Pasal 5

(1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, SKPD teknis

berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-

masing bidang DAK Fisik.

(2) Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• Rincian dan lokasi kegiatan;

• target output kegiatan;

• prioritas lokasi kegiatan;

• rincian pendanaan kegiatan;

• metode pelaksanaan kegiatan; dan

• kegiatan penunjang.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas oleh SKPD dengan Kementerian

Negara/Lembaga.

(4) Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi

rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari

Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan

Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah

dapat mengajukan usulan perubahan kepada

menteri/pimpinan lembaga.

(6) Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh

www.peraturan.go.id

2016, No.364 -6-

menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas

nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.