Perpres No. 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama - JDIH BPK
I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. c. 1 2 bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, perlu dilakukan penataan kembali organisasi Kementerian Agama; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 699a1; 3.Peraturan... Mengingat SK No 270546 A
Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Presiden Nomor l4O Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165);
- Peraturan Presiden Nomor I52 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3a8); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348), diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pesantren; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; SK No 270677 A d. pengelolaan.
2 PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
d. pengelolaan barang milik/kekayaar: negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. perumusan, pen5rusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan; i. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. Direktorat Jenderal Pesantren; d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; i. InspektoratJenderal; j. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; k. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
- Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan m. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3.Ketentuan... SK No 270678 A
3 PR.ESIDEN INDONESIA 4- Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Jenderal Pendidikan lslam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam; c. pembinaan penyelenggaraan pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam; e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 4. Bagian Keempat dihapus 5. Pasal 16 dihapus. 6. Pasal 17 dihapus 7. Pasal 18 dihapus 9. Di antara . . . SK No 270679 A 8. Pasal 19 dihapus.
9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat A Direktorat Jenderal Pesantren 10. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19A (1) Direktorat Jenderal Pesantren berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pesantren dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 198 Direktorat Jenderal Pesantren mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Direktorat Jenderal Pesantren menyelenggarakan fungsi : a. perLlmusan kebijakan di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pada pesantren; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pada pesantren; c. pembinaan penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pada pesantren; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pada pesantren; e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pada pesantren; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. SK No 270549 A Pasal 19D
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 19D (1) Direktorat Jenderal Pesantren terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk 2 (dua) subbagian. (6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat, serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. (8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71 terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (9) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 270681 A Agar
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lndonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan Administrasi H ttd SK No 270547 A Djaman
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. b. c. 1 2 bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, perlu dilakukan penataan kembali organisasi Kementerian Agama; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
SK No 270546 A
