Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya

Pendirian Widyalaya dapat berasal dari: a. pendirian baru; b. perubahan dari jenis satuan pendidikan lain; dan c. penegerian.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendirian Widyalaya yang berasal dari perubahan dari jenis satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi peralihan bentuk satuan pendidikan keagamaan Hindu dalam bentuk pasraman formal menjadi Widyalaya. (2) Peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. (3) Peralihan bentuk satuan pendidikan lain ke Widyalaya menyesuaikan dengan kebutuhan, urgensi, dan/atau daya tarik masyarakat sebagai upaya daya saing Widyalaya.
(4) Dihapus.

3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendirian Widyalaya yang berasal dari penegerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk perubahan dari Widyalaya yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Widyalaya yang diselenggarakan oleh pemerintah. (2) Penegerian Widyalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif; dan
b. teknis. (3) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. rekomendasi kepala daerah provinsi dan/atau kepala daerah kabupaten/kota; b. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah; c. surat pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh aset Widyalaya kepada Kementerian; dan
d. surat pernyataan guru dan tenaga kependidikan tidak menuntut menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Kurikulum; b. jumlah peserta didik; c. jumlah dan persentase kualifikasi guru dan tenaga kependidikan; d. sarana dan prasarana pendidikan; e. rencana pembiayaan pendidikan; f. proses pembelajaran; g. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan; dan h. organisasi dan manajemen Widyalaya. (5) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan penegerian Widyalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh ketua organisasi kemasyarakatan keagamaan Hindu berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validiasi terhadap persyaratan administratif dan teknis. (3) Verifikasi dan validiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur: a. Kementerian; b. Kantor Wilayah; dan/atau c. akademisi atau ahli. (5) Hasil verifikasi dan validiasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi. (6) Dalam hal berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul berdasarkan berita acara verifikasi dan validasi dari tim. (7) Dalam hal berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan penegerian Widyalaya kepada Menteri. (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melampirkan:

a. naskah urgensi dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. hasil analisis kelayakan. (9) Menteri mengajukan permohonan penegerian Widyalaya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Menteri menetapkan penegerian Widyalaya setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Petunjuk teknis mengenai pendirian Widyalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Œ

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

        Ѽ 
   

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WIDYALAYA

RINCIAN PERSYARATAN TEKNIS PENEGERIAN WIDYALAYA

A. Kurikulum
No Jenis Dokumen Penegerian Widyalaya PW AW MW UW UWK Dokumen kurikulum 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum satuan pendidikan.

B. Jumlah Peserta Didik No Uraian
Penegerian Widyalaya PW AW MW UW UWK Jumlah minimal peserta didik
Jumlah minimal rombongan belajar per tingkatan kelas
Catatan: PW terdiri atas 2 tingkatan kelas A dan kelas B, AW terdiri atas 6 tingkatan kelas 1 sampai dengan kelas 6, MW terdiri atas 3 tingkatan kelas 7 sampai dengan 9, UW dan UWK terdiri atas 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12.

C. Jumlah dan Persentase Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan
No Uraian Penegerian Widyalaya PW AW MW UW UWK a. Guru
Jumlah minimal guru 1 orang guru/ rombel 1 orang guru kelas/ rombel ditambah 1 orang guru PAH dan 1 orang guru pendidikan jasmani orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran 1 orang guru untuk setiap 1 rumpun mata mata pelajaran • 1 orang guru untuk setiap 1 rumpun mata mata Pelajaran • 1 orang instruk

D. S a rana dan Prasarana Pendidikan dan kesehatan tur sesuai dengan bidang kejuruan yang diseleng garakan Kualifikasi pendidikan minimal S1 100% 100% 100% 100% 100% Catatan:
Pada daerah khusus, MW, UW, dan UWK dapat mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata Pelajaran yang memenuhi kualifikasi minimal jenjang Sarjana (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi. b. Kepala Widyalaya Kualifikasi Pendidikan minimal S1 S1 S1 S1 S1 Catatan:
Calon Kepala Widyalaya wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal jenjang Sarjana (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi. c. Tenaga Administrasi/Tata Usaha Jumlah minimal

Kualifikasi Pendidikan SMA/U W/pend idikan sejenis SMA/UW/ pendidikan sejenis Diploma tiga sarjana sarjana No Sarana dan prasarana Penegerian Widyalaya PW AW MW UW UWK Luas tanah / lahan minimal 200 m2 1000 m2 1000 m2 1500 m2 1500 m2 Catatan:
Lahan/tanah harus bersertifikat hak milik/hibah/hak guna pakai/hak pinjam pakai atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
Gedung a. Jumlah minimal ruang kelas
2 ruang 6 ruang 3 ruang 3 ruang 3 ruang + minimal 1 ruang praktik b. Ruang Kepala Widyalaya 1 ruang
1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang c. Ruang guru

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

d. Ruang tata usaha 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit e. Tempat peribadat an 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit f. Jumlah Minimal runag perpusta kaan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit g. Ruang minimal laboratori um

• 1 unit 1 unit 1 unit h. Jumlah minimal toilet peserta didik, guru, dan tenaga kependidi kan 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit i. Sarana minimal bermain/ berolahra ga
  50 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 j. Sarana ruang kelas minimal Seperan gkat sarana ruang kelas Seperan gkat sarana ruang kelas Seperang kat sarana ruang kelas Seperang kat sarana ruang kelas Seperang kat sarana ruang kelas Catatan:
  Seperangkat sarana ruang kelas minimal antara lain: meja peserta didik, kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, dan tempat sampah.
  Koleksi buku perpustakaan/bahan ajar a. Buku/ bahan ajar pegangan guru 1 paket/ guru 1 paket/ guru 1 paket/ guru 1 paket/ guru 1 paket/ guru b. Jumlah minimal buku pengayaa n dan referansi 10 judul buku pengaya an dan 5 judul buku referensi 50 judul buku pengaya an dan 5 judul buku referansi 100 judul buku pengaya
  an dan 10 judul buku referensi 100 judul buku pengaya an dan 10 judul buku referensi judul buku pengaya an dan 10 judul buku referensi
  Jumlah Minimal 1 set alat 1 set alat 1 set minimal 1 set minimal 1 set peralatan

E. Rencana Pembiayaan Pendidikan Rencana pembiayaan pendidikan memuat paling sedikit informasi tentang total kebutuhan pembiayaan Widyalaya, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat), dan rincian jenis pengeluaran. Rencana pembiayaan mencakup perencanaan untuk pembiayaan Widyalaya selama 1 (satu) tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja Widyalaya.

F. Proses Pembelajaran Rencana proses pembelajaran memuat informasi tentang pembelajaran yang melibatkan paling sedikit antara lain: pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan belajar, serta dalam karakteristik proses pembelajaran menjelaskan tentang interaksi, tujuan, proses sistemik, dan perubahan perikalu yang terjadi.

G. Sistem Evaluasi Pembelajaran dan Program Pendidikan Rencana sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan memuat terkait proses sistematis dalam mengukur ketercapaian pembelajaran yang meliputi beberapa metode pengukuran seperti tes, tugas, observasi, dan beberapa metode lainnya yang dimuat dalam dokumen evaluasi pembelajaran sementara terkait evaluasi program pendidikan yang memuat tentang dokumen yang bertujuan untuk menilai kesuksesan program Pendidikan secara luas yang meliputi input, proses, dan output untuk pengembangan kurikulum dan akreditasi.

peralatan belajar/labor atorium peraga edukatif dalam dan luar ruangan peraga IPA dan bahan nya is alat labora torium multi media
is alat labora torium multi media minilmal is laborator ium produksi UWK Catatan: a. satu set alat peraga edukatif PW di dalam ruangan paling sedikit terdiri atas: balok bangun, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, dan permainan puzzle; b. satu set alat peraga edukatif PW di luar ruangan terdiri atas: papan peluncur, papan jungkat jungkit, ayunan, dan papan tulis; c. satu set alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri atas: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; d. satu set minimalis alat laboratorium multimedia MW dan UW minimal terdiri atas: 1 unit LCD projector, dan bahan video pembelajaran; e. satu set peralatan minimalis laboratorium produksi UWK terdiri atas
peralatan yang digunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

H. Organisasi dan Manajemen Widyalaya Dokumen organisasi dan manajemen Widyalaya memuat paling sedikit struktur organisasi Widyalaya, struktur organisasi yayasan sebagai penyelenggara Widyalaya, personalia organisasi Widyalaya dan kepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, serta
organisasi, dan personalia komite Widyalaya.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR