PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

1. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi

atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk

daerah kota.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

selaku pengguna anggaran/barang.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -3-

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian

Negara/Lembaga yang tugas dan dan fungsinya terkait

dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik.

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

(1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

• DAK Fisik Reguler;

• DAK Fisik Penugasan; dan

• DAK Fisik Afirmasi.

(2) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi bidang:

• pendidikan;

• kesehatan;

• perumahan dan permukiman;

• pertanian;

• kelautan dan perikanan;

• sentra industri kecil dan menengah;

• pariwisata;

(3) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi bidang:

• pendidikan sekolah menengah kejuruan;

• kesehatan rumah sakit rujukan/pratama;

• air minum;

• sanitasi;

• jalan;

• pasar;

• irigasi; dan

• energi skala kecil.

(4) DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi bidang:

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -4-

• perumahan dan permukiman;

• transportasi; dan

• kesehatan.

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

• penganggaran;

• persiapan teknis;

• pelaksanaan;

• pelaporan; dan

• pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(3) Standar teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) mengacu kepada petunjuk operasional yang

ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

(1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah

menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD

Perubahan.

(2) Bidang/subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan

dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(3) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

diterima setelah Ketentuan Umum Anggaran Prioritas

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -5-

Plafon Anggaran Sementara ditetapkan, maka

penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam

mekanisme pembahasan APBD.

(4) Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, SKPD teknis

berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-

masing bidang DAK Fisik.

(2) Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• Rincian dan lokasi kegiatan;

• target output kegiatan;

• prioritas lokasi kegiatan;

• rincian pendanaan kegiatan;

• metode pelaksanaan kegiatan; dan

• kegiatan penunjang.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas oleh SKPD dengan Kementerian

Negara/Lembaga.

(4) Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi

rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari

Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan

Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah

dapat mengajukan usulan perubahan kepada

menteri/pimpinan lembaga.

(6) Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -6-

menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas

nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(1) Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau

dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis

lainnya disusun berdasarkan alokasi DAK Fisik yang

dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan

rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(1) Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, SKPD teknis

melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK

Fisik.

(2) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan DAK

Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam

Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P dan/atau

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

• rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DPA-

SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya;

dan

• dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan

ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan

kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan

Kepala Daerah atau surat/bukti yang menyatakan

lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK

Fisik telah tersedia.

(3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak

5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -7-

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mendanai

kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan

kegiatan DAK Fisik.

(4) Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

• desain perencanaan;

• biaya tender;

• honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang

dilakukan secara swakelola;

• penunjukan konsultan pengawas kegiatan

kontraktual;

• penyelenggaraan rapat koordinasi; dan

• perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam

rangka perencanaan, pengendalian, dan

pengawasan.

(1) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas

Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagian DAK

tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai

tuntas sampai akhir tahun anggaran, sehingga belum

dapat mencapai target/sasaran output sesuai dengan

yang direncanakan, sisa DAK tersebut digunakan untuk

menyelesaikan output pada bidang yang sama.

(2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas

Umum Daerah yang terkait dengan adanya pengalihan

kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota

ke provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan

perundangan mengenai pemerintahan Daerah, sisa DAK

tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang

yang sama atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(3) Pengelolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan dalam Pasal

3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan

Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -8-

(1) Kepala Daerah menyusun laporan triwulanan atas

pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:

• laporan pelaksanaan kegiatan; dan

• laporan penyerapan dana dan capaian output

kegiatan.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format

sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada

Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam

Negeri.

(4) Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian

output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:

• aspek teknis kegiatan; dan

• aspek keuangan kegiatan.

(2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

• pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan

rencana kegiatan yang telah disetujui oleh

Kementerian Negara/Lembaga terkait;

• hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan

dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang

ditetapkan; dan

• permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang

diperlukan.

(3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -9-

• realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;

• ketepatan waktu dalam penyampaian laporan

penyerapan dana dan capaian output; dan

• permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang

diperlukan.

Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

• pencapaian output dalam satu tahun sesuai dengan

target/sasaran output yang telah ditetapkan pada

masing-masing bidang DAK Fisik; dan

• dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 dilakukan secara berkala dalam setiap tahun

anggaran oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk:

• memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan

capaian output kegiatan setiap bidang DAK Fisik di

Daerah; dan

• memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang

DAK Fisik guna mencapai target/sasaran output

yang ditetapkan.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -10-

(1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di

Daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama oleh Menteri Keuangan,

menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

• Menteri/pimpinan lembaga melakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan

capaian output setiap bidang DAK Fisik.

• Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana setiap

bidang DAK Fisik.

• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pencapaian output setiap bidang DAK Fisik yang

menjadi prioritas nasional.

• Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik

dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

• capaian output kegiatan terhadap target/sasaran output

kegiatan yang direncanakan;

• realisasi penyerapan dana;

• ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -11-

• kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan

dokumen rencana kegiatan; dan

• metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini tetap berlaku,

sepanjang petunjuk teknis DAK Fisik diamanatkan dan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -12-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

,

ttd

www.peraturan.go.id

2016, No.364-13-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-15-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-17-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-19-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-21-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-23-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-25-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-27-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-29-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-31-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-33-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-35-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-37-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-39-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-41-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-43-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-45-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-47-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-49-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -50-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-51-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -52-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-53-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -54-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-55-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -56-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-57-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -58-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-59-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -60-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-61-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -62-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-63-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -64-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-65-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -66-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-67-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -68-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-69-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -70-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-71-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -72-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-73-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -74-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-75-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -76-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-77-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -78-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-79-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -80-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-81-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -82-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-83-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -84-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-85-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -86-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-87-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -88-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-89-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -90-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-91-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -92-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-93-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -94-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-95-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -96-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-97-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -98-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-99-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 100-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-101-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 102-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-103-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 104-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-105-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 106-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-107-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 108-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-109-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 110-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-111-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 112-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-113-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 114-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-115-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 116-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-117-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 118-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-119-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 120-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-121-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 122-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-123-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 124-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-125-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 126-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-127-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 128-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-129-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 130-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-131-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 132-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-133-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 134-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-135-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 136-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-137-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 138-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-139-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 140-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-141-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 142-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-143-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 144-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-145-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 146-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-147-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 148-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-149-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 150-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-151-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 152-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-153-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 154-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-155-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 156-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-157-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 158-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-159-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 160-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-161-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 162-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-163-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 164-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-165-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 166-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-167-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 168-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-169-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 170-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-171-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 172-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-173-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 174-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-175-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 176-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-177-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 178-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-179-

www.peraturan.go.id

2016, No.364 - 180-

www.peraturan.go.id

2016, No.364-181-

www.peraturan.go.id