Pasal 16

(1) Pemerintah provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu

pada RUEN.

(2) Penyusunan rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan:

• Pemerintah;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.11 6

• pemerintah kabupaten/kota; dan
• pemangku kepentingan.

(3) Rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• kondisi energi saat ini dan di masa mendatang;
• penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
• kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

(4) Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan sesuai dengan

sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.