Permendagri No. 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa - JDIH BPK
SALINAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan layanan informasi publik yang berkualitas di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dibutuhkan pedoman pengelolaan layanan informasi publik sebagai acuan bagi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh
Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
yang
berkaitan
dengan
penyelenggara
dan
penyelenggaraan negara dan informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
5.
Daftar Informasi Publik adalah catatan berisi keterangan
secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang
berada dibawah penguasaan Kementerian, Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa namun tidak termasuk
informasi yang dikecualikan.
6.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia
perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
7.
Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk
memperoleh
Informasi
Publik
dari
Kementerian,
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
8.
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan mempergunakan informasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat pimpinan tinggi
pratama
yang
bertanggung
jawab
di
bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan
Informasi
Publik
di
Kementerian
dan
Pemerintah Daerah.
10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung PPID.
11. Penanggung Jawab adalah pimpinan pada jabatan
pimpinan tinggi madya di Kementerian atau pimpinan
perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
12. Tim Pertimbangan adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Atasan PPID untuk memberikan pendampingan dalam
pelayanan Informasi Publik dengan mempertimbangkan
tugas dan fungsi pada bidang hukum, komunikasi
dan/atau pelayanan Informasi Publik.
13. PPID Pelaksana Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UKE II
adalah pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi
pratama di Kementerian.
14. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
selanjutnya
disebut
PPID
Pelaksana
UPTD
adalah
pimpinan tertinggi di Unit Pelaksana Teknis Daerah.
15. PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
16. Atasan PPID Desa adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung PPID Desa.
17. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pejabat
struktural, pejabat fungsional atau staf yang mempunyai
pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan
Informasi Publik yang ditunjuk oleh Atasan PPID untuk
melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik.
- Keberatan Informasi adalah penyampaian ketidak puasan Pemohon Informasi Publik kepada Atasan PPID terhadap layanan Informasi Publik berdasarkan alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik adalah sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara daring yang ditetapkan sebagai kanal pengelolaan layanan Informasi Publik pada Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- Pertanyaan Umum adalah pertanyaan yang sering diajukan/disampaikan secara berulang oleh Pemohon Informasi Publik melalui Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya.
- Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat FKPPID adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi PPID.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Hari adalah hari kerja.
Pasal 2
(1) Pengelolaan layanan Informasi Publik merupakan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Pengelolaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pengelola Informasi Publik. (3) Lembaga pengelola Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan menjaga integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 3
(1)
Jenis Informasi Publik terdiri atas:
a.
informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat; dan
b.
informasi yang dikecualikan.
(2)
Informasi
yang
terbuka
dan
dapat
diakses
oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a.
informasi berkala;
b.
informasi setiap saat; dan
c.
informasi serta merta,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(3)
Informasi
yang
terbuka
dan
dapat
diakses
oleh
masyarakat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau
dokumen nondigital (hardcopy).
(4) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk informasi elektronik. (5) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memenuhi kaidah interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 4
(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa: a. seluruh informasi pada suatu dokumen Informasi Publik; atau b. informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik. (2) Dalam hal suatu dokumen Informasi Publik mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan dokumen dimaksud dapat diakses oleh masyarakat setelah PPID atau PPID Desa menghitamkan informasi yang dikecualikan. (3) PPID atau PPID Desa dalam menghitamkan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1)
Kementerian dalam mengelola layanan Informasi Publik
menetapkan standar layanan:
a.
pengumuman Informasi Publik;
b.
Permintaan Informasi Publik;
c.
pengajuan Keberatan Informasi;
d.
penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
e.
penetapan dan pemutakhiran
Daftar
Informasi
Publik;
f.
pendokumentasian Informasi Publik;
g.
pengujian konsekuensi;
h.
ramah disabilitas; dan
i.
maklumat pelayanan Informasi Publik.
(2)
Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf g menjadi acuan bagi
Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
dalam menyusun standar operasional prosedur.
(3)
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun dengan format sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Standar Pengumuman Informasi Publik
Pasal 6
(1)
PPID atau PPID Desa mengumumkan Informasi Publik
sesuai dengan jenis Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
(2)
Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami atau
dapat
menggunakan
bahasa
mayoritas
penduduk
setempat.
(3)
Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan melalui:
a.
laman resmi Kementerian, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa;
b.
media sosial resmi PPID atau PPID Desa dan/atau
Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Desa;
c.
Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi
Publik melalui aplikasi berbasis web atau mobile;
d.
portal
satu
data
pemerintahan
dalam
negeri;
dan/atau
e.
papan pengumuman PPID atau PPID Desa dan/atau
Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Desa.
(4)
Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
memerhatikan
aksesibilitas
bagi
penyandang
disabilitas.
(5)
Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
Pasal 7
Pengumuman informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 8
Pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan segera pada saat terjadinya kondisi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Bagian Ketiga Permintaan Informasi Publik
Paragraf 1 Permohonan Permintaan Informasi Publik
Pasal 9
(1) Pemohon Informasi Publik dapat meminta Informasi Publik dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa melalui PPID atau PPID Desa, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD. (2) Permintaan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan
kepada PPID paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.
(3)
Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a.
perorangan;
b.
kelompok orang; dan
c.
badan hukum.
(4)
Pemohon Informasi Publik perorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam meminta Informasi
Publik dengan melampirkan:
a.
salinan kartu tanda penduduk;
b.
surat
keterangan
kependudukan
dari
dinas
kependudukan dan pencatatan sipil; atau
c.
mengisi nomor induk kependudukan sesuai formulir
Permintaan Informasi Publik pada Sistem Informasi
Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(5)
Pemohon Informasi Publik kelompok orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam meminta Informasi
Publik dengan melampirkan:
a.
surat kuasa dan salinan kartu tanda penduduk;
b.
surat kuasa dan surat keterangan kependudukan
pemberi kuasa; atau
c.
mengisi nomor induk kependudukan ketua kelompok
orang sesuai formulir Permintaan Informasi Publik
pada
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Layanan
Informasi Publik.
(6)
Pemohon Informasi Publik badan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam meminta Informasi
Publik dengan melampirkan:
a.
salinan akta pendirian badan hukum yang telah
mendapat
pengesahan
dari
kementerian
yang
membidangi hukum; atau
b.
mengisi nomor akta pendirian badan hukum sesuai
formulir Permintaan Informasi Publik pada Sistem
Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(7)
Dalam hal Pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meminta Informasi Publik untuk
tujuan penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dengan
melampirkan:
a.
surat pengantar atau surat keterangan sedang
menyelesaikan karya tulis ilmiah dari perguruan
tinggi
atau
lembaga
pendidikan
yang
sedang
ditempuh; atau
b.
melampirkan surat izin penelitian dari instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(8)
Permintaan Informasi Publik dapat dikuasakan kepada
pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai
surat kuasa khusus.
Pasal 10
(1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)
Permintaan Informasi Publik secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.
datang langsung ke kantor PPID atau PPID Desa,
PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID
Pelaksana UPTD;
b.
dikirimkan melalui surat atau surat elektronik; atau
c.
menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan
Informasi Publik.
(3)
Permintaan Informasi yang diajukan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c,
dilakukan dengan mengisi formulir Permintaan Informasi.
Pasal 11
Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mencantumkan: a. nomor pendaftaran; b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum; c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi hukum; d. alamat; e. nomor telepon/e-mail; f. rincian informasi yang diminta; g. tujuan penggunaan informasi; h. cara memperoleh informasi; dan i. cara mengirimkan informasi.
Pasal 12
Permintaan Informasi Publik dikirimkan melalui surat atau surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pemohon Informasi Publik mencantumkan: a. nama lengkap perorangan, kelompok orang atau badan hukum; b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi hukum; c. alamat; d. nomor telepon/e-mail; e. rincian informasi yang diminta; f. tujuan penggunaan informasi; g. cara memperoleh informasi; h. cara mengirimkan informasi; dan i. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain.
Pasal 13
(1) PPID menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada unit kerja PPID untuk melakukan pengadministrasian Permintaan Informasi Publik. (2) PPID Desa menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk melakukan pengadministrasian Permintaan Informasi Publik. (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mencatat Permintaan Informasi Publik dalam register Permintaan Informasi Publik.
(4) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan tanda bukti penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik. (5) Dalam hal Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara tertulis melalui ruang layanan Informasi Publik tidak termasuk dalam informasi wajib berkala dan Pertanyaan Umum. (6) Permintaan Informasi Publik yang tidak termasuk dalam informasi berkala dan Pertanyaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPID atau PPID Desa untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.
Pasal 14
Register Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memuat: a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; b. tanggal Permintaan Informasi Publik; c. nama lengkap perorangan, kelompok orang atau badan hukum atau kuasanya; d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; e. alamat Pemohon Informasi Publik; f. nomor telepon atau email Pemohon Informasi Publik; g. nomor surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; h. rincian informasi yang diminta; i. tujuan penggunaan informasi; j. status informasi; k. format informasi yang dikuasai; l. media penyampaian Permintaan Informasi Publik; m. alasan penolakan dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak sebagian atau seluruhnya; n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis; o. hari dan tanggal pemberian informasi; p. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta; dan q. catatan kelengkapan Permintaan Informasi Publik.
Paragraf 2 Verifikasi
Pasal 15
(1) PPID atau PPID Desa melakukan verifikasi atas Permintaan Informasi Publik yang telah diterima dan dicatat dalam register Permohonan Informasi Publik. (2) PPID atau PPID Desa melakukan verifikasi terhadap Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register permintaan informasi Publik. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. kelengkapan permintaan informasi; dan
b. kewenangan PPID atau PPID Desa untuk menanggapi Permintaan Informasi Publik.
Pasal 16
(1)
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Permintaan Informasi dapat dinyatakan
lengkap atau tidak lengkap.
(2)
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak
lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID atau
PPID Desa menerbitkan surat keterangan tidak lengkap
untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.
(3)
Pemohon
Informasi
Publik
dapat
menyampaikan
kelengkapan berdasarkan surat keterangan tidak lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga)
hari terhitung sejak surat keterangan tidak lengkap
diterima Pemohon Informasi Publik.
(4)
Pemohon Informasi Publik yang telah menyampaikan
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dinyatakan lengkap.
(5)
Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyampaikan
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID
atau PPID Desa memberikan catatan tidak lengkap pada
buku
register
Permintaan
Informasi
tanpa
harus
menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang
diajukan.
(6)
Format surat keterangan tidak lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1) Berdasarkan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPID atau PPID Desa menentukan status atas Permintaan Informasi Publik meliputi: a. Permintaan Informasi Publik dikabulkan; b. Permintaan Informasi Publik ditolak; atau c. Permintaan Informasi Publik dikabulkan sebagian. (2) PPID dalam menentukan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau meminta masukan dari Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui surat resmi atau rapat koordinasi substansi Permintaan Informasi Publik. (4) Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD memberikan tanggapan dan masukan berikut Informasi Publik yang diminta sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh PPID. (5) Permintaan informasi publik dinyatakan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. Informasi Publik yang diminta merupakan informasi yang telah tersedia; b. Informasi Publik yang diminta merupakan informasi publik yang terbuka; dan/atau c. Informasi Publik yang diminta tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
(6) Permintaan Informasi Publik dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk: a. informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan; b. informasi yang diminta belum didokumentasikan dan/atau belum dikuasai; dan/atau c. informasi yang diminta merupakan kewenangan badan publik lain. (7) Permintaan Informasi Publik dinyatakan dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk: a. sebagian informasi yang diminta termasuk salah satu kategori Permintaan Informasi Publik dinyatakan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau b. sebagian informasi yang diminta termasuk salah satu kategori Permintaan informasi publik dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Paragraf 3 Pemberitahuan Tertulis
Pasal 18
(1)
PPID atau PPID Desa menyampaikan pemberitahuan
tertulis
kepada
Pemohon
Informasi
Publik
atas
Permintaan Informasi Publik yang telah dinyatakan
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
dan ayat (4).
(2)
Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung
sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.
(3)
Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisi:
a.
Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak;
b.
keterangan badan publik yang menguasai Informasi
Publik yang diminta dalam hal informasi tidak berada
di bawah penguasaannya;
c.
menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik
yang disertai dengan alasan;
d.
bentuk Informasi Publik yang tersedia;
e.
waktu
yang
dibutuhkan
untuk
menyediakan
Informasi Publik yang diminta;
f.
penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi
yang diminta bila ada;
g.
Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau
seluruhnya;
h.
penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan
karena
belum
dikuasai
atau
belum
didokumentasikan; dan
i.
biaya dan cara pembayaran dalam hal permintaan
salinan atas Informasi Publik yang diminta.
(4)
PPID atau PPID Desa menyampaikan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan Informasi Publik yang diminta dalam hal informasi
publik telah tersedia.
(5) PPID atau PPID Desa menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil pengujian konsekuensi dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian informasi. (6) PPID atau PPID Desa memberitahukan waktu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e untuk perpanjangan waktu dengan disertai alasan tertulis kepada pemohon dalam hal: a. belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/ atau b. belum dapat memutuskan status informasi yang diminta. (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diterima oleh Pemohon Informasi Publik, dan tidak dapat diperpanjang lagi. (8) format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4 Tindak Lanjut Pemberitahuan Tertulis
Pasal 19
(1) PPID atau PPID Desa memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di ruang layanan Informasi Publik dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan. (2) PPID atau PPID Desa memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy) sesuai bentuk informasi yang dikuasai dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik. (3) Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan b. membayar biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.
Pasal 20
PPID atau PPID Desa memberikan Informasi Publik yang diminta dengan menghitamkan informasi yang dikecualikan dalam hal sebagian Permintaan Informasi Publik dikabulkan.
Pasal 21
Ketentuan mengenai alur layanan Permintaan Informasi Publik pada Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta alur layanan Permintaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat Pengajuan Keberatan
Pasal 22
(1)
Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Keberatan
dengan alasan karena:
a.
penolakan
berdasarkan
alasan
pengecualian
Informasi Publik;
b.
tidak disediakannya informasi berkala;
c.
tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
d.
permintaan
Informasi
Publik
ditanggapi
tidak
sebagaimana yang diminta;
e.
tidak dipenuhinya Permintaan Informasi Publik;
f.
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g.
penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu
yang ditentukan.
(2)
Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan kepada Atasan PPID atau Atasan PPID Desa.
(3)
Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di
hadapan hukum.
(5)
Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disertai surat kuasa khusus.
(6)
Pengajuan Keberatan yang disampaikan dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah
oleh kedua belah pihak.
Pasal 23
(1)
Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media
elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)
Pengajuan Keberatan yang diajukan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a.
datang langsung ke kantor PPID atau PPID Desa,
PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID
Pelaksana UPTD;
b.
dikirimkan melalui surat atau surat elektronik; atau
c.
mengisi formulir Keberatan pada Sistem Informasi
Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
(3)
PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II, atau PPID
Pelaksana UPTD menyampaikan pengajuan Keberatan
Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a kepada PPID untuk dilaporkan kepada Atasan
PPID paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima
pengajuan Keberatan.
(4)
PPID Desa melaporkan pengajuan Keberatan Informasi
yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a kepada Atasan PPID paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak menerima pengajuan Keberatan.
Pasal 24
(1) Pengajuan Keberatan yang diajukan secara tertulis dengan datang langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir Keberatan Informasi Publik. (2) Dalam hal pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon yang memiliki kebutuhan khusus, pengisian formulir Keberatan dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi. (3) Petugas Pelayanan Informasi Publik yang menerima pengajuan Keberatan secara langsung, memastikan Keberatan disampaikan secara lengkap dan jelas.
Pasal 25
(1)
Pengisian
formulir
Keberatan
Informasi
Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai
dengan format.
(2)
Format formulir Keberatan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
a.
nomor pendaftaran pengajuan Keberatan;
b.
nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika
ada;
c.
tujuan penggunaan Informasi Publik;
d.
identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan Keberatan;
e.
alasan pengajuan Keberatan;
f.
waktu pemberian tanggapan atas Keberatan;
g.
nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan Keberatan; dan
h.
nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi
yang menerima pengajuan Keberatan.
Pasal 26
(1) Pemohon Informasi Publik yang telah mengisi formulir Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan nomor pendaftaran Keberatan Informasi Publik oleh Petugas Pelayanan Informasi. (2) Petugas Pelayanan Informasi Publik menyimpan dan melaporkan salinan formulir Keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran kepada PPID atau PPID Desa.
Pasal 27
(1) Pemohon yang mengajukan Keberatan melalui surat atau surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, mencantumkan: a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika ada; b. tujuan penggunaan Informasi Publik; c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Keberatan atau kuasanya; d. alasan pengajuan Keberatan; dan e. nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan Keberatan. (2) Petugas Pelayanan Informasi setelah menerima Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan nomor
pendaftaran Keberatan kepada Pemohon Informasi Publik dengan mengirimnya melalui surat atau surat elektronik kepada Pemohon Informasi Publik.
Pasal 28
(1)
PPID atau PPID Desa menugaskan Petugas Pelayanan
Informasi Publik pada unit kerja PPID atau PPID Desa
untuk melakukan pengadministrasian atas Keberatan
Informasi Publik.
(2)
Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencatat pengajuan Keberatan dalam
register Keberatan.
(3)
Register Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:
a.
nomor registrasi pengajuan Keberatan;
b.
tanggal diterimanya Keberatan;
c.
identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan Keberatan atau pihak yang menerima
kuasa;
d.
nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika
ada;
e.
Informasi Publik yang diminta;
f.
tujuan penggunaan Informasi;
g.
alasan pengajuan Keberatan;
h.
Keputusan Atasan PPID atau Atasan PPID Desa;
i.
hari
dan
tanggal
pemberian
tanggapan
atas
Keberatan; dan
j.
tanggapan dari Pemohon Informasi Publik.
Pasal 29
(1) PPID atau PPID Desa melaporkan Keberatan Informasi yang telah diregistrasi kepada Atasan PPID atau Atasan PPID Desa untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. (2) Atasan PPID dalam memberikan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan PPID untuk berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk menyusun tanggapan Keberatan; (3) Atasan PPID Desa dalam memberikan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan PPID Desa untuk menyusun tanggapan Keberatan; (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui surat atau rapat koordinasi. (5) Dalam hal Keberatan dikuasai oleh PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD, PPID Pelaksana berhak menunjuk dan mengoordinasikan PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD untuk memberikan masukan atas tanggapan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD menyampaikan tanggapan atau masukan atas Keberatan Informasi Publik dalam batas waktu yang ditentukan oleh PPID. (7) PPID menyusun dan menyampaikan tanggapan Keberatan Informasi Publik yang telah disepakati bersama Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II
dan/atau PPID Pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Atasan PPID untuk disetujui dan disampaikan kepada Pemohon. (8) PPID Desa menyusun dan menyampaikan tanggapan Keberatan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Atasan PPID Desa untuk disetujui dan disampaikan kepada Pemohon.
Pasal 30
(1)
Atasan PPID atau Atasan PPID Desa memberikan
tanggapan tertulis atas Keberatan Informasi Publik paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan
Keberatan tersebut dalam register Keberatan.
(2)
Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.
tanggal pembuatan surat tanggapan atas Keberatan;
b.
nomor surat tanggapan atas Keberatan; dan
c.
tanggapan Keberatan berupa:
1.
uraian
mengenai
bantahan
atas
alasan
pengajuan Keberatan; atau
2.
klarifikasi
disertai
Informasi
Publik
yang
diminta.
(3)
Dalam hal Atasan PPID atau Atasan PPID Desa menolak
memberikan
Informasi
Publik
berdasarkan
alasan
pengecualian Informasi Publik, dengan menyertakan surat
keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
Pasal 31
Ketentuan mengenai alur layanan Pengajuan Keberatan pada Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta alur layanan Pengajuan Keberatan pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pasal 32
(1) Pemohon Informasi Publik yang tidak puas atas tanggapan Keberatan Informasi Publik yang disampaikan oleh Atasan PPID atau Atasan PPID Desa dapat menyampaikan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi. (2) Atasan PPID dalam hal mendapatkan panggilan sidang Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan PPID dan Tim Pertimbangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. (3) Atasan PPID Desa dalam hal mendapatkan panggilan sidang Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan PPID Desa untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. (4) PPID berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau PPID Pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
menyusun tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (5) Tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh PPID kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat kuasa. (6) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk mewakili Kementerian, Pemerintah Daerah pada proses penyelesaian sengketa informasi baik di Komisi Informasi maupun di pengadilan.
Pasal 33
(1) Dalam hal Sengketa Informasi Publik telah diputuskan oleh Komisi Informasi dan/atau pengadilan, PPID atau PPID Desa mengoordinasikan pelaksanaan hasil putusan dimaksud. (2) Putusan Sengketa Informasi Publik berikut pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh PPID kepada Atasan PPID dan oleh PPID Desa kepada Atasan PPID Desa.
Pasal 34
Ketentuan mengenai alur penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta alur penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keenam Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Pasal 35
(1) PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II dan/atau PPID Pelaksana UPTD mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi Informasi Publik di unit kerja masing- masing. (2) PPID Pelaksana setelah mengompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun usulan Daftar Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID. (3) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dengan keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik. (4) PPID Desa mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi, menelaah dan mengklasifikasikan Daftar Informasi Publik untuk ditetapkan dengan keputusan PPID Desa mengenai Daftar Informasi Publik. (5) Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Atasan PPID atau Atasan PPID Desa. (6) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimutakhirkan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(7) Format Daftar Informasi Publik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
Ketentuan mengenai alur penentapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta alur penentapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketujuh Pendokumentasian Informasi
Pasal 37
(1) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) termasuk informasi yang dikecualikan atau dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan disimpan dan di dokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen nondigital (hardcopy). (2) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah Interoperabilitas. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan bentuk Informasi Publik. (4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Pengujian Konsekuensi
Pasal 38
(1)
PPID
dalam
menyatakan
suatu
informasi
sebagai
informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan
pengujian konsekuensi.
(2)
PPID Desa dalam menyatakan suatu informasi sebagai
informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan pengujian
konsekuensi.
(3)
Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dapat dilakukan:
a.
sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
b.
pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
c.
pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik
atas perintah majelis komisioner sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinir oleh PPID dan Tim Pertimbangan dengan
melibatkan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II atau
PPID Pelaksana UPTD yang mengusulkan.
Pasal 39
(1)
Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) dilakukan dengan:
a.
mengidentifikasi informasi yang akan dikecualikan;
b.
mencatat informasi yang akan dikecualikan secara
jelas dan terang;
c.
mengidentifikasi undang-undang yang dijadikan
dasar pengecualian; dan
d.
menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan
kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atas konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi dibuka.
(2)
PPID atau PPID Desa menuangkan hasil pengujian
konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
lembar pengujian konsekuensi.
(3)
Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
(1) Hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPID atau PPID Desa. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama PPID atau PPID Desa; b. nama Kementerian, nama Pemerintah Daerah atau nama Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. informasi yang dikecualikan; d. alasan pengecualian; e. jangka waktu pengecualian; dan f. tempat dan tanggal penetapan. (3) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 41
Ketentuan mengenai alur Pengujian Konsekuensi dan penetapan informasi dikecualikan lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta alur Pengujian Konsekuensi dan penetapan informasi dikecualikan lingkup Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kesembilan Standar Layanan Penyandang Disabilitas
Pasal 42
(1) PPID atau PPID Desa dalam melaksanakan layanan Informasi Publik memperhatikan standar layanan bagi penyandang disabilitas.
(2) Standar layanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan ruang layanan Informasi Publik yang mudah diakses; b. penyediaan kursi prioritas atau sarana prioritas lainnya sesuai kebutuhan; c. penyediaan jalur khusus yang landai dan mudah dilewati; dan d. penyediaan alat peraga atau tenaga profesional sesuai kebutuhan. (3) Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang ramah bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Pasal 43
(1)
PPID atau PPID Desa menyusun dan menetapkan
maklumat pelayanan Informasi Publik yang merupakan
pernyataan
kesanggupan
penyelenggara
dalam
melaksanakan
pelayanan
sesuai
dengan
ketentuan
standar pelayanan yang baik.
(2)
Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi:
a.
dasar hukum;
b.
sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
c.
jangka waktu penyelesaian;
d.
biaya/tarif;
e.
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan; dan
f.
evaluasi kinerja pelaksana.
(3)
Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diumumkan sesuai dengan standar layanan pengumuman
Informasi Publik.
BAB IV PERENCANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 44
(1)
Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
dalam mengelola layanan Informasi Publik menyusun
rencana layanan Informasi Publik.
(2)
Penyusunan
rencana
layanan
Informasi
Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan
oleh PPID atau PPID Desa.
(3)
Penyusunan
rencana
layanan
Informasi
Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, atau
Keputusan Kepala Desa.
(4)
Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, atau
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memuat:
a.
kebijakan layanan Informasi Publik,
b.
penyediaan sumber daya manusia layanan Informasi
Publik; dan/atau c. penyediaan sarana layanan Informasi Publik berbasis sistem elektronik dan nonelektronik; (5) Kebijakan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat standar operasional dan prosedur pelayanan, serta maklumat pelayanan.
Pasal 45
(1)
Rencana layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan memuat:
a.
isu strategis layanan Informasi Publik;
b.
strategi dan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
dan
c.
rencana kerja dan pendanaan layanan Informasi
Publik;
(2)
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilaksanakan dengan:
a.
penyusunan standar layanan Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
koordinasi
proses
pengumpulan,
penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pengumuman
Informasi Publik;
c.
penyediaan ruang layanan Informasi Publik;
d.
pengembangan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Layanan Informasi Publik yang efisien dan mudah
diakses;
e.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
layanan Informasi Publik;
f.
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
layanan Informasi Publik; dan
g.
sosialisasi pengelolaan layanan Informasi Publik
kepada internal Kementerian, Pemerintah Daerah,
dan Pemerintah Desa.
Pasal 46
Rencana layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dibahas dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rencana layanan Informasi Publik.
BAB V LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Informasi Publik Pada Kementerian
Pasal 47
(1)
Lembaga
pengelola
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada Kementerian terdiri
atas:
a.
Pembina;
b.
Atasan PPID;
c.
Penanggung Jawab;
d.
PPID;
e.
Tim Pertimbangan;
f.
PPID Pelaksana;
g.
PPID Pelaksana UKE II; dan
h.
Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(2)
Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.
(3)
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan
layanan Informasi Publik di Kementerian.
(4)
Menteri sebagai Pembina sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam melakukan tugas menetapkan:
a.
sekretaris jenderal sebagai Atasan PPID;
b.
Penanggung Jawab pengelolaan layanan Informasi
Publik di UKE I dan IPDN;
c.
PPID;
d.
Tim Pertimbangan;
e.
PPID Pelaksana;
f.
PPID Pelaksana UKE II; dan
g.
Petugas Pelayanan Informasi Publik.
Pasal 48
(1)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(4) huruf a bertanggung jawab kepada Pembina.
(2)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi
Publik;
b.
menyelesaikan Keberatan informasi atas Permintaan
Informasi Publik;
c.
menyelesaikan
sengketa
Informasi
Publik
Kementerian di Komisi Informasi dan/atau di
lembaga peradilan; dan
d.
melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan
pengawasan
atas
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan Informasi Publik.
(3)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
memberikan
tanggapan
atas
Keberatan
yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
b.
menunjuk PPID, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana
dan PPID Pelaksana UKE II untuk mewakili
Kementerian dalam proses penyelesaian sengketa di
Komisi
Informasi
Pusat
dan/atau
di
lembaga
peradilan;
c.
menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik
untuk
membantu
dalam
proses
pengelolaan
Informasi Publik;
d.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan
kebijakan
Informasi
Publik
di
Kementerian; dan
e.
memastikan komitmen Penanggung Jawab untuk
melaksanakan pengelolaan Informasi Publik.
Pasal 49
(1)
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (4) huruf b bertanggung jawab kepada Pembina
melalui Atasan PPID.
(2)
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
memimpin
seluruh
pelaksanaan
kegiatan
pengelolaan Informasi Publik di unit kerja jabatan
pimpinan tinggi madya;
b.
melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan
Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya;
c.
memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan
Daftar
Informasi
Publik
dan
informasi
yang
dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya; dan
d.
menjamin
ketersediaan
sarana
layanan
dan
akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh
publik.
(3)
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan
usulan
informasi
yang
dikecualikan
untuk
disampaikan kepada PPID; dan
b.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik pada unit
kerja jabatan pimpinan tinggi madya.
Pasal 50
(1)
PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf
c bertanggung jawab kepada Pembina melalui Atasan
PPID.
(2)
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.
menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;
b.
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kebijakan layanan Informasi Publik;
a.
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
pengumpulan,
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi
Publik;
c.
melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
d.
menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan;
e.
melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan;
f.
melakukan pengelolaan, dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;
g.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan
oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE II
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
h.
memberikan jawaban atas permintaan Informasi
Publik;
i.
menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana
UKE II untuk menyusun Pertanyaan Umum atas
Permintaan
Informasi
Publik
beserta
dengan
jawabannya;
j.
mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi
Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari
Atasan PPID; dan
k.
melakukan sosialisasi pengelolaan layanan Informasi
Publik kepada internal Kementerian dan masyarakat.
(3)
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
menetapkan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik;
b.
menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
c.
meminta dan memperoleh Informasi Publik dari PPID
Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UKE II, serta
meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau
PPID
Pelaksana
UKE
II
dalam
melaksanakan
pengelolaan layanan Informasi Publik;
d.
menetapkan dan memutuskan suatu Informasi
Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan, berdasarkan persetujuan
Atasan PPID;
e.
menolak
Permintaan
Informasi
Publik
dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam
hal Informasi Publik yang dimohon termasuk
informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan
persetujuan Atasan PPID;
f.
menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana
UKE II untuk menyusun, mengelola dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
g.
menetapkan Pertanyaan Umum atas Permintaan
Informasi Publik beserta jawabannya; dan
h.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UKE
II dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
Pasal 51
(1)
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (4) huruf d bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
(2)
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
merumuskan
pertimbangan
tertulis
dalam
penyusunan
Daftar
Informasi
Publik,
dan
penyusunan informasi yang dikecualikan;
b.
memberikan
pertimbangan
dalam
penanganan
Keberatan informasi;
c.
menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis
atas Sengketa Informasi Publik; dan
d.
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik bersama
PPID.
(3)
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
menugaskan pejabat struktural/fungsional/staf yang
berkompeten untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, penyusunan informasi yang dikecualikan dan penyusunan tanggapan Keberatan informasi; dan b. memberikan masukan kepada Atasan PPID perihal langkah hukum yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Pasal 52
(1)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (4) huruf e dilaksanakan oleh kepala biro yang
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
organisasi
dan
tatalaksana pada sekretariat jenderal, sekretaris pada unit
kerja jabatan pimpinan tinggi madya, dan kepala biro yang
melaksanakan fungsi layanan kehumasan pada IPDN.
(2)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
(3)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
membantu PPID melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan kewenangannya;
b.
mengoordinasikan
tindak
lanjut
Permintaan
Informasi Publik oleh PPID Pelaksana UKE II sesuai
dengan kewenangannya;
c.
menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada
setiap unit kerja;
d.
meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada
PPID
Pelaksana
UKE
II
sesuai
dengan
kewenangannya;
e.
menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan
Informasi
Publik
beserta
jawabannya,
untuk
diusulkan kepada PPID;
f.
mengoordinasikan usulan Daftar Informasi Publik di
unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya untuk
mendapatkan
persetujuan
Penanggung
Jawab
sebelum disampaikan kepada PPID;
g.
mengoordinasikan
usulan
informasi
yang
dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya untuk mendapatkan persetujuan Penanggung
Jawab sebelum dilakukan uji konsekuensi bersama
PPID dan Tim Pertimbangan;
h.
memberikan informasi kepada PPID mengenai status
dan langkah percepatan tindak lanjut Permintaan
Informasi Publik;
i.
menyusun laporan layanan Informasi Publik setiap 3
(tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID;
j.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas
pengelolaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
UKE II; dan
k.
menyediakan
sarana
layanan
Informasi
Publik
berbasis sistem elektronik dan nonelektronik.
(4)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
meminta PPID Pelaksana UKE II untuk menanggapi
dan
menyediakan
Informasi
Publik
sesuai
Permintaan Informasi Publik; b. mengoordinasikan percepatan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik, tanggapan Keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; c. mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik dan/atau informasi yang dikecualikan; dan d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Informasi Publik.
Pasal 53
(1)
PPID Pelaksana UKE II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (4) huruf f bertanggung jawab kepada
Penanggung Jawab melalui PPID Pelaksana.
(2)
PPID Pelaksana UKE II sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas:
a.
membantu PPID dan PPID Pelaksana melaksanakan
tugas, dan kewenangannya;
b.
melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan PPID;
c.
menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik dengan
cermat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.
memberikan
jawaban
tertulis
sesuai
dengan
substansi permintaan Informasi Publik;
e.
mengonsolidasikan
proses
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan,
dan
pelayanan
Informasi Publik;
f.
membantu PPID dan PPID Pelaksana melakukan
verifikasi dokumen Informasi Publik;
g.
menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan
Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID
Pelaksana;
h.
menyampaikan usulan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik kepada PPID melalui PPID Pelaksana
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
i.
menyampaikan usulan informasi yang dikecualikan
untuk dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID
melalui PPID Pelaksana; dan
j.
menyiapkan dan menyampaikan bahan materi
penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada PPID.
(3)
PPID Pelaksana UKE II sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang menyampaikan pertimbangan sebagai
bahan masukan PPID dalam menanggapi Permintaan
Informasi Publik, Keberatan Informasi, uji konsekuensi
dan Sengketa Informasi.
Pasal 54
(1) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g bertanggung jawab kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UKE II sesuai dengan penugasannya. (2) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyiapkan keperluan PPID, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UKE II dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi
Publik;
b.
menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan
Layanan Informasi Publik;
c.
membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi
formulir Permintaan Informasi Publik;
d.
menerima
Permintaan
Informasi
Publik
dan
memastikan
kelengkapan
Permintaan
Informasi
Publik yang disampaikan secara langsung di ruang
layanan Informasi Publik; dan
e.
melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana
UKE II sesuai dengan penugasannya.
(3)
Petugas
Pelayanan
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
menyampaikan
Informasi
Publik
yang
wajib
disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon
Informas Publik i; dan
b.
menyampaikan jawaban atas Pertanyaan Umum yang
telah ditetapkan kepada Pemohon Informasi Publik
dengan persetujuan PPID.
Pasal 55
Bagan struktur lembaga pengelola Informasi Publik pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Lembaga Pengelola Informasi Pada Pemerintah Daerah
Pasal 56
(1)
Lembaga
pengelola
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada Pemerintah Daerah
terdiri atas:
a.
Pembina;
b.
Atasan PPID;
c.
Penanggung Jawab;
d.
PPID;
e.
Tim Pertimbangan;
f.
PPID Pelaksana; dan
g.
Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(2)
Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.
(3)
Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertugas melakukan pemantauan dan
evaluasi,
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik
di Pemerintah Daerah.
(4)
Gubernur
dan
bupati/wali
kota
sebagai
Pembina
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dalam
melaksanakan tugas menetapkan:
a.
sekretaris daerah sebagai Atasan PPID;
b.
Penanggung Jawab pengelolaan layanan Informasi
publik pada Perangkat Daerah masing-masing;
c.
PPID;
d.
Tim Pertimbangan;
e.
PPID Pelaksana; dan
f.
Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(5)
Selain penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
gubernur dan bupati/wali kota dapat menetapkan Kepala
UPTD sebagai PPID Pelaksana UPTD untuk percepatan
pengelolaan layanan Informasi Publik.
Pasal 57
(1)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(4) huruf a bertanggung jawab kepada Pembina.
(2)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi
Publik;
b.
menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi
Publik;
c.
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Pemerintah
Daerah di Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
provinsi, Komisi Informasi kabupaten atau kota
dan/atau di lembaga peradilan; dan
d.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas pelaksanaan
kebijakan pengelolaan Informasi Publik.
(3)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
memberikan
tanggapan
atas
Keberatan
yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
b.
menunjuk PPID, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana
dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk mewakili
Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
provinsi, Komisi Informasi kabupaten atau kota
dan/atau di lembaga peradilan;
c.
menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik
untuk
membantu
dalam
proses
pengelolaan
Informasi Publik;
d.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan
kebijakan
Informasi
Publik
di
Pemerintah Daerah; dan
e.
memastikan komitmen Penanggung Jawab untuk
melaksanakan pengelolaan Informasi Publik.
Pasal 58
(1)
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (4) huruf b bertanggung jawab kepada Pembina
melalui Atasan PPID.
(2)
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
memimpin
seluruh
pelaksanaan
kegiatan
pengelolaan Informasi Publik di unit kerja jabatan
pimpinan tinggi pratama;
b.
melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan
pengawasan terhadap pengelolaan layanan Informasi
Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama;
c. memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan Daftar Informasi Publik dan informasi yang dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama; dan d. menjamin ketersediaan sarana layanan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik. (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan usulan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan b. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama.
Pasal 59
(1)
PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf
c bertanggung jawab kepada Pembina melalui Atasan
PPID.
(2)
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.
menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;
b.
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kebijakan layanan Informasi Publik;
c.
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
pengumpulan,
penyimpanan,
pendokumentasian,
pengumuman, penyediaan, dan pelayanan Informasi
Publik;
d.
melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
e.
menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan;
f.
melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan;
g.
melakukan pengelolaan, dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;
h.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan
oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UPTD dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi Publik;
i.
memberikan jawaban atas permintaan Informasi
Publik;
j.
menugaskan
PPID
Pelaksana
dan/atau
PPID
Pelaksana UPTD untuk menyusun Pertanyaan Umum
atas Permintaan Informasi Publik beserta dengan
jawabannya;
k.
mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi
Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari
Atasan PPID; dan
l.
melakukan sosialisasi pengelolaan layanan Informasi
Publik kepada internal Pemerintah Daerah dan
masyarakat.
(3)
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
menetapkan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik;
b.
menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
c.
meminta dan memperoleh Informasi Publik dari PPID
Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD, serta
meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau
PPID
Pelaksana
UPTD
dalam
melaksanakan
pengelolaan layanan Informasi Publik;
d.
menetapkan dan memutuskan suatu Informasi
Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan, berdasarkan persetujuan
Atasan PPID;
e.
menolak
Permintaan
Informasi
Publik
dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam
hal Informasi Publik yang dimohon termasuk
informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan
persetujuan Atasan PPID;
f.
menugaskan
PPID
Pelaksana
dan/atau
PPID
Pelaksana
UPTD
untuk
menyusun,
mengelola
dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
g.
menetapkan Pertanyaan Umum atas Permintaan
Informasi Publik beserta jawabannya; dan
h.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana
UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
Pasal 60
(1)
Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (4) huruf d bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
(2)
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
merumuskan
pertimbangan
tertulis
dalam
penyusunan
Daftar
Informasi
Publik,
dan
penyusunan informasi yang dikecualikan;
b.
memberikan
pertimbangan
dalam
penanganan
Keberatan Informasi;
c.
menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis
atas Sengketa Informasi Publik; dan
d.
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik bersama
PPID.
(3)
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
menugaskan pejabat struktural/fungsional/staf yang
berkompeten
untuk
memberikan
pertimbangan
dalam
penyusunan
Daftar
Informasi
Publik,
penyusunan
informasi
yang
dikecualikan
dan
penyusunan tanggapan Keberatan informasi; dan
b.
memberikan masukan kepada Atasan PPID perihal
langkah hukum yang diperlukan dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.
Pasal 61
(1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf e dilaksanakan oleh kepala biro atau kepala bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi
dan tatalaksana pada sekretariat daerah dan sekretaris
pada Perangkat Daerah.
(2)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
(3)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.
membantu PPID melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan kewenangannya;
b.
mengoordinasikan
tindak
lanjut
Permintaan
Informasi Publik oleh PPID Pelaksana UPTD sesuai
dengan kewenangannya;
c.
menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada
setiap unit kerja;
d.
meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada
PPID
Pelaksana
UPTD
sesuai
dengan
kewenangannya;
e.
menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan
Informasi
Publik
beserta
jawabannya,
untuk
diusulkan kepada PPID;
f.
mengoordinasikan usulan Daftar Informasi Publik di
unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama untuk
mendapatkan
persetujuan
Penanggung
Jawab
sebelum disampaikan kepada PPID;
g.
mengoordinasikan
usulan
informasi
yang
dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi
pratama
untuk
mendapatkan
persetujuan
Penanggung
Jawab
sebelum
dilakukan
uji
konsekuensi bersama PPID dan Tim Pertimbangan;
h.
memberikan informasi kepada PPID mengenai status
dan langkah percepatan tindak lanjut Permintaan
Informasi Publik;
i.
menyusun laporan layanan Informasi Publik setiap 3
(tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID;
j.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas
pengelolaan
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
UPTD; dan
k.
menyediakan
sarana
layanan
Informasi
Publik
berbasis sistem elektronik dan nonelektronik.
(4)
PPID
Pelaksana
pada
sekretariat
DPRD
selain
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), juga bertugas untuk:
a.
menyampaikan, meminta, mengelola dan menyimpan
Informasi Publik dari dan/atau kepada anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
b.
mengoordinasikan Informasi Publik dari dan/atau
kepada anggota DPRD untuk ditetapkan sebagai
Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh
masyarakat.
(5)
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
meminta PPID Pelaksana UPTD untuk menanggapi
dan
menyediakan
Informasi
Publik
sesuai
Permintaan Informasi Publik;
b. mengoordinasikan percepatan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik, tanggapan Keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; c. mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik dan/atau informasi yang dikecualikan; dan d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Informasi Publik.
Pasal 62
(1)
PPID Pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (5) bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab
melalui PPID Pelaksana.
(2)
PPID Pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas:
a.
membantu PPID dan PPID Pelaksana melaksanakan
tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
b.
melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik yang telah ditetapkan PPID;
c.
menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik dengan
cermat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.
memberikan
jawaban
tertulis
sesuai
dengan
substansi Permintaan Informasi Publik;
e.
mengonsolidasikan
proses
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan,
dan
pelayanan
Informasi Publik;
f.
membantu PPID dan PPID Pelaksana melakukan
verifikasi dokumen Informasi Publik;
g.
menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan
Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID
Pelaksana;
h.
menyampaikan usulan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik kepada PPID melalui PPID Pelaksana
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
i.
menyampaikan usulan informasi yang dikecualikan
untuk dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID
melalui PPID Pelaksana; dan
j.
menyiapkan dan menyampaikan bahan materi
penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada PPID.
(3)
PPID Pelaksana UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang menyampaikan pertimbangan sebagai
bahan masukan PPID dalam menanggapi Permintaan
Informasi Publik, Keberatan Informasi, uji konsekuensi
dan Sengketa Informasi.
Pasal 63
(1) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c bertanggung jawab kepada PPID, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan penugasannya. (2) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyiapkan keperluan PPID, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi
Publik;
b.
menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan
Layanan Informasi Publik;
c.
membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi
formulir Permintaan Informasi Publik;
d.
menerima
Permintaan
Informasi
Publik
dan
memastikan
kelengkapan
Permintaan
Informasi
Publik yang disampaikan secara langsung di ruang
layanan Informasi Publik; dan
e.
melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana
UPTD sesuai dengan penugasannya.
(3)
Petugas
Pelayanan
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
menyampaikan
Informasi
Publik
yang
wajib
disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon
Informasi Publik; dan
b.
menyampaikan jawaban atas Pertanyaan Umum yang
telah ditetapkan kepada Pemohon Informasi Publik
dengan persetujuan PPID.
Pasal 64
Ketentuan mengenai bagan struktur lembaga pengelola informasi pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Informasi Pada Pemerintah Desa
Pasal 65
(1)
Lembaga
pengelola
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada Pemerintah Desa
terdiri atas:
a.
Pembina;
b.
Atasan PPID Desa;
c.
PPID Desa; dan
d.
Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(2)
Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Camat.
(3)
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan
layanan Informasi Publik pada Pemerintah Desa.
(4)
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugas menetapkan:
a.
kepala desa sebagai Atasan PPID Desa;
b.
sekretaris desa sebagai PPID Desa; dan
c.
pegawai pada perangkat desa sebagai Petugas
Pelayanan Informasi Publik.
Pasal 66
(1) Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada pembina.
(2)
Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas:
a.
menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi
Publik;
b.
menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi
Publik;
c.
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Pemerintah
Desa di Komisi Informasi provinsi, Komisi Informasi
kabupaten atau kota dan/atau di lembaga peradilan;
dan
d.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas pelaksanaan
kebijakan Informasi Publik.
(3)
Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
memberikan
tanggapan
atas
Keberatan
yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
b.
menunjuk PPID
Desa
dan Petugas Pelayanan
Informasi Publik untuk mewakili Pemerintah Desa
dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi
Informasi dan/atau di lembaga peradilan;
c.
menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik
untuk
membantu
dalam
proses
pengelolaan
Informasi Publik;
d.
meminta saran dan pendampingan dari Pembina
dalam rangka tanggapan Keberatan dan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik; dan
e.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan
kebijakan
Informasi
Publik
di
Pemerintah Desa.
Pasal 67
(1)
PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huruf c bertanggung jawab kepada Atasan PPID Desa.
(2)
PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.
menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;
b.
menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kebijakan layanan Informasi Publik;
c.
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
pengumpulan,
penyimpanan,
pendokumentasian,
pengumuman, penyediaan, dan pelayanan Informasi
Publik;
d.
melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
e.
menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan;
f.
melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan;
g.
melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;
h.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pembinaan
dan
pengawasan
atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan
oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik;
i.
memberikan
jawaban
berdasarkan
Permintaan
Informasi Publik;
j.
menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk
membantu
dalam
proses
pengelolaan
layanan
Informasi Publik;
k.
mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi
Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari
Atasan PPID Desa; dan
l.
melakukan sosialisasi terkait pengelolaan layanan
Informasi Publik kepada masyarakat desa.
(3)
PPID
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a.
menetapkan kebijakan teknis layanan Informasi
Publik;
b.
menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
c.
meminta dan memperoleh Informasi Publik dari
seluruh
komponen
Pemerintahan
Desa
dalam
melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik;
d.
menetapkan dan memutuskan suatu Informasi
Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan, berdasarkan persetujuan
Atasan PPID Desa;
e.
menolak
Permintaan
Informasi
Publik
dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam
hal Informasi Publik yang dimohon termasuk
informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan
persetujuan Atasan PPID Desa;
f.
menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik
untuk
menyusun,
mengelola
dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
g.
menetapkan strategi dan metode pemantauan dan
evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi.
Pasal 68
(1)
Petugas
Pelayanan
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d bertanggung
jawab kepada PPID Desa.
(2)
Petugas
Pelayanan
Informasi
Publik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.
menyiapkan keperluan PPID Desa dalam proses
pengumpulan,
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi
Publik;
b.
menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan
Layanan Informasi Publik;
c.
membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi
formulir Permintaan Informasi Publik;
d.
menerima
Permintaan
Informasi
Publik
dan
memastikan
kelengkapan
Permintaan
Informasi
Publik yang disampaikan secara langsung di ruang
layanan Informasi Publik; dan
e.
melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi publik
kepada PPID Desa.
(3) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang menyampaikan Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon Informasi Publik.
Pasal 69
Ketentuan mengenai bagan struktur lembaga pengelola Informasi Publik Pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 70
(1) PPID Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja layanan Informasi Publik di Kementerian dan Pemerintah Daerah. (2) PPID provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja layanan Informasi Publik di provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota. (3) PPID kabupaten atau kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja layanan Informasi Publik di Pemerintah Daerah kabupaten atau kota. (4) PPID Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa.
Pasal 71
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan terhadap: a. kebijakan layanan Informasi Publik; b. lembaga PPID atau PPID Desa; c. kinerja pelayanan Informasi Publik; d. survei kepuasan masyarakat; dan e. aspek pengelolaan layanan Informasi Publik lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. rapat koordinasi; b. kunjungan supervisi; dan c. pengumpulan data pengelolaan Informasi Publik. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pembina melalui Atasan PPID untuk mendapatkan arahan. (5) Arahan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan perbaikan pengelolaan layanan Informasi Publik.
BAB VII PELAPORAN
Pasal 72
(1)
PPID dan PPID Desa menyusun dan menyampaikan
laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari Informasi Publik yang tersedia setiap saat.
(3)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan kepada:
a.
Komisi Informasi Pusat untuk laporan layanan
Informasi Publik Kementerian;
b.
PPID pada Kementerian dan Komisi Informasi Pusat
untuk laporan layanan Informasi Publik Pemerintah
Daerah provinsi;
c.
PPID pada provinsi dan Komisi Informasi provinsi
untuk laporan layanan Informasi Publik Pemerintah
Daerah kabupaten atau kota; atau
d.
PPID pada kabupaten atau kota dan Komisi Informasi
kabupaten
atau
kota
untuk
laporan
layanan
Informasi Publik Pemerintah Desa.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.
gambaran
umum
kebijakan
layanan
Informasi
Publik;
b.
gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik;
c.
rincian pelayanan Informasi Publik;
d.
rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik jika
ada;
e.
kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan
f.
rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik
(5)
Rincian laporan layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6)
Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan
pengelolaan layanan Informasi Publik.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 73
(1) Menteri melalui sekretaris jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian dan Pemerintah Daerah. (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota. (3) Bupati atau Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah kabupaten atau kota dan Pemerintah Desa.
Pasal 74
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui: a. fasilitasi dan koordinasi; b. peningkatan kapasitas pengelola layanan Informasi Publik; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. dukungan teknis dan administrasi.
Pasal 75
(1)
PPID
dan
PPID
Desa
melaksanakan
komunikasi,
koordinasi, dan konsolidasi antar PPID melalui FKPPID.
(2)
FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
FKPPID Kementerian yang dikoordinasikan oleh
sekretaris jenderal Kementerian;
b.
FKPPID provinsi yang dikoordinasikan oleh sekretaris
daerah provinsi; dan
c.
FKPPID kabupaten atau kota yang dikoordinasikan
oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota.
(3)
Peserta FKPPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri dari PPID pada Kementerian dan
PPID Pemerintah Daerah provinsi.
(4)
Peserta FKPPID provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri dari PPID pada kabupaten atau kota.
(5)
Peserta FKPPID kabupaten atau kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari PPID Desa.
(6)
Komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengenai:
a.
kebijakan layanan Informasi Publik;
b.
pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam pelayanan
Informasi Publik;
c.
kendala, tantangan dan hambatan pelaksanaan
pelayanan Informasi Publik;
d.
sumber daya dan kebutuhan pelayanan Informasi
Publik; dan
e.
rekomendasi serta rencana tindak lanjut terhadap
hasil diskusi dalam FKPPID.
(7)
FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai
kebutuhan.
BAB IX PENDANAAN
Pasal 76
Pendanaan pengelolaan layanan Informasi Publik bersumber
dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
c. anggaran pendapatan dan belanja desa,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 78
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2026
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 72.
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA
Alur Layanan Permintaan Informasi Publik, Alur Layanan Pengajuan Keberatan, Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Alur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Alur Pengujian Konsekuensi dan Penetapan Informasi Dikecualikan, Bagan Struktur Lembaga Pengelola Informasi Publik
I. ALUR LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH
II. ALUR LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA
III. ALUR LAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH
IV. ALUR LAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA
V. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH
VI. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA
VII. ALUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH
VIII. ALUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA
IX. ALUR PENGUJIAN KONSEKUENSI DAN PENETAPAN INFORMASI DIKECUALIKAN LINGKUP KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH
X. ALUR PENGUJIAN KONSEKUENSI DAN PENETAPAN INFORMASI DIKECUALIKAN LINGKUP PEMERINTAH DESA
XI. BAGAN STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN
PEMBINA (Menteri Dalam Negeri) PPID PELAKSANA (Sekretaris UKE I) PPID (Kepala Pusat Penerangan) ATASAN PPID (Sekretarsi Jenderal) TIM PERTIMBANGAN (Pejabat yang membidangi Hukum) PPID PELAKSANA UKE II PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB
XII. BAGAN STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH
PEMBINA (Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah) PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB TIM PERTIMBANGAN (Pejabat yang membidangi PPID PELAKSANA (UPTD) ATASAN PPID (Sekretaris Daerah) PPID (Kepala Dinas Yang membidangi urusan komunikasi dan informatika) PPID PELAKSANA (Sekretaris Perangkat Daerah)
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 XIII. BAGAN STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk penyelenggaraan layanan informasi publik yang berkualitas di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dibutuhkan pedoman pengelolaan layanan informasi publik sebagai acuan bagi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
