TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.

4. Anggota Kepolisian Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan Fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

6. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Koordinasi . . .

1. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing- masing.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.
3. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Polri melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan

Pembinaan Teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian secara terbatas, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Koordinasi . . .

(3) Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap pengemban fungsi kepolisian terbatas dilaksanakan secara proporsional dan berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.

Pengemban Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

• Polsus;
• PPNS; dan/atau
• Pam Swakarsa.

(1) Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a, bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

(2) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi untuk melaksanakan Fungsi Kepolisian Khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing- masing.

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 6 . . .

(1) Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa.

(2) Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

KOORDINASI

Polri melakukan koordinasi dengan:

• instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus;
• instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS; atau
• instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a, dilaksanakan dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil.

(2) Koordinasi operasional di bidang pengamanan,

pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil dilaksanakan dengan cara:

• mengkaji . . .

• mengkaji dan/atau merumuskan perencanaan di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil; dan
• pelaksanaan kegiatan bersama.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.

(2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan

dilaksanakan dengan cara:

• menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
• memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
• menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
• menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
• tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
• menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Pasal 10 . . .

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

• pemberdayaan potensi Pam Swakarsa; dan
• pembinaan sistem Pam Swakarsa.

(2) Pemberdayaan potensi Pam Swakarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

• merumuskan perencanaan pembentukan Pam Swakarsa;
• pelibatan Pam Swakarsa dalam kegiatan pengamanan;
• peningkatan aktivitas forum komunikasi Polri dengan Pam Swakarsa; dan
• optimalisasi Pemolisian Masyarakat (Polmas).

(3) Pembinaan sistem Pam Swakarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:

• peningkatan kemampuan Sistem Keamanan Lingkungan; dan
• peningkatan kemampuan pengamanan dan patroli lingkungan.

PENGAWASAN

Polri melaksanakan pengawasan bersama dengan pimpinan:

• instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki Anggota Kepolisian Khusus;

• instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS; dan

• instansi . . .

• instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap:

• pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus;
• kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pam Swakarsa dalam menjalankan Fungsi Kepolisian terbatas.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi

Kepolisian yang diemban oleh Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

• pengawasan di bidang teknis; dan
• pengawasan di bidang operasional.

(2) Pengawasan di bidang teknis, meliputi:

• pendataan anggota Polsus;
• penerbitan kartu tanda anggota Polsus;
• pendataan senjata api dan amunisi yang digunakan Polsus; dan
• penggunaan dan penyimpanan senjata api dan amunisi.

(3) Pengawasan . . .

(3) Pengawasan di bidang operasional meliputi:

• evaluasi pelaksanaan tugas; dan
• supervisi bersama.

Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf b, meliputi:

• pelaksanaan gelar perkara;
• pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
• melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
• pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
• analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

(1) Pengawasan Pam Swakarsa pada instansi, badan,

lembaga pemerintah atau nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

• pendataan Pam Swakarsa;
• pemberian kartu tanda anggota dan penggunaan seragam serta atribut bagi personel satuan pengamanan;
• pendataan senjata api, amunisi dan kelengkapannya;
• izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan; dan
• operasionalisasi jasa pengamanan.

(2) Pengawasan . . .

(2) Pengawasan Pam Swakarsa yang dilaksanakan oleh

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

• pengamatan pelaksanaan pengamanan lingkungan;
• pencatatan data dan kegiatan pengamanan lingkungan;
• penerapan sistem pengamanan lingkungan; dan
• penggunaan peralatan pengamanan lingkungan.

Polri melaksanakan Pembinaan teknis dengan:

• instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus;
• instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi PPNS; dan
• instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

(1) Pembinaan teknis terhadap Polsus dilaksanakan

untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknis kepolisian.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan cara:

• pendidikan dan latihan calon anggota Polsus; dan
• peningkatan kemampuan anggota Polsus.

(3) Pembinaan . . .

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan

dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• pendidikan dan latihan PPNS; dan
• peningkatan kemampuan PPNS.

(3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan.

(1) Pembinaan Teknis terhadap Pam Swakarsa yang ada

pada instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah, melalui:

• pendidikan dan latihan personel Satuan Pengaman (Satpam);
• pelatihan Kelompok Masyarakat Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat;
• pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan dan kompetensi petugas;
• pelatihan keterampilan penggunaan peralatan khusus pengamanan;
• penyegaran, dan seminar/workshop di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan; dan
• bimbingan dan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan dan kompetensi terhadap Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan atau kelompok pengamanan yang tidak berkedudukan sebagai Polsus, PPNS, dan/atau Bentuk- Bentuk Pam Swakarsa tidak berwenang menjalankan fungsi kepolisian dan/atau tindakan kepolisian.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2012

INDONESIA,

Ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2012

,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan