Peraturan Menag No. 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri
I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
 - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, perlu ditetapkan statuta; b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31);

6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1287. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1240);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan.
2. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang

merupakan bagian dari kebijakan umum Universitas dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 5. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 7. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 11. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan Hindu pada Kementerian.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 17. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Universitas. 18. Alumni adalah lulusan Universitas yang dibuktikan dengan tanda kelulusan. 19. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.

20. Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
21. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
22. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor.
23. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
24. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Universitas.
25. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi pada Universitas.
26. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas.
27. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis pada Universitas.

Pasal 2 Universitas berdasarkan Pancasila dan berasaskan Hindu.

Pasal 3 Universitas mempunyai visi menjadi Universitas Hindu yang unggul dalam dharma, widya, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang rukun.

Pasal 4 Universitas mempunyai misi:
a. mengembangkan layanan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkarakter Hindu berlandaskan dharma; b. mengembangkan penelitian berbasis agama Hindu, budaya, dan inovasi global; c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kolaboratif dan berdampak; dan d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan melayani berlandaskan dharma.

Pasal 5 Universitas mempunyai tujuan: a. meningkatnya lulusan yang sujana dan berdaya saing global; b. meningkatnya kualitas penelitian yang berdampak bagi masyarakat serta bereputasi nasional dan internasional; c. terwujudnya kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis agama dan budaya yang kolaboratif dan berdampak; dan d. terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan sistem berbasis digital yang berkelanjutan.

Pasal 6 Universitas memiliki strategi: a. meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi yang inklusif, berkarakter Hindu, dan berdaya saing global berlandaskan dharma; b. mengembangkan penelitian berbasis agama Hindu, budaya, dan inovasi global yang berkualitas serta bereputasi nasional dan internasional; c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis agama Hindu dan budaya secara kolaboratif, partisipatif, dan berdampak; dan d. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital berlandaskan dharma.

Pasal 7 Universitas mempunyai moto sewaka dharma widya budaya kotamaning bhudi yang bermakna mengabdi pada agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan untuk mewujudkan bhudi utama.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 8 (1) Perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri dalam Statuta ini bernama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang disebut UHN Sugriwa.
(2) Universitas berkedudukan di Provinsi Bali. (3) Universitas didirikan pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. (4) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan bentuk dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. (5) Dies Natalis Universitas ditetapkan pada tanggal 25 Mei berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 58.B Tahun 1993 tentang Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 9 (1) Universitas memiliki lambang.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Mars dan Himne

Pasal 10 (1) Universitas memiliki mars dan himne. (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Bendera

Pasal 11 (1) Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana memiliki bendera. (2) Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Busana Akademik

Pasal 12 (1) Busana akademik Universitas terdiri atas: a. toga jabatan; b. toga wisudawan; dan c. jas almamater. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan Senat. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik. (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan. (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa. (6) Busana akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13 (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (5) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14 Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15 Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16 (1) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.

(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana. (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik. (5) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3 Sistem Perkuliahan

Pasal 17 (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester. (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tatap muka dan/atau virtual.
(3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana. (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan oleh Rektor. (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.
(6) Di antara semester genap dan semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan mengenai sistem kredit semester, tahun akademik, dan semester antara ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4 Bahasa Pengantar

Pasal 18 (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. (2) Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. (3) Dalam memenuhi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, Mahasiswa asing mengikuti matrikulasi pembelajaran bahasa Indonesia.

Paragraf 5 Kompetensi Lulusan

Pasal 19 (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6 Penilaian Pembelajaran

Pasal 20 (1) Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa. (2) Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lain yang terukur sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah. (3) Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (4) Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7 Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 21 (1) Universitas memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.

Pasal 22 (1) Universitas memberikan ijazah dan/atau sertifikat kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain ijazah dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 23 (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24 (1) Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25 (1) Organisasi Universitas terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Senat; c. Satuan Pengawasan Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antarorganisasi Universitas dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor

Paragraf 1 Umum

Pasal 26 Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan
pendidikan tinggi.

Pasal 27 (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 28 (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas: a. menyiapkan RIP dan rencana strategis Universitas; b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat/ pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Universitas; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri. (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; b. melakukan kerja sama; dan c. memberikan gelar doktor kehormatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 29 (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan Wakil Rektor. (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri atas bidang: a. akademik dan kelembagaan; b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Wakil Rektor dan
Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 30 Persyaratan calon Wakil Rektor: a. berstatus Dosen tetap ASN;

b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 31 (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor yang
dilaksanakan dengan ketentuan: a. Rektor membentuk panitia penjaringan calon Wakil Rektor; b. panitia penjaringan menjaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. panitia penjaringan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor. (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor. (3) Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3
Rangkap Jabatan

Pasal 32 Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 4
Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 33 Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena: a. telah berakhir masa jabatannya; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. melakukan pelanggaran norma dan etika; e. berkinerja rendah;
f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; i. cuti di luar tanggungan negara;
j. tugas belajar dengan beasiswa; atau k. meninggal dunia.

Paragraf 5 Laporan

Pasal 34 (1) Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir masa jabatan.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 35 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Profesor; b. wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas dan Pascasarjana; dan c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota ex-officio. (3) Keanggotaan Senat dari Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) orang dari setiap Fakultas dan Pascasarjana.
(4) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap bukan Profesor yang diusulkan oleh Fakultas dan Pascasarjana, tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Universitas, dan tidak dalam tugas belajar.

(5) Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. anggota Senat dari unsur Dosen bukan Profesor paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap Fakultas; dan b. jika Fakultas memiliki Dosen bukan Profesor lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat dan kelipatan selanjutnya berlaku jumlah dengan ketentuan paling banyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. Dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya;
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik. (7) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. (9) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijabat bukan oleh anggota ex-officio. (10) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 36 Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor; b. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen; c. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen; d. memberikan pertimbangan mutasi Dosen; e. memberikan pertimbangan dalam penetapan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya; f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RIP dan rencana strategis Universitas; g. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas dan Program Studi;

h. memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam RIP dan rencana strategis Universitas; dan i. memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 37 (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota. (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 38 (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup. (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Profesor, pengukuhan Mahasiswa, penganugerahan Doktor kehormatan, dan pidato akhir masa jabatan Rektor. (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, mutasi Dosen, sidang komisi, dan sidang lain yang menurut sifatnya tidak diketahui oleh umum. (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik. (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipimpin oleh Sekretaris Senat atau salah satu Ketua Komisi. (6) Dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan pada sidang Senat terbuka, pimpinan sidang dipimpin oleh salah satu anggota Senat yang tertua usianya, yang bukan anggota ex-officio. (7) Tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Keempat Satuan Pengawasan Internal

Pasal 39 (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.

(4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama. (5) Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 40 (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor. (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. (3) Dewan Penyantun berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pimpinan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, Alumni, dan pengusaha atau lainnya. (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota. (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor. (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Perangkat Rektor

Paragraf 1 Umum

Pasal 41 Perangkat Rektor meliputi unsur: a. pelaksana akademik yang terdiri atas Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan lembaga;
b. penjaminan mutu;
c. penunjang akademik; d. pelaksana administrasi terdiri atas biro dan bagian; dan e. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 2 Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 42 (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut- turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 43 Persyaratan calon Dekan: a. berstatus Dosen tetap ASN;
b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 44 (1) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan. (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali dalam masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 45 Persyaratan calon Wakil Dekan: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/d; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 46 Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 3 Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 47 (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Pascasarjana di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti
masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 48 Persyaratan calon Direktur: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional Profesor;
e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 49 Persyaratan calon Wakil Direktur: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 4 Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 50 (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Dekan atau Direktur, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 51 Persyaratan calon Ketua Program Studi: a. berstatus Dosen tetap ASN;
b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister untuk program Sarjana dan lulusan program Doktor untuk Pascasarjana dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; f. memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi terkait; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 52 Persyaratan calon Sekretaris Program Studi: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli untuk program Sarjana;
e. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk program Pascasarjana;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 5 Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 53 (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 54 Persyaratan calon Ketua Lembaga: a. berstatus Dosen tetap ASN;
b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 55 Persyaratan calon Sekretaris Lembaga: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan h. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 6 Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal

Pasal 56 Persyaratan calon Kepala Satuan Pengawasan Internal: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 57 Persyaratan calon Sekretaris Satuan Pengawasan Internal: a. berstatus Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN;

b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan; d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau jabatan fungsional jenjang Ahli Muda;
e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya; f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58 (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 59 Persyaratan calon Kepala UPT: a. berstatus Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN; b. beragama Hindu, memiliki sraddha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan; d. paling rendah lulusan program Magister bagi calon dari unsur Dosen dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan dengan jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama dengan pangkat/ golongan ruang III/b;
e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 8 Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 60 (1) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Ketua Lembaga dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Rektor membentuk panitia penjaringan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Ketua Lembaga;
b. panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Ketua Lembaga yang telah memenuhi syarat; dan c. panitia penjaringan mengajukan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Ketua Lembaga. (2) Pengangkatan Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, serta Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
(3) Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 9 Rangkap Jabatan

Pasal 61 Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 10 Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 62 Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena: a. telah berakhir masa jabatannya; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. melakukan pelanggaran norma dan etika; e. berkinerja rendah;
f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; i. cuti di luar tanggungan negara;
j. tugas belajar dengan beasiswa; atau k. meninggal dunia.

Paragraf 11
Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 63 (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pelaksana tugas.
(3) Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh
Ketenagaan

Pasal 64 (1) Pegawai Universitas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN. (3) Penghasilan pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Universitas yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (2) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 66 (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen. (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan. (3) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa

Pasal 67 (1) Mahasiswa Universitas memiliki hak: a. memperoleh pendidikan yang berkualitas; b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan; b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Universitas; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Universitas; dan d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 68 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan. (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Universitas. (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Universitas. (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas. (5) Organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas. (6) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. (7) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesepuluh
Alumni

Pasal 69 (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Universitas. (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi. (3) Organisasi Alumni Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Ikatan Alumni Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yang selanjutnya disebut IKAGAWA. (4) IKAGAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewajiban moral dan etika dalam menjaga nama Universitas. (5) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni setelah mendapat persetujuan Rektor. (6) Kepengurusan Alumni tingkat Universitas disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan, tingkat Pascasarjana disahkan oleh Direktur, tingkat Program Studi disahkan oleh Ketua Program Studi atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor.
(7) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Universitas sebagai almamaternya. (8) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk: a. mempererat dan membina kekeluargaan antar- Alumni; b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni; d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater. (9) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Universitas. (10) Tata cara pembentukan organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu Umum

Pasal 70 (1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor. (4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada Kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. internal; dan b. eksternal. (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Universitas. (7) Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat nasional dan internasional. (8) Hasil evaluasi eksternal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan kelembagaan dan Program Studi oleh Menteri. (9) Penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik

Pasal 71 (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas dilakukan oleh Senat. (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas. (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

(4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. hasil kinerja Dosen dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan c. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan tinggi.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 72 (1) Pimpinan unit kerja pada Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas dengan melaksanakan manajemen strategis berbasis siklus; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan; e. menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan akuntabilitas kinerja berbasis outcome secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 73 (1) Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala berbasis siklus manajemen strategis yang memuat:
a. penjabaran visi Universitas ke dalam target terukur Indikator Kinerja Utama sesuai dengan rencana strategis;

b. pendokumentasian proses pelaksanaan program/kegiatan yang selaras dengan peta jalan Universitas; dan c. pemantauan progres capaian melalui sistem evaluasi berjenjang setiap semester. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 74 (1) Pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 75 (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan rencana strategis Universitas. (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Universitas.

Pasal 76 (1) Rektor menetapkan indikator kinerja pejabat pada Universitas. (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. (3) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Administrasi Akademik

Pasal 77 (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Sivitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, akurasi, dan digitalisasi layanan. (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, dan unit terkait lainnya.

(3) Jenis pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat Standar Pelayanan

Pasal 78 (1) Standar pelayanan Universitas mengacu pada standar layanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima Kurikulum

Paragraf 1 Pengembangan Kurikulum

Pasal 79 (1) Kurikulum pada Program Studi dikembangkan oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang meliputi: a. sikap; b. pengetahuan; c. keterampilan; dan d. manajerial.
(3) Kurikulum pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2 Pembukaan Program Studi

Pasal 80 (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, vokasi, profesi, dan Pascasarjana. (4) Universitas dapat menyelenggarakan program vokasi, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. (5) Ketentuan mengenai program vokasi, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan sejenisnya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 81 (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi dalam rumpun ilmu agama dan selain rumpun ilmu agama dilakukan melalui tahapan: a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kelayakan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Menteri; b. hasil kajian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru diajukan kepada Dekan atau Direktur; c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor; dan d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah diverifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan mendapat pertimbangan Senat. (2) Pengajuan izin penyelenggaraan Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
(4) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Pasal 82 (1) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, short course, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
(2) Pendidikan dan pelatihan, short course, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3 Pengembangan Fakultas dan Program Studi

Pasal 83 (1) Universitas dapat mengembangkan Fakultas dan/atau Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4 Laboratorium, Bengkel, atau Studio

Pasal 84 (1) Laboratorium, Bengkel, atau Studio diselenggarakan oleh Fakultas. (2) Laboratorium, Bengkel, atau Studio pada Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 85 (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi nilai agama Hindu, aturan hukum, dan Tri Kaya Parisudha dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus.
(3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kampus.

Pasal 86 (1) Rektor dapat membentuk Dewan Kode Etik. (2) Dewan Kode Etik berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas perwakilan:
a. Profesor; b. Dosen rumpun ilmu; dan c. Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII TATA CARA PENETAPAN
KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAIN

Pasal 87 (1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk keputusan. (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk nota kesepahaman. (3) Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk perjanjian kerja sama. (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Rektor. (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN

Pasal 88 (1) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian. (2) Tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 89 (1) Pengelolaan keuangan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas. (2) Pengelolaan keuangan Universitas dilaksanakan secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 90 Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Paragraf 2 Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 91 Periode anggaran Universitas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 92 Rencana kerja tahunan disusun oleh Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Universitas yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis bisnis, rencana strategis Kementerian, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah ditetapkan.

Pasal 93 (1) Rencana kerja tahunan diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana kerja tahunan, Rektor harus menyusun kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima. (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
(4) Rencana kerja tahunan yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai bagian dari rencana kerja Kementerian.
(5) Tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 94 (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; b. perubahan target kinerja; dan/atau c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 95 (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh pengelola keuangan Universitas yang wajib menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Universitas berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 96 (1) Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) meliputi: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; d. melakukan pembayaran; e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan oleh Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati- hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97 (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Universitas untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Universitas. (2) Penerimaan yang menggunakan nama Universitas harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Pasal 98 (1) Sistem akuntansi Universitas ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Universitas yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. (2) Sistem akuntansi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi: a. keuangan; b. barang; c. pendapatan; dan d. biaya.

Pasal 99 (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang andal dan disimpan di tempat yang aman. (2) Pejabat Pembuat Komitmen Universitas menyimpan seluruh bukti transaksi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 (1) Sistem pengendalian internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui: a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan; c. pengamanan aset; dan d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Universitas dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor. (3) Sistem pengendalian internal di evaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor. (4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 101 (1) Laporan keuangan Universitas diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
(2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap keuangan Universitas.

Paragraf 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 102 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas: a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan aktivitas/laporan operasional; c. laporan perubahan ekuitas; d. neraca; dan e. catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana. (4) Laporan keuangan Universitas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 103 (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas yang dialokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Universitas juga dapat berasal dari masyarakat. (3) Pendapatan Universitas dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Universitas.

Pasal 104 (1) Rektor mengajukan permohonan rencana anggaran tahunan untuk pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal. (2) Alokasi anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 105 (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan. (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Kekayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 106 (1) Pengelolaan kekayaan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas. (2) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 107 (1) Kekayaan Universitas terdiri atas: a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak; dan c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Universitas. (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Universitas.

Pasal 108 Semua kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tanah dan Bangunan

Pasal 109 (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Universitas dan merupakan barang milik negara. (2) Pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 110 (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Universitas bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara. (4) Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 111 Pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 112 (1) Universitas dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling mengutungkan. (4) Usulan kerja sama dapat berasal dari Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, lembaga, pusat dan UPT. (5) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.

(6) Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Œ

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

 Ѽ 

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

LAMBANG, MARS, HIMNE, BENDERA, DAN BUSANA UNIVERSITAS

A. Lambang

Keterangan: 1. Lambang Universitas terdiri atas unsur dengan inti pengertian: a. gambar Dewi Saraswati mengandung makna sumber ilmu pengetahuan; b. gambar Padma Astadala mengandung makna kesucian mandala; c. gambar Padma Astadala yang membentuk lingkaran mengandung arti tanggal berdirinya Universitas; d. gambar Trisula pada masing-masing dalanya mengandung makna tridharma perguruan tinggi; e. gambar lingkaran pada dasar Padma mengandung makna berkembangnya umat Hindu dan penuh kedamaian dalam kesatuan pola berpikir; f. gambar butiran-butiran besar dalam lingkaran bermakna bulan berdirinya Universitas; g. gambar butiran-butiran kecil dalam lingkaran diantara butiran kecil dan besar mengandung makna angka terakhir dari 2020 tahun berdirinya Universitas; h. gambar Ganitri melambangkan konsentrasi dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan; i. gambar Teratai melambangkan kesucian; j. gambar Wina/Rebab melambangkan keindahan; k. gambar Keropak/Lontar melambangkan kitab suci Veda sebagai sumber ilmu pengetahuan; l. gambar Angsa mengandung makna ilmu pengetahuan memancarkan kebijaksanaan; m. gambar Merak mengandung makna ilmu pengetahuan memancarkan keindahan dan kewibawaan; dan 2. Lambang Universitas berwarna emas (kode gradasi #FFD700) bermakna Sivitas Akademika mampu memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

B. Mars dan Himne Universitas 1. Mars Universitas

MARS UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Ex = do, 4/4 Tempo : di Marchia (106 – 120 MM)

2. Himne Universitas

HIMNE UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

D = do, 4/4 Maestoso (Khidmat dan Agung)

C. Bendera

1. Bendera Universitas

Keterangan: a. bendera Universitas berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya; b. bendera Universitas berwarna dasar biru (kode gradasi #000080), melambangkan ketenangan, kedamaian,

kebijaksanaan dan pembangunan nasional; c. di tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas; dan d. di bawah lambang bertuliskan UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana a. berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya; b. di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas; c. di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana; dan d. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana beserta maknanya:

1. Fakultas Dharma Acarya

Keterangan: a) berwarna putih (kode gradasi #FFF), melambangkan
melambangkan ketulusan hati; b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan FAKULTAS DHARMA ACARYA berwarna emas (kode gradasi #FFD700).

2. Fakultas Brahma Widya

Keterangan: a) berwarna biru (kode gradasi #62b9f5), melambangkan melambangkan ketenangan dan kebijaksanaan; b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan

c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan FAKULTAS BRAHMA WIDYA berwarna emas (kode gradasi #FFD700).

3. Fakultas Dharma Duta

Keterangan: a) berwarna merah (kode gradasi #FF000), melambangkan melambangkan keberanian, pelayanan, persaudaraan, dan kegembiraan; b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan FAKULTAS DHARMA DUTA berwarna emas (kode gradasi #FFD700).

4. Fakultas Sains dan Teknologi

Keterangan: a) berwarna oranye (kode gradasi #FFA500), melambangkan energi, kreativitas, kehangatan, dan semangat yang berapi-api, hasil perpaduan warna merah dan kuning; b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI berwarna emas (kode gradasi #FFD700).

5. Pascasarjana

Keterangan: a) berwarna ungu (kode gradasi #5f2665), melambangkan ilmu pengetahuan berlandaskan kebijaksanaan, spiritualitas, dan kreativitas; b) di tengah bendera terpampang lambang Universitas; dan c) di bawah lambang Universitas terdapat tulisan PASCASARJANA berwarna emas (kode gradasi #FFD700).

D. Busana Akademik Universitas 1. Toga Jabatan

Keterangan: a. terbuat dari kain polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai di bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan; b. pergelangan tangan dilapisi bahan berwarna sesuai dengan warna bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter); c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (plooi); dan

d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi dengan warna hijau (kode #006400) untuk Ketua Senat, warna kuning (kode gradasi #FFD700) untuk Rektor dan Wakil Rektor, sedangkan untuk toga Profesor disesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas.

2. Topi Jabatan

Keterangan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan
berwarna hitam (kode gradasi #000000), berbentuk segi lima dengan sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter); dan
b. tengah topi jabatan terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan lahir/garis pembuka toga masing- masing;

3. Kalung Jabatan

Keterangan: a. kalung jabatan Rektor dan Ketua Senat dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam berwarna emas (kode gradasi #FFD700); b. kalung jabatan wakil Rektor, Dekan dan Direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas yang terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); c. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna sesuai dengan bendera Fakultasnya; dan

d. kedua ujung pita kalung jabatan Profesor dipertemukan dengan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna emas (kode gradasi #FFD700).

4. Toga Wisudawan

Keterangan: a. toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas, program sarjana, Pascasarjana, atau program profesi; b. toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata dan terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga dan tampak bagian belakang toga wisudawan semua jenjang berbentuk segi empat serta lis luar sesuai warna bendera Fakultas masing-masing; dan c. kelengkapan toga merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warna sama dengan topi jabatan, dan hiasan kuncir wisudawan berwarna sesuai warna bendera Fakultas masing-masing.

5. Kalung Wisudawan

Keterangan: a. tali kalung wisudawan terbuat dari kain berwarna sesuai warna bendera Fakultas masing-masing; dan b. kalung wisudawan dengan menggunakan pin lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam dengan kalung dari pita kain lebar 10 cm (sepuluh sentimeter) ada tapisnya.

6. Jas Almamater

Keterangan: a. jas almamater Universitas terbuat dari kain berwarna biru (kode gradasi #28385e); dan b. pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR