PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan pancasila, undang-Undang masyarakat berdasarkan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4s, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggaf lka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengaturan Desa bertujuan:

• memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
• melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
• mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
• membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
• meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g.meningkatkan...

SK No 177558 A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

• meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
• memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
• memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pembentukan Desa dapat berupa:

• pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
• penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
• penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

. Huruf d. .

SK No 205554 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hur-uf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 5

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

• memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;

• memegang .

SK No 177559 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
• menetapkan Peraturan Desa;
• menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
• membina kehidupan masyarakat Desa;
• membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
• membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemal.<muran masyarakat Desa;
• mengembangkan sumber pendapatan Desa;
• mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
• mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

1. memanfaatkan teknologi tepat guna;

• mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
• mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

• mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
• mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
• menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

d.mendapatkan...

SK No 177560 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

• mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

• memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. (41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka T\rnggal lka;

• meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

• memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

• menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;

• melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

• melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

• mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan ra\rat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

• menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

• menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

• mengelola

SK No 207365 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
• melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

1. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

• mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
• membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
• memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
• mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
• memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

• memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
• menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
• memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggAran;
• menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
• menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan

f.menyampaikan...

SK No 177562 A

PRESIDEN

REPUEUK TNDONESTA

• menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

• Warga Negara Indonesia;

• bertakwa kepada Thhan Yang Maha Esa;

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T.rnggal Ika;

• berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

• berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

• bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

• tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

• tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

• berbadan sehat;

• tidak

SK No 177563 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan

1. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
2. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua)

orang.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa

terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. (41 Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala...

SK No 177564 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

1. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. ll.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pen5rusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Angka 1 1

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi

persyaratan:

• bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
• berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
• syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/ kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. l2.Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:

• menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;

• mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

• mendapatkan. . .

SK No 177565 A

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

• mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (21 Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

1. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

• bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;

• memegang

SK No 177566 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t2-

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T.rnggal lka;
• berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
• berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
• bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
• bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
• wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

1. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

• mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan usul dan/atau pendapat;
• memilih dan dipilih;
• mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
• mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
• mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan

SK No 177567 A

REPUELIK INDONESIA

13

1. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Desa berhak:

• mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
• menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
• mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

• melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
• mengembangkan kehidupan demokrasi;
• mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
• memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

1. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7I ayat (2) bersumber dari:

• pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong- royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

• alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

• bagian. . .

SK No 177568 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;
• alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
• bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
• hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
• lain-lain pendapatan Desa yang sah. (21 Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah. (41 Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(5) Besaran loo/o (sepuluh persen) dari dana alokasi

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.

(6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala

Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(7) Bagi

SK No 177569 A

PRESIDEN

REPUELIK TNDONESIA

(7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi

dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa

dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pendapatan Desa seb aimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

1. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalT4

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah. (21 Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. Ketentuan. . .

SK No 177570 A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. (21 Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 22.Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Desa menJrusun perencanaan

Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (21 Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
• Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana. . .

SK No 201023 A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

-t7-

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Peraturan Desa. (41 Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penJrusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

1. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui

sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota. (21 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem. . .

SK No 207372 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(41 Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.

(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan

informasi perencanaan pembangunan kabupaten/ kota untuk Desa. 24.Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk

mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesej ahteraan masyarakat.

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.

(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama

BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SK No 207373 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1 18

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

• Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
• Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
• Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang- Undang ini.
• Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang- Undang ini.
• Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
• Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 26.Di antara Pasal l2l dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l2lL sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l2IA Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang- Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 177574 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA dan Hukum,

Djaman

SK No 181898A

PRESIDEN

BUK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 20T4

TENTANG DESA

I. UMUM Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik lndonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah. Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

II.PASAL...

SK No 181896 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1