Pasal 9

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.

(2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan

dilaksanakan dengan cara:

• menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
• memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
• menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
• menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
• tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
• menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Pasal 10 . . .