Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

1. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi

atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk

daerah kota.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

selaku pengguna anggaran/barang.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -3-

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian

Negara/Lembaga yang tugas dan dan fungsinya terkait

dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik.

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran