Peraturan Badan Nomor 6-pojk-05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

2. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

3. Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan.

5. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.

7. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.

8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

9. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain.

10. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja kantor pusat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor selain kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.

12. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.

13. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjaminan dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang.

14. Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.

15. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjaminan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.

16. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan fasilitas finansial kepada Terjamin.

17. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh fasilitas finansial dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

18. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.

19. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.

20. Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan Ulang.

21. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. www.djpp.kemenkumham.go.id

22. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah adalah melakukan Penjaminan dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. (2) Kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah melakukan Penjaminan Ulang dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial Perusahaan Penjaminanatau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah membayar pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

(1) Kegiatan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain: a. Penjaminan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan; b. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya; c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL); dan/atau d. Penjaminan atas surat utang. (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melakukan kegiatan lainnya, yaitu: a. Penjaminan transaksi dagang; b. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); d. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN); e. Penjaminan letter of credit (L/C); f. Penjaminan kepabeanan (custom bond); g. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; h. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau i. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan. (3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf gwajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan prosedur sebagai berikut: a. menyampaikan proposal terkait kegiatan penjaminan yang akan dijalankan dengan disertai uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme klaim,sertahak dan kewajiban para pihak; b. berdasarkan pelaporan tersebut Otoritas Jasa Keuangan akan mengeluarkan surat terkait pencatatan kegiatan penjaminan tersebut sebagai salah satu kegiatan yang dijalankan Lembaga Penjaminan dimaksud dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proposal sebagaimana dimaksud huruf a diterima. (4) Kegiatan usaha Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain: a. Penjaminan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan; b. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya; c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL); dan/atau d. Penjaminan atas surat utang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan PenjaminanUlang Syariah dapat melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kecuali huruf h dan huruf i. (6) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat menggunakan jasa agen penjamin. (2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. (3) Agen penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus tercatat di asosiasi perusahaan penjaminan INDONESIA. (4) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. (5) Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang diageni. (6) Dalam perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari IJP.

Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus menjadi anggota asosiasi perusahaan penjaminan INDONESIA.

(1) Lembaga Penjaminan wajib menjaga likuiditasnya. (2) Rasio likuiditas Lembaga Penjaminan ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). (3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan Penjaminanhanya dapat melakukan investasi dalam bentuk: a. deposito pada bank; b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara; c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat efek yang telah memiliki izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan; e. saham yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA; f. reksa dana dan/atau reksa dana syariah; g. efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA;dan/atau h. penyertaan langsungpada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA. (2) Perusahaan Penjaminan Ulang hanya dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. (3) Pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: a. investasi dalam bentuk deposito adalah:

1. pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi;
2. pada setiap bank perkreditan rakyat ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan atau deposito setiap nasabah bank perkreditan rakyat dimaksud;
3. bagi Perusahaan Penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan lingkup operasional di tingkat provinsi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak berlaku. b. investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi; c. investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi; d. investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada www.djpp.kemenkumham.go.id

saat penempatan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; e. investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; f. investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; g. investasi dalam bentuk efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA, paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau h. investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. (4) Bagi Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah, investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa keuangan di INDONESIA dapat melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi. (5) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA bagi Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Jumlah seluruh penempatan investasi pada obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi, saham yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA, reksadana dan/atau reksadana syariah, efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA, dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor keuangan di INDONESIA, paling tinggi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi. (7) Jumlah seluruh investasi Lembaga Penjaminan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi. (8) Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak termasuk hubungan karena www.djpp.kemenkumham.go.id

kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

(1) Perusahaan Penjaminan Syariah hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk: a. deposito pada bank umum syariah dan bank pembiayaanrakyat syariah; b. surat berharga syariah negara; c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; d. sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat efek yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; f. reksadana syariah; g. efek beragun aset syariah yang tercatat di Bursa Efek INDONESIA; dan/atau h. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor keuangan di INDONESIA. (2) Perusahaan Penjaminan Ulang Syariahhanya dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8)mutatis mutandis berlaku bagi investasi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan Klaim paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung oleh Lembaga Penjaminan.

(1) Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan. (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Lembaga Penjaminan dilarang: a. memberikan pinjaman; atau b. menerima pinjaman. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds).

(1) Pemberian jasa Penjaminan paling sedikitmemenuhi persyaratan: a. Penjaminan langsung:

1. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;

2. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;

3. terdapat surat penegasan permintaan Penjaminan dari calon Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;

4. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;

5. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan

6. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan. b. Penjaminan tidak langsung:

7. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan; www.djpp.kemenkumham.go.id

8. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin melalui Penerima Jaminan;

9. terdapat perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;

10. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan

11. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan. (2) Dalam hal kegiatan Penjaminan dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (co-guarantee), persyaratan penerbitan Sertifikat Penjaminan hanya dipersyaratkan bagi salah satu Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. (3) Mekanisme Penjaminan bersama (co-guarantee) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin yang paling sedikit memuat: a. Identitas para pihak sebagai Penjamin. b. Proporsi pendapatan IJP antara pihak selaku Penjamin; c. Proporsi klaim yang harus dibayarkan kepada penerima jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal terjadi klaim; d. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses persetujuan penjaminan; dan e. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan klaim dari penerima jaminan. (4) Pembayaran IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukansetelah diterbitkannya Sertifikat Penjaminan bagi Penjaminan program Pemerintah.

(1) Sertifikat Penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat(1) huruf a angka 6 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 5 harus memuat paling kurang ketentuan mengenai: a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan, Penerima Jaminan, danTerjamin; b. uraian manfaat Penjaminan; c. jenis Penjaminan; d. nilai Penjaminan; e. nilai IJP; dan f. jangka waktu Penjaminan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Lampiran yang berisi dokumen pendukung dari Sertifikat Penjaminan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Sertifikat Penjaminan.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3 harus memuat paling kurang: a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima Jaminan; b. uraian manfaat Penjaminan; c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima Jaminan, danTerjamin; d. cara pembayaran IJP; e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran IJP; f. pembatalan kontrak perjanjian Penjaminan, baik dari pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariahmaupun Penerima Jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya; g. syarat dan tatacara pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Klaim; h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminanatau Perusahaan Penjaminan Syariah; i. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan j. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat untuk sertifikat penjaminan yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

(1) Penjaminan dapat dibatalkan, apabila: a. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu; b. Penerima Jaminan atau Terjamin secara nyata menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan; atau c. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. (2) Penjaminan Ulang dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan Penjaminan yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penjaminan tidak dapat diberikan, apabila calon Terjamin tercatat dalam daftar Kredit/pembiayaan macet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. (2) Penjaminan bagi Usaha Produktif hanya dapat diberikan, apabila calon Terjamin memenuhi persyaratan: a. usaha perseorangan oleh warga negara INDONESIA, badan hukum INDONESIA atau bentuk usaha lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimiliki warga negara INDONESIA; b. memiliki lokasi usaha atau domisili usaha yang tetap di wilayah Republik INDONESIA; dan c. penggunaan Kredit dan/atau pembiayaan yang akan dijamin untuk kegiatan usaha di wilayah Republik INDONESIA.

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah menerima IJP dan Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menerima IJPU. (2) Besarnya tarif IJP dan IJPU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain: a. risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan antara lain:

1. rasio klaim;
2. jenis kredit atau pembiayaan;
3. cakupan Penjaminan; dan
4. jangka waktu Penjaminan; b. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan c. keuntungan. (3) KetentuanIJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku bagi penjaminan program pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan, apabila Terjamin gagal memenuhi kewajibannya. (2) Pengajuan KlaimolehPerusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

(1) Lembaga Penjaminan dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran Klaim. (2) LembagaPenjaminan wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim. (3) LembagaPenjaminan wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Klaim disetujui.

(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah (subrogasi). (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariahdapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, PerusahaanPenjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan UlangSyariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap risiko Penjaminan. (2) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari jumlah uang Penjaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tanpa dukungan Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. (3) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi: a) 5% (lima per seratus) per Terjamin dari ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk Terjamin perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, dan unit usaha milik yayasan. b) 10% (sepuluh per seratus) per Terjamin dari ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk Terjamin kelompok dan koperasi. (4) Dalam hal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah memberikan penjaminan melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat dukungan Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. (5) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, dukungan Penjaminan Ulang dapat diperoleh dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lain atau perusahaan asuransi. (6) Nilai Penjaminan Ulang yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari total nilai Penjaminan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka menyelenggarakan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang sehat, Lembaga Penjaminan wajib menjaga Gearing Ratio. (2) Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara total nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjaminan pada waktu tertentu. (3) Ekuitas Lembaga Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan dan perusahaan daerah; atau b. penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Lembaga Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi. (4) Gearing Ratio untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali. (5) Total Gearing Ratio bagi Lembaga Penjaminan ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

(1) Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5). (2) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi ketentuanGearingRatioUsaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), diberikan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Lembaga Penjaminan untuk memenuhi ketentuan Gearing Ratio. (3) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan rencana pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh Dewan Komisariskepada Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Rencana pemenuhan Gearing Ratio memuat langkah-langkah antara lain: a. restrukturisasi Penjaminan atau Penjaminan Ulang; b. penghentian pemberian Penjaminan atau Penjaminan Ulang baru; c. penambahan modal atau setoran pokok dan sertifikat modal oleh pemegang saham; dan/atau d. penggabungan badan usaha. (5) Rencana pemenuhan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan kepada Lembaga Penjaminan. (6) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan telah lewat dan Lembaga Penjaminan belum dapat memenuhi ketentuan tingkat Gearing Ratio yang dipersyaratkan, maka Lembaga Penjaminan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai Penjaminan. (2) NilaiPenjaminanbagiUsaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.

Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya(amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan(maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir),bunga (riba), penganiayaan (zhulum), suap (risywah), maksiat, dan obyek haram.

(1) Perjanjian Penjaminan dan perjanjian Penjaminan Ulang dengan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad kafalah bil ujrah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Akad kafalah bil ujrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat: a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari :

1. kewajiban bayar (dayn) yang timbul daritransaksi syariah; dan
2. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah. b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). c. Besaran IJP harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. d. Kafalah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah.

(1) Lembaga Penjaminanwajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap dan benar kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan mengenai bentuk, susunan dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bulanan Industri Keuangan Non Bank.

(1) Lembaga Penjaminan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap dan benar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahun takwim. (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam mata uang Rupiah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana tertera pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (7) Lembaga Penjaminanyang menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun telah lewat dari jangka waktu pelaporan, dikenakansanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya.

Dalam hal Lembaga Penjaminan memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

(1) Lembaga Penjaminan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di INDONESIA yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional. (2) Lembaga Penjaminan wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman. (3) Lembaga Penjaminanyang menyampaikan pengumuman serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan (2), namun telah lewat dari jangka waktu penyampaian, dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya.

(1) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (6), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa: a. surat peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari. (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan. (4) Dalam hal masa berlaku sanksi suratperingatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir serta Lembaga Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. (6) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjaminan: a. dilarang melakukan Penjaminan atau Penjaminan Ulang baru; dan b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam sertifikat penjaminan dan/atau perjanjian kerja sama. (7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dimaksud. www.djpp.kemenkumham.go.id

(9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penjaminan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Lembaga Penjaminan yang bersangkutan.

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Lembaga Penjaminan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, dinyatakan tetap sah dan berlaku. (2) Lembaga Penjaminan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagi Lembaga Penjaminan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib memenuhi ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjaminan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN td. MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id