Pasal 184

(1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan

formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

(3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:

• hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

• hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

• data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

• data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
• data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
• data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi persyaratan:

• memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan; dan
• adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

(5) Kewenangan membuka, mengubah, dan

menutup program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58F ayat (2) huruf (b) butir (1.b) diberikan secara bertahap kepada perguruan tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan

pemberian kewenangan untuk membuka dan menutup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 184A dan Pasal 184B yang berbunyi sebagai berikut: