PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dandepkumham.go.id penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

5. Pejabat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

2. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidakdepkumham.go.iddapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

6. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

7. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh

Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.depkumham.go.id (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan

Badan Publik yang bersangkutan.

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Bagian Kesatu Pengklasifikasian Informasi

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap

Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

• jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

• identitas pejabat PPID yang menetapkan;

• Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yangdepkumham.go.idmenetapkan;

• Jangka Waktu Pengecualian;

• alasan pengecualian; dan

• tempat dan tanggal penetapan.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.depkumham.go.id

(3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.

(4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.

(5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan.

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

(3) Informasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dapat dibuka jika:

• pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
• pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-suratdepkumham.go.id antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang

bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

(2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

(1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka

Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi

Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

BAB IV . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Umum

(1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan

Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.depkumham.go.id(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.

(3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik

Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

(1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di

bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

• penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

• pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

• pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

• penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

• Pengujian Konsekuensi;

• Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

• penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan

• penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiapdepkumham.go.id orang atas Informasi Publik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara

(1) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang

mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Ganti rugi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.

(3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.depkumham.go.id

(1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik

dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pembebanan Pidana Denda

(1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan

pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pidana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 20depkumham.go.id

Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung

jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.id

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2010

,

www.djpp.depkumham.go.id