Peraturan Menag No. 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama 
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu membentuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam;
b.
bahwa pembentukan Fakultas Teknik dan Fakultas
Ushuluddin dan Studi Islam sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Agama
tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor
8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); - Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
Pasal I Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama: a. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98); dan
b.
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 920),
diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Fakultas pada Universitas terdiri atas:
a.
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.
Syariah;
c.
Humaniora;
d.
Psikologi;
e.
Ekonomi;
f.
Sains dan Teknologi;
g.
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
h.
Teknik; dan
i.
Ushuluddin dan Studi Islam.
- Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Organisasi fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf g terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Program Studi; c. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan d. Bagian Umum. (2) Organisasi fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan huruf i terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Program Studi; c. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan d. Subbagian Umum.
- Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
- Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1)
Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas
Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan
Teknologi, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan terdiri atas:
a.
Wakil
Dekan
Bidang
Akademik
dan
Kelembagaan;
b.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan; dan
c.
Wakil
Dekan
Bidang
Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kerja Sama.
(2)
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempunyai
tugas
membantu
Dekan
dalam
penyelenggaraan akademik dan kelembagaan.
(3)
Wakil
Dekan
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan,
dan
Keuangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas
membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di
bidang
administrasi
umum,
sumber
daya
manusia, perencanaan, dan keuangan.
(4)
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan
Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam
pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
pembinaan
kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)
Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 pada Fakultas Teknik dan Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam yakni Wakil Dekan Bidang
Akademik, Kemahasiswaan, dan Administrasi
Umum.
(6)
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mempunyai tugas membantu Dekan
dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik,
pembinaan
kemahasiswaan
dan
alumni,
kelembagaan,
serta
administrasi
umum,
perencanaan, dan keuangan.
Paragraf 3 dihapus.
Pasal 15 dihapus.
Pasal 16 dihapus.
Pasal 17 dihapus.
Pasal 18 dihapus.
Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E, dan Pasal 14F sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Program Studi. (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 14B Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Pasal 14C
Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14B terdiri atas;
a.
Ketua Program Studi;
b.
Sekretaris Program Studi; dan
c.
Jabatan Fungsional Dosen.
Pasal 14D
Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14C huruf a mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan penyelenggaraan program studi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14E
Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14C huruf b mempunyai tugas membantu Ketua
Program Studi dalam bidang administrasi dan pelaporan
akademik.
Pasal 14F (1) Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14C huruf c merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi. (3) Tugas dan jenjang Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 4 Laboratorium/Bengkel/Studio
- Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1)
Laboratorium/Bengkel/Studio
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat
(2)
huruf
c
merupakan
unsur
penunjang
pelaksanaan
pendidikan,
penelitian,
dan
pengabdian kepada masyarakat pada fakultas.
(2)
Laboratorium/Bengkel/Studio
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat
fungsional
sesuai
dengan
bidang
ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi.
(3)
Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Dekan.
- Ketentuan Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 5 Bagian Umum
- Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20 (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas. (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian. (3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas.
- Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia; d. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni; e. pelaksanaan urusan keuangan; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian. (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
Pasal 22B Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu membentuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam;
b.
bahwa pembentukan Fakultas Teknik dan Fakultas
Ushuluddin dan Studi Islam sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
