PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN, adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.11 2

tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

1. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUED-P, adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
2. Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUED-Kab/Kota, adalah kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pengelolaan energi tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUED-P yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-P.
3. Kebijakan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

• penyusunan RUEN;
• penyusunan RUED-P dan RUED-Kab/Kota; dan
• peran masyarakat.

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

• memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota; dan
• mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota.

RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2014, No.11

RUEN, RUED-P, dan RUED–Kab/Kota disusun berdasarkan data tahun dasar dan target KEN.

(1) Pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN.

(2) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

Menteri dengan mengikutsertakan pemerintah daerah, serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat:

• kondisi energi nasional saat ini dan kondisi energi nasional di masa mendatang;
• penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
• kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

(1) Dalam menyusun rancangan RUEN, Menteri membentuk Tim

Penyusunan Rancangan RUEN.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.11 4

(2) Susunan Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• Ketua;
• Sekretaris; dan
• Anggota.

(3) Ketua Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Pejabat Eselon I di Kementerian.

(4) Sekretaris Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian.

(5) Anggota Tim Penyusunan Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c terdiri dari wakil kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait.

(6) Tim Penyusunan Rancangan RUEN bertugas melakukan pembahasan

rancangan RUEN yang telah disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian secara komprehensif dan lintas sektoral.

(1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) bertugas

menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan RUEN.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun

rancangan RUEN mengikutsertakan pemerintah daerah.

(1) Tim Penyusunan Rancangan RUEN dalam membahas rancangan

RUEN memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• asosiasi yang terkait di bidang energi;
• perguruan tinggi; dan
• anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi.

(1) Tim Penyusunan Rancangan RUEN menyampaikan rancangan RUEN

kepada Menteri.

(2) Menteri menyampaikan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Dewan Energi Nasional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2014, No.11

(3) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional.

(1) Dalam hal Dewan Energi Nasional terdapat perbedaan pendapat

dan/atau ada masukan atas rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka Dewan Energi Nasional melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian.

(2) Rancangan RUEN hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional.

Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional.

(1) RUEN ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah KEN

ditetapkan.

(2) RUEN dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5

(lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan KEN.

(1) Pemerintah provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu

pada RUEN.

(2) Penyusunan rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan:

• Pemerintah;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.11 6

• pemerintah kabupaten/kota; dan
• pemangku kepentingan.

(3) Rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• kondisi energi saat ini dan di masa mendatang;
• penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
• kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

(4) Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan sesuai dengan

sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

(1) RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN

ditetapkan.

(2) RUED-P dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5

(lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pemerintah kabupaten/kota menyusun rancangan RUED-Kab/Kota

dengan mengacu pada RUEN dan RUED-P.

(2) Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan:

• pemerintah provinsi; dan
• pemangku kepentingan.

(3) Rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• kondisi energi saat ini dan di masa mendatang;

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2014, No.11

• penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
• kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

(4) Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan

sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) RUED-Kab/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.

(1) RUED-Kab/Kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah

RUED-P ditetapkan.

(2) RUED-Kab/Kota dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara

berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUED-P.

(1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat

berperan dalam penyusunan RUEN, RUED-P dan RUED-Kab/Kota.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak:

• kepala unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian mengumumkan rencana penyusunan RUEN melalui laman (website) Kementerian;
• kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi mengumumkan rencana penyusunan RUED-P melalui laman (website) pemerintah provinsi atau media lainnya;
• kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi mengumumkan rencana penyusunan RUED-Kab/Kota melalui laman (website) pemerintah kabupaten/kota atau media lainnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.11 8

(1) Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan

RUEN pada Kementerian melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUEN dan rancangan RUED-P.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang energi melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUED-P dan RUED-Kab/Kota.

Pemerintah provinsi dalam menyusun rancangan RUED-P dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rancangan RUED-Kab/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id