendidikan
tenaga kependidikan, sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Agama
tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15
Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2024
Nomor
225,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan
Tinggi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
158,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17
Tahun
2010
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6762);
7.
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kementerian
Agama
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 31);
8.
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018
tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
890);
9.
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 555);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan
tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan
mengembangkan
rumpun
ilmu
agama
serta
berbagai
rumpun
ilmu
pengetahuan
secara
terintegrasi.
2.
Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya
disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3.
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang
selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK atau
perguruan tinggi umum berbentuk universitas
yang
menyelenggarakan
program
pendidikan
sarjana pendidikan dan/atau pendidikan profesi
guru.
4.
Standar
Nasional
Pendidikan
Tinggi
yang
selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar
yang
meliputi
standar
nasional
pendidikan
ditambah dengan standar nasional penelitian dan
standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5.
Standar
Pendidikan
Guru
yang
selanjutnya
disingkat SPG adalah kriteria minimal program
sarjana pendidikan dan program pendidikan
profesi guru.
6.
Standar LPTK yang selanjutnya disingkat SLPTK
adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi
oleh
PTK
dalam
penyelenggaraan
program
pendidikan
sarjana
pendidikan
dan/atau
pendidikan profesi guru.
7.
Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang
selanjutnya disebut Program PSP adalah program
pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh
PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang
setara dengan level 6 (enam) dalam kerangka
kualifikasi nasional Indonesia.
8.
Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya
disebut Program PPG adalah pendidikan profesi
guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam
kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
9.
Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG
yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah
Program PSP bagi mereka yang sudah berstatus
dan bertugas sebagai guru.
10. Program PPG Prajabatan adalah Program PPG yang
merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah
Program PSP bagi mereka yang belum berstatus
dan bertugas sebagai guru.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia
Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan,
dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan
sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam
suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang
disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai
sektor.
12. Pengenalan
Lapangan
Pendidikan
yang
selanjutnya
disingkat
PLP
adalah
proses
pengamatan dan kegiatan pemagangan yang
dilakukan
mahasiswa
Program
PSP
untuk
mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di madrasah/sekolah.
13. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya
disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa Program
PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam
pembelajaran di madrasah/sekolah.
14. Program
Studi
adalah
kesatuan
kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau
pendidikan profesi.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan
mengenai
capaian
pembelajaran
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
Program Studi.
16. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang
diperoleh
melalui
internalisasi
pengetahuan,
sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi
pengalaman kerja.
17. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya
disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang
dibuat oleh dosen secara mandiri atau kolektif
pada Program PSP dan Program PPG untuk 1 (satu)
mata kuliah dalam 1 (satu) semester yang
mencakup rencana pembelajaran, materi ajar,
rencana tugas terstruktur, rencana tugas mandiri,
rencana tugas praktik/praktikum, dan lembar
kerja mahasiswa.
18. Pendidik Profesional adalah orang yang memiliki
keahlian khusus di bidang pendidikan yang
diperoleh melalui pendidikan profesi dan mengabdi
terhadap profesinya.
19. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas
utama
mendidik,
mengajar,
membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.
20. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan
dengan
tugas
utama
mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada Guru dan
Dosen sebagai Pendidik Profesional.
23. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan.
24. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya
disingkat LAM adalah lembaga mandiri yang
dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang
diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
25. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada
Kementerian
Agama
yang
menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
26. Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang agama.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian.
- Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)
LPTK dapat mengajukan permohonan pembukaan
Program Studi.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal dengan
melampirkan proposal.
(3)
Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:
a.
surat pertimbangan senat;
b.
kecukupan dan kualifikasi Dosen;
c.
sarana dan prasarana yang terdiri atas:
1.
laboratorium pembelajaran mikro;
2.
pusat sumber belajar;
3.
laboratorium teknologi informasi dan
komunikasi; dan/atau
4.
sekolah/Madrasah laboratorium dan/
atau sekolah/Madrasah mitra;
d.
sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan
Program Studi;
e.
Kurikulum;
f.
kecukupan
dan
kualifikasi
tenaga
kependidikan; dan
g.
unit pengelola.
(4)
Selain
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), LPTK harus memenuhi
status akreditasi.
(5)
Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mencakup akreditasi perguruan tinggi dan
akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau
LAM.
(6)
Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling rendah terakreditasi.
- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1)
Seleksi calon mahasiswa mengikuti pola seleksi
penerimaan calon mahasiswa yang dilaksanakan
oleh PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk
universitas.
(2)
Kuota penerimaan calon mahasiswa untuk setiap
tahun akademik didasarkan pada ketentuan:
a.
Program Studi dengan status terakreditasi
unggul,
diperbolehkan
menerima
calon
mahasiswa paling banyak 5 (lima) kelas
dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling
banyak 35 (tiga puluh lima) orang; dan
b.
Program Studi dengan status terakreditasi,
diperbolehkan menerima calon mahasiswa
paling banyak 3 (tiga) kelas dengan jumlah
mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga
puluh lima) orang.
- Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1)
PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk
universitas mengajukan permohonan pembukaan
Program Studi PPG.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal dengan
melampirkan proposal.
(3)
Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:
a.
surat pertimbangan senat;
b.
kecukupan dan kualifikasi Dosen;
c.
guru pamong;
d.
sarana dan prasarana yang terdiri atas:
1.
laboratorium pembelajaran mikro;
2.
pusat sumber belajar;
3.
laboratorium teknologi informasi dan
komunikasi;
- asrama; dan
- sekolah/Madrasah
laboratorium
dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
e.
sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan
Program Studi;
f. Kurikulum;
g. kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
h. unit pengelola.
(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PTK atau perguruan tinggi umum berbentuk universitas harus memenuhi status akreditasi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau LAM.
(5) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Program Studi. (6) Status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah terakreditasi.
Pasal II
1.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, status
akreditasi perguruan tinggi dan status akreditasi
Program Studi yang diperoleh sebelum Peraturan
Menteri ini diundangkan mendapat:
a.
peringkat C atau baik dan peringkat B atau baik
sekali dinyatakan sebagai status terakreditasi; dan
b.
peringkat A atau unggul dinyatakan sebagai status
terakreditasi unggul.
2.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2026 MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, • NASARUDDIN UMAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 680 *==:=i:::::. ::::r sesuai dengan aslinya a Republik Indonesia an Kerja Sama Luar Negeri . , S.Ag., M.H. f 12142000031002
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
program
pendidikan
sarjana
pendidikan
dan
pendidikan profesi guru, perlu dilakukan penyesuaian
pengaturan mengenai lembaga pendidikan tenaga
kependidikan;
b.
bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018
tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan
penyelenggaraan
lembaga
pendidikan
tenaga kependidikan, sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2024
Nomor
225,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan
Tinggi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
158,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17
Tahun
2010
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6762);
7.
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kementerian
Agama
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 31);
8.
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018
tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
890);
9.
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 555);
