SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat hak PVT, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
4. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT.
5. Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

1. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Menteri adalah Menteri Pertanian.
3. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kesatu Umum

(1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

• pewarisan;
• hibah;
• wasiat;
• perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
• sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

(2) Ketentuan mengenai pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

menurut hukum yang berlaku untuk masing-masing subyek hukum yang bersangkutan.

Hak PVT yang beralih atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicatatkan pada Kantor PVT.

Bagian Kedua Syarat Pengalihan Hak PVT

Pengalihan hak PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat telah membayar biaya tahunan PVT untuk tahun yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Pewarisan

(1) Dalam hal pemegang hak PVT meninggal dunia, ahli waris dari pemegang hak PVT

mengajukan permohonan kepada Kantor PVT mengenai pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris, dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:

• sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
• surat kematian pemegang hak PVT;
• surat tanda bukti sebagai ahli waris;
• akta penunjukan kepada salah seorang ahli waris dalam hal ahli waris lebih dari satu orang;
• surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
• bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena pewarisan pada Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada ahli waris.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena pewarisan dianggap ditarik kembali.

(1) Dalam hal ahli waris tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka ahli waris dapat

mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut dan memberitahukannya kepada Kantor PVT.

(2) Dalam hal ahli waris menyatakan pelepasan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), maka hak tersebut menjadi milik publik.

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada ahli waris atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak PVT.

Bagian Keempat Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Hibah

Pemegang hak PVT dapat menghibahkan hak PVT-nya kepada orang atau badan hukum lain.

(1) Penerima hibah mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor

PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:

• salinan akta hibah;
• sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
• surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
• bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena hibah dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hibah.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hibah.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Kantor PVT.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena hibah dianggap ditarik kembali.

(1) Dalam hal penerima hibah tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka penerima

hibah dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut dan memberitahukannya kepada Kantor PVT.

(2) Dalam hal penerima hibah menyatakan pelepasan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), maka hak tersebut menjadi milik publik.

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hibah atau kepada pihak lain yang menerima hak PVT.

Bagian Kelima Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Wasiat

(1) Perorangan pemegang hak PVT dapat mewasiatkan hak PVT-nya kepada orang atau badan

hukum lain.

(2) Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah pemegang hak PVT

yang membuat wasiat meninggal dunia.

(1) Penerima wasiat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat

kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:

• sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
• surat kematian pemegang hak PVT;
• salinan akta wasiat atau keterangan lain yang dianggap sama dengan itu;
• surat pernyataan para ahli waris dari pemegang hak PVT yang meninggal dunia yang menyatakan tidak berkeberatan dengan wasiat tersebut;
• surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
• bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena wasiat pada Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima wasiat.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima wasiat.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat dianggap ditarik kembali.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(1) Dalam hal penerima wasiat tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka penerima

wasiat dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut dan memberitahukannya kepada Kantor PVT.

(2) Dalam hal penerima wasiat menyatakan pelepasan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), maka hak tersebut menjadi milik publik.

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima wasiat atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak PVT.

Bagian Keenam Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Perjanjian dalam Bentuk Akta Notaris

(1) Penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris mengajukan permohonan

pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:

• salinan akta notaris tentang pengalihan hak PVT;
• sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
• surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
• bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris ke dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hak PVT.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Undang-undang

(1) Penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang mengajukan

permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

• salinan bukti pengalihan hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang- undang;
• sertifikat hak PVT yang bersangkutan;
• surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui kuasa;
• bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang ke dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hak PVT.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Bagian Kesatu Isi Perjanjian Lisensi

(1) Perjanjian Lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi Lisensi

kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan satu atau lebih dari beberapa kegiatan:

• memproduksi dan memperbanyak Benih;
• menyiapkan untuk tujuan propagasi;
• mengiklankan;
• menawarkan;
• menjual dan memperdagangkan;
• mengekspor;
• mengimpor;
• mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

(2) Perjanjian Lisensi dapat bersifat:

• eksklusif; atau
• tidak eksklusif.

(3) Perjanjian Lisensi dilarang:

• memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan Negara;

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

• memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan pemuliaan tanaman pada umumnya; atau
• melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi

Pemberi Lisensi berhak:

• menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian;
• melaksanakan sendiri haknya sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif;
• menuntut pembatalan Lisensi dalam hal penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Pemberi Lisensi berkewajiban:

• menjamin Varietas yang dilisensikan bebas dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
• memberitahukan kepada penerima Lisensi bahwa Lisensi yang diberikannya bukan Lisensi yang telah diberikan kepada penerima Lisensi lainnya dalam hal perjanjian Lisensi bersifat eksklusif;
• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil produksi sebagai pelaksanaan hak PVT oleh penerima Lisensi.

Penerima Lisensi berhak:

(1) menggunakan Varietas yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian;

(2) meminta kembali pembayaran royalti yang telah dibayarkan kepada pemberi lisensi dalam

hal hak PVT yang dilisensikan dicabut.

Penerima Lisensi berkewajiban:

• membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
• mencatatkan perjanjian Lisensi kepada Kantor PVT;
• menjaga mutu produksi Varietas sesuai dengan standar produk yang dilisensikan.

Bagian Ketiga Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi

(1) Penerima Lisensi mengajukan permohonan pencatatan perjanjian Lisensi kepada Kantor

PVT dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

• salinan surat perjanjian Lisensi;
• surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
• bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT.

(2) Kantor PVT mencatat perjanjian Lisensi yang telah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Umum PVT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

diterimanya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT serta memberitahukannya kepada penerima Lisensi.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan perjanjian Lisensi.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan Lisensi dianggap ditarik kembali.

(6) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT, maka perjanjian Lisensi

tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Bagian Keempat Penolakan Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi

(1) Kantor PVT menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon atau

kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan penolakan.

Bagian Kelima Berakhirnya Perjanjian Lisensi

(1) Perjanjian Lisensi berakhir karena:

• habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian;
• kesepakatan kedua belah pihak;
• hak PVT-nya dibatalkan oleh Kantor PVT;
• hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT.

(2) Dalam hal perjanjian Lisensi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, pemberi Lisensi atau kuasanya memberitahukan secara tertulis kepada Kantor PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya perjanjian Lisensi.

(3) Kantor PVT mengumumkan berakhirnya perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Kantor PVT memberitahukan secara tertulis berakhirnya perjanjian Lisensi karena pembatalan atau pencabutan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada pemberi dan penerima Lisensi atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan atau pencabutan tersebut.

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Lisensi Wajib

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(1) Dalam hal pemegang hak PVT tidak melaksanakan sendiri haknya setelah lewat jangka

waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, maka setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan sendiri atau melalui kuasanya permohonan Lisensi Wajib untuk menggunakan hak PVT milik pihak lain kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat atau kedudukan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

(2) Permohonan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan

dengan alasan:

• hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia;
• hak PVT yang bersangkutan telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

(3) Orang atau badan hukum yang dapat mengajukan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• mempunyai keahlian atau tenaga ahli di bidang perbenihan tanaman;
• mempunyai akses untuk menggunakan fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
• memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan Lisensi Wajib;
• telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi Wajib

(1) Penerima Lisensi Wajib mengajukan permohonan pencatatan Lisensi Wajib kepada Kantor

PVT dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

• salinan putusan pengadilan negeri yang memberikan Lisensi Wajib kepada pemohon;
• surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa.

(2) Kantor PVT mencatat Lisensi Wajib yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT serta memberitahukannya kepada penerima Lisensi Wajib paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pencatatan Lisensi Wajib.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan sertifikat hak PVT

yang telah dibubuhi pencatatan mengenai Lisensi Wajib.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak

melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan Lisensi Wajib dianggap ditarik kembali.

(6) Dalam hal Lisensi Wajib tidak dicatatkan di Kantor PVT, maka Lisensi Wajib tersebut tidak

mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, Lisensi dan Lisensi Wajib ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemerintah dapat menggunakan Varietas yang dilindungi milik seseorang atau suatu badan

hukum untuk melaksanakan kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan bagi kepentingan umum.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah apabila

terjadi kerawanan pangan dan/atau ancaman terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi Benih bahan pangan dan/atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak.

(3) Penggunaan oleh Pemerintah tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomi dari

pemegang hak PVT yang bersangkutan dengan cara pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT.

(4) Besarnya imbalan yang diberikan kepada pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak PVT setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

Pemegang hak PVT yang Varietasnya digunakan oleh Pemerintah dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan berakhirnya penggunaan hak PVT yang bersangkutan oleh Pemerintah.

(1) Penggunaan Varietas oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

diajukan oleh Menteri kepada Presiden dengan disertai:

• rencana penggunaan Varietas yang bersangkutan;
• alasan yang mendasari usul tersebut;
• saran dan pertimbangan dari menteri terkait.

(2) Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 17 Maret 2004

INDONESIA,

Ttd.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 17 Maret 2004

Ttd.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com