Peraturan Badan Nomor 74-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

2. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

3. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

4. Pernyataan Penggabungan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka Penggabungan Usaha.

5. Pernyataan Peleburan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka Peleburan Usaha.

6. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

7. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

8. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.

9. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

10. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

11. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

12. Kegiatan Usaha Utama adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan telah dijalankan.

13. Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

14. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

(1) Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap berlaku bagi perusahaan.

(1) Direksi masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha. (2) Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris perusahaan.

(1) Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat informasi: a. nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; b. nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

c. susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; d. jadwal rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; e. alasan serta penjelasan dilakukannya Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; f. tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; g. rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil Peleburan Usaha; h. ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, dengan ketentuan:

1. dalam hal perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan Perusahaan Terbuka, meliputi 2 (dua) tahun terakhir; atau
2. dalam hal perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bukan merupakan Perusahaan Terbuka, meliputi 3 (tiga) tahun terakhir; i. dalam hal terdapat data keuangan periode interim, pengungkapan disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan;

j. informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik; k. ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang paling sedikit meliputi:

1. identitas pihak;
2. objek penilaian;
3. tujuan penilaian;
4. asumsi dan kondisi pembatas;
5. pendekatan penilaian dan metode penilaian; dan
6. kesimpulan nilai; l. ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; m. hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan); n. pendapat Konsultan Hukum mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; o. cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; p. cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga; q. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan r. penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut, dan rencana bisnis ke depan. (2) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan oleh Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan

Anak yang pada saat penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut telah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan b. Perusahaan Anak tersebut dimiliki secara langsung oleh Perusahaan Terbuka sebanyak 100% (seratus persen), rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tidak wajib memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf j, huruf k, dan huruf l.

Direksi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan.

(1) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat, kondisi keuangan, atau hal lain yang mempengaruhi Perusahaan Terbuka hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, keseluruhan akibat dari perubahan tersebut harus dimuat dalam rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha mengakibatkan perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan Terbuka, selain memuat informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib juga memuat: a. ringkasan tentang studi kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama, paling sedikit meliputi:

1. maksud dan tujuan;
2. asumsi dan kondisi pembatas; dan
3. pendapat atas kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama; b. ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan Kegiatan Usaha Utama; c. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan Kegiatan Usaha Utama; dan d. penjelasan tentang pengaruh perubahan Kegiatan Usaha Utama pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka.

Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha akan mengakibatkan adanya Pengendali baru Perusahaan Terbuka, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib juga memuat: a. keterangan mengenai calon Pengendali Perusahaan Terbuka, paling sedikit meliputi:

1. dalam hal calon Pengendali Perusahaan Terbuka adalah orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, dan hubungan afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); atau
2. dalam hal calon Pengendali Perusahaan Terbuka adalah pihak lain selain orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang: a) nama; b) alamat domisili atau kantor pusat; c) bidang usaha; d) status badan hukum;

e) susunan pengurus dan pengawas; f) struktur permodalan atau informasi yang setara; g) ikhtisar data keuangan; h) penerima manfaat dari calon Pengendali (jika ada); dan i) sifat hubungan afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada). b. informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang paling sedikit memuat:

1. analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. likuiditas keuangan;
3. sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perusahaan Terbuka;
4. komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu dalam rangka mengetahui hasil usaha; dan
5. komitmen investasi barang modal yang material.

(1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. informasi bahwa rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib tersedia bagi para pemegang saham sejak tanggal pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Perusahaan Terbuka yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan

Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(1) Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang memuat rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk: a. dokumen cetak dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) di antaranya dalam bentuk asli; dan b. salinan dokumen elektronik. (2) Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris. (3) Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang disampaikan dalam bentuk

dokumen elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (4) Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dalam bentuk asli. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit yaitu: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan

Publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, dengan ketentuan:

1. dalam hal perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan Perusahaan Terbuka, meliputi 2 (dua) tahun terakhir, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu tanggal laporan keuangan tahunan terakhir dan efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan b) dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a) lebih dari 6 (enam) bulan, laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan Publik dengan ketentuan tanggal laporan keuangan interim dengan tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
2. dalam hal perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bukan merupakan Perusahaan Terbuka, meliputi 3 (tiga) tahun terakhir; b. pendapat mengenai aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; c. informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik; d. laporan penilaian saham; e. laporan pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; f. surat pernyataan direksi Perusahaan Terbuka bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan; g. persetujuan dewan komisaris masing-masing perusahaan mengenai rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; h. rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil Peleburan Usaha; dan i. laporan penilaian tenaga ahli (jika ada). (6) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan oleh Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Anak yang pada saat penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut telah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan b. Perusahaan Anak tersebut dimiliki secara langsung oleh Perusahaan Terbuka sebanyak 100% (seratus persen), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e tidak wajib disampaikan.

Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan antar Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka: a. tidak wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, apabila laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berumur kurang dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha menjadi efektif; atau

b. wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan Publik, apabila laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha menjadi efektif, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim dimaksud dan efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal Penggabungan Usaha dilakukan antar Perusahaan Terbuka, penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang menerima Penggabungan Usaha. (2) Dalam hal Peleburan Usaha dilakukan antar Perusahaan Terbuka, penyampaian Pernyataan Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh salah satu Perusahaan Terbuka yang melakukan Peleburan Usaha.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada masyarakat. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha dan dokumen pendukungnya, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal

perubahan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Perusahaan Terbuka harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Perusahaan Terbuka belum dapat menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan hal tersebut dalam Situs Web Perusahaan Terbuka pada hari kerja pertama sejak lewatnya jangka waktu tersebut. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha atau perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

(1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan

b. Situs Web Perusahaan Terbuka.

Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

1. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
2. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

(1) Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. (2) Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha menjadi efektif.

Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Perusahaan Terbuka dapat melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha baru dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hasil pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

(1) Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dapat mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebelum mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap informasi mengenai perkembangan rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan. (3) Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak lain selain orang dalam, Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka.

Dalam hal saham Perusahaan Terbuka yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek di mana saham Perusahaan Terbuka tersebut dicatatkan.

Penambahan modal dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada masyarakat.

Bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha oleh Perusahaan Terbuka dimaksud tetap mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, sepanjang telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; atau b. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha, mana yang lebih dahulu.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, beserta Peraturan Nomor IX.G.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY